DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Organ PDAM Kota Padang Panjang Bab III Pegawai Bab IV Dana Pensiun Bab V Asosiasi Bab VI Pembinaan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pokok- Pokok Pengeloaan Air Minum Kota Padang Panjang; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.
3.Walikota adalah Walikota Padang Panjang
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Padang Panjang yang selanjutnya disebut PDAM Kota Padang Panjang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
6.Direksi adalah Direksi PDAM Kota Padang Panjang.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Panjang
8.Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Padang Panjang.
9.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM Kota Padang Panjang.

BAB II

ORGAN PDAM KOTA PADANG PANJANG

Pasal 2

(1)PDAM Kota Padang Panjang didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM Kota Padang Panjangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Walikota selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Pasal 3

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
(2)Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 4

(1)Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
1. a.menguasai manajemen PDAM;
2. b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
3. c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
1. a.paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
2. b.paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
(2)Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
(3)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kinerja pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kota Padang Panjang;
b.memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Kota Padang Panjang antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM Kota Padang Panjang, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
c.memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Kota Padang Panjang yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 8

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai wewenang :

a.menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Kota Padang Panjang;
b.menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
c.meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota.

Pasal 9

(1)Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
(2)Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM Kota Padang Panjang.
(3)Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Kota Padang Panjang.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…