DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962), . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 2 3 h 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671),
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota,
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera / Barat Nomor 14), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021-2041. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kota Padang Panjang. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang Panjang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 4, Gubenur adalah Gubenur Sumatera Barat. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disebut RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Padang Panjang Tahun 2021-2041.

Pasal 2

RPIK Tahun 2021-2041 diselenggarakan berdasarkan asas : a. b Cc. d keterbukaan: . keadilan, kepentingan umum, , manfaat, 24 4

e.keselamatan
f.kemandirian: dan
g.kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan RPIK Tahun 2021-2041.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah,
b.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan Industri hijau, dan Cc. mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan Industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah. |

Pasal 5

(1)RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
1. a.pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan:
2. b.gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri yang terdiri dari kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri kecil dan menengah,
3. c.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari visi dan misi pembangunan Daerah tujuan pembangunan Industri Daerah serta sasaran pembangunan Industri Daerah,
4. d.strategi dan program pembangunan Industri Daerah, yang terdiri dari strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri, dan
5. e.penutup.
(2)RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Industri unggulan yang dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah, yaitu:

a.Industri pengolahan kulit,
b.Industri pengolahan tekstil dan produk tekstil, dan
c.Industri pengolahan makanan.

Pasal 8

(1)Walikota melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2021-2041.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.sosialisasi, diskusi terbatas, dan seminar:
2. b.rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait: dan/atau C. pengawasan lapangan berkala.
(3)Pelaksanaan pengendalian pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas. 6

Pasal 9

(1)Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan Industri:
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, C. penyerapan tenaga kerja sektor Industri: realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan, dan e. langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 dibebankan pada :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 7

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 5 Agodus R02 (WALIKOTA PADANG "avamaf Diundangkan di Padang Panjang, pada tanggal & Pgustvb ROM IV SEKRETARIS DAERAH PADANG PANJANG, DLY AMRAN SONNY BUDAYA PUTRA LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT: (1/22/2021) c. PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021-2041 UMUM Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dan memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Industri sudah mempunyai landasan hukum yang kuat dari berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Untuk mengembangkan Industri yang ada, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Daerah harus dapat menyusun rencana pembangunan Rencana Induk Pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Industri disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pedoman dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang, maka perlu dirumuskan pengaturan rencana pembangunan Industri yang tersencana, terarah, teratur dan komprehensif dalam sebuah peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah ini juga ditetapkan Industri unggulan daerah yang diharapkan dapat menjadi industri penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi komoditi utama Daerah yaitu Industri pengolahan kulit, Industri tekstil dan produk tekstil serta Industri | pengolahan makanan. Melalui Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 nantinya diharapkan percepatan penyebaran dan pemerataan industri di Kota Padang Panjang dapat berjalan optimal dan peran strategis serta kontribusi dari sektor Industri terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dapat terwujud. Adanya Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan Industri yang terencana, teratur dan bersinergi untuk menjamin struktur Industri yang mandiri, sehat, berdaya saing, efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan juga keberadaan Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang tahun 2021-2041 ini akan dapat mengembangkan dan menumbuhkan industri yang dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. I. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…