DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PENETAPAN CADANGAN PANGAN, PENGADAAN CADANGAN PANGAN, PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN, PENYALURAN CADANGAN PANGAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENDANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962),
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun5. 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680), . Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor6. 11/PERMENTAN/KN.130/1//2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, ' Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 7. 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 173): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG Menetapkan dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kota Padang Panjang. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang pangan. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. 6 Pangan 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal daerah yaitu beras. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/ stabilitas harga Pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konilik sosial, termasuk akibat perang. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa 16 Terjangkau 16. 17. 18. 19. 20. 21. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin, Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai unit usaha penyimpanan Pangan, yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Dinas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas : ba MO AO» p kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, kesejahteraan manfaat, pemerataan, berkelanjutan, keadilan: dan ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah dan jenis Cadangan Pangan,
b.mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat: dan
c.mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : penetapan Cadangan Pangan, pengadaan Cadangan Pangan, pengelolaan Cadangan Pangan penyaluran Cadangan Pangan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan » P2 An & » pengawasan dan pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

(1)Walikota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.
(3)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan beras.
(4)Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

(1)Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan. a kebutuhan
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat: dan
2. b.potensi sumber daya pangan daerah.
(2)Penetapan jumlah Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produksi bahan pangan,
2. b.penanggulangan keadaan darurat, bencana, gejolak harga dan krisis pangan, dan
3. c.kerawanan pangan.

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

a.pola konsumsi,
b.kearifan lokal yang berkembang di masyarakat,
c.perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu,
d.tingkat konsumsi masyarakat, dan
e.jumlah penduduk.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah.
(2)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Pemerintah Daerah melaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi. (Hi Dalam (4 Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian, Walikota menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…