DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan perubahan saldo anggaran lebih; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor… Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4);
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALI KOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.pendapatan sebesar Rp583.202.667.534,88 (lima ratus lima delapan puluh tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
b.belanja sebesar Rp625.753.832.103,60 (enam ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga rupiah enam puluh sen);
c.defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp42.551.164.568,72 (empat puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen);
d.pembiayaan terdiri atas:
1. 1.penerimaan pembiayaan sebesar Rp50.002.570.238,66… Rp50.002.570.238,66 (lima puluh miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen); dan
2. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
e.pembiayaan netto sebesar Rp49.002.570.238,66 (empat puluh sembilan miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen);
f.sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp41.067.948.088,12 (empat puluh satu miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah dua belas sen) dengan rincian:
1. 1.anggaran sebesar Rp624.270.615.623,00 (enam ratus dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp583.202.667.534,88 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp47.519.353.758,06 (empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah enam sen) dengan rincian:
1. 1.anggaran sebesar Rp673.273.185.861,66 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh enam sen); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp625.753.832.103,60 (enam ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga rupiah enam puluh sen).
c.selisih anggaran dengan realisasi defisit sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen) dengan rincian:
1. 1.defisit sebesar Rp49.002.570.238,66 (empat puluh sembilan miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen); dan
2. 2.realisasi…
3. 2.realisasi sebesar Rp42.551.164.568,72 (empat puluh dua miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh dua sen).
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian:
1. 1.anggaran sebesar Rp50.002.570.238,66 (lima puluh miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp50.002.570.238,66 (lima puluh miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen).
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah) dengan rincian:
1. 1.anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0 (nol rupiah) dengan rincian:
1. 1.anggaran sebesar Rp49.002.570.238,66 (empat puluh sembilan miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen); dan
2. 2.realisasi sebesar Rp49.002.570.238,66 (empat puluh sembilan miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.aset sebesar Rp1.381.487.623.684,14 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah empat belas sen);
b.kewajiban sebesar Rp14.548.634.631,66 (empat belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah enam puluh enam sen); dan
c.ekuitas sebesar Rp1.366.938.989.052,48 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah empat puluh delapan sen).

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp48.615.812.049,66 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu empat… empat puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen);
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp48.615.812.049,66 (empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu empat puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen);
c.sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen); dan
d.saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a.pendapatan sebesar Rp607.376.612.232,51 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah lima puluh satu sen);
b.Rp620.133.972.330,05 (enam ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah lima sen);
c.surplus dari kegiatan non operasional Rp246.278.500,00 (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
d.pos luar biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
e.defisit sebesar Rp12.511.081.597,54 (dua belas miliar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf e terdiri atas:
1. a.arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp28.954.445.346,74 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen);
2. b.arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp71.118.851.726,46 (tujuh puluh satu miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah empat puluh enam sen);
3. c.arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4. d.arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp11.050.950,00 (sebelas juta lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
5. e.penurunan kas sebesar Rp42.153.355.429,72 (empat puluh… puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen);
6. f.saldo kas awal di bendahara umum daerah sebesar Rp48.604.761.099,66 (empat puluh delapan miliar enam ratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen);
7. g.saldo akhir kas di bendahara umum daerah sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);
8. h.kas lain di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
9. i.saldo kas akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f terdiri atas:

a.ekuitas awal sebesar Rp1.376.559.148.907,40 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah empat puluh sen);
b.defisit laporan operasional sebesar Rp12.511.081.597,54 (dua belas miliar lima ratus sebelas juta delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp2.890.921.742,62 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah enam puluh dua sen); dan
d.ekuitas akhir sebesar Rp1.366.938.989.052,48 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh dua rupiah empat puluh delapan sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran…
a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. 2.ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. 3.rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.Lampiran III membuat laporan operasional;
d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e.Lampiran V memuat neraca;
f.Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g.Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h.Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l.Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX memuat daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
1. 1.Lampiran XX.1 yang memuat laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
2. 2.Lampiran XX.2 yang memuat laporan keuangan (laporan/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 11…

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…