DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, dengan sistematika sebagai berikut: 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 9. PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
10.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan:

a.penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Walikota serta arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD, RPJM Provinsi Sumatera Barat dan memperhatikan RPJM Nasional;dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2018-2023 adalah untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

a.menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan memuat arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah; dan
b.menetapkan pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:
(2)Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PENUTUP

Pasal 5

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 29 April 2019 WALIKOTA PADANG PANJANG, dto FADLY AMRAN Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 29 April 2019 Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, dto MARTONI LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/36/2019). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 02 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023 I. UMUM Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), dan (protection function) fungsi perlindungan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga kegiatan pembangunan daerah Tahun 2018-2023 dapat bersinergi dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Kota Padang Panjang sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun 2025 adalah ”Kota Yang Maju, Lestari dan Islami”. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Padang Panjang telah mengamanatkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, meliputi:

1.Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat;
2.Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian;
3.Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari;
4.Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana; dan
5.Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Selanjutnya pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dibagi dalam 5 tahapan. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan Tahap ke-3 dari kurun waktu 25 tahun tersebut. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, penekanan pembangunan pada tahap 3 ini lebih diarahkan pada persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif perekonomian, pembentukan sumberdaya manusia berkualitas. Kota Padang Panjang adalah kota yang secara geografis berada di kawasan regional Provinsi Sumatra Barat sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018 – 2023 harus disusun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Disamping itu, RPJMD ini juga harus mempedomani dan selaras dengan beberapa dokumen lain, yaitu :
1.Rencana Pembangun Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025;
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat 2016-2021:
4.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang 2012-2032; serta
5.regulasi lainnya, baik yang diatur secara nasional, maupun secara regional, serta pengaruh lingkungan lainnya (global, nasional, regional dan lokal). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…