Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2022
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,
062):
6573):
1781), Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3): Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG Menetapkan dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih: laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. a. f.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2021 terdiri atas:
pembiayaan - penerimaan Rp 50.810.925.555,99 - pengeluaran Rp NN | - pembiayaan netto 40 810 924 355 90 /
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan Rp 50.810.925.555,99 netto setelah perubahan
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri atas: arus kas dari aktivitas operasi Rp 72.724.251.044,64
kenaikan/penurunan kas Rp 14.711.593.454,48
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2021 terdiri atas:
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Lampiran III : Laporan operasional, Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas: Lampiran V : Neraca, Lampiran VI : Laporan arus kas, Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan: Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah: Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih: Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir, Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah: Lampiran XII” : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap: Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan: Lampiran XV: Daftar rekapitulasi aset lainnya: Lampiran XVI Lampiran XVI '”: Daftar dana cadangan daerah, Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek, Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang: Lampiran XIX: Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, dan Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Membuka PDF…