DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kepesertaan Bab III Pelayanan Bab IV Sistem informasi Bab V Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bab VI Sasaran dan Tempat Pelayanan Bab VII Premi Bab VIII Manfaat Bab IX Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, maka perlu diberikan jaminan kesehatan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Penduduk yang belum termasuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam Program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
7.UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
8.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang memberikan pelayanan lanjutan tingkat Primer.
9.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional, agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar atau iurannya dibayar pemerintah.
10.Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat JKMPP adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang mempunyai KTP-el Padang Panjang dengan cakupan pelayanan yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan.
11.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN.
12.Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Padang Panjang yang menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD.
14.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
16.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Padang Panjang.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
18.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sisitem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
21.Warga Binaan Permasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara di Daerah.
22.Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial Pemerintah Daerah.
23.Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu, yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, ekploitasi, diskriminasi, bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berda dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
24.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
25.Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
26.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

Pasal 3

JKMPP bertujuan untuk :

a.menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Padang Panjang yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan;
b.menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat lanjutan; dan
c.memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Padang Panjang.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta JKMPP adalah Penduduk Kota Padang Panjang yang mempunyai KTP Padang Panjang dan belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Pasal 5

(1)Peserta JKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan peserta JKMPP dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah (JKN yang ditanggung Pemerintah Pusat dan Propinsi);
2. b.memiliki Kartu Keluarga dan KTP-el Padang Panjang;
3. c.penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (berumur dibawah 17 tahun) harus terdaftar dalam Kartu keluarga penduduk Kota Padang Panjang; dan
4. d.bersedia berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan milik pemerintah.
(2)Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur apabila :
1. a.peserta JKMPP meningkatkan fasilitas ruang rawat dari kelas III;
2. b.peserta JKMPP menjadi peserta mandiri atau Peserta PPU; dan/atau
3. c.peserta JKMPP telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah.
(3)Peserta JKMPP termasuk seluruh WBS yang terdaftar pada Dinas Sosial, PPKB dan PPPA, WBP di Daerah, orang terlantar di Daerah dan korban tindak kekerasan di Daerah
(4)Peserta JKMPP termasuk bayi baru lahir dari peserta JKMPP.

Pasal 6

(1)Pendaftaran sebagai peserta JKMPP dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas dasar usulan Lurah, disahkan oleh Camat dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Pendaftaran bagi bayi baru lahir dari peserta JKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diaktifkan secara langsung (otomatis) sebagai peserta JKMPP atas informasi dari Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
(3)Pendaftaran WBS, WBP, orang terlantar dan korban tindak kekerasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai peserta JKMPP dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada BPJS dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, PPKB dan PPPA.
(4)Bagi orang terlantar yang tidak mempunyai KTP-el dan surat keterangan orang terlantar dan tidak dapat diajak berkomunikasi serta bayi tanpa identitas yang membutuhkan perawatan difasilitasi kesehatan pemerintah Kota Padang Panjang, dibebaskan dari biaya.
(5)Petunjuk teknis pendaftaran sebagai peserta JKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

Pasal 7

(1)Peserta PBPU yang memiliki KTP Kota Padang Panjang dapat dialihkan menjadi peserta JKMPP.
(2)Ketentuan mengenai pengalihan peserta JKMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Cabang Padang Panjang melakukan evaluasi, dan rekonsiliasi terhadap peserta JKMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 9

Biaya iuran Peserta pada program JKMPP dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Pasal 10

PPU dan anggota keluarganya terdiri dari :

a.PTT; dan
b.Pegawai bukan PNS.

Pasal 11

Pendaftaran PTT dan pegawai bukan PNS beserta anggota keluarga intinya sebagai peserta Bukan JKMPP pada program JKN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membayarkan penghasilan tetap bulanan kepada BPJS Kesehatan Cabang Padang Panjang dengan tembusan kepada Kepala BPKD.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…