DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD tahun anggaran 2025 semula Rp597.656.518.317,00 bertambah/berkurang sebesar (Rp11.409.302.200,06) sehingga menjadi Rp586.247.216.116,94

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALI KOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula Rp597.656.518.317,00 bertambah/berkurang sebesar (Rp11.409.302.200,06) sehingga menjadi Rp586.247.216.116,94 dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah 1). semula Rp 572.656.518.317,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 7.139.292.130,00 jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 579.795.810.447,00
b.belanja Daerah 1). semula Rp 597.656.518.317,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (11.409.302.200,06) jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp 586.247.216.116,94
c.pembiayaan Daerah 1). penerimaan pembiayaan a). semula Rp 25.000.000.000,00 b). bertambah/(berkurang) Rp (18.548.594.330,06) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 6.451.405.669,94 2). pengeluaran pembiayaan a). semula Rp - b). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp - jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp - sisa… sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah 1). semula Rp 112.737.235.317,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 5.114.153,00 jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 112.742.349.470,00
b.pendapatan transfer 1). semula Rp 459.919.283.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 7.134.177.977,00 jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 467.053.460.977,00
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp -

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.pajak Daerah: 1). semula Rp 20.372.697.142,00 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 20.372.697.142,00
2. b.retribusi Daerah: 1). semula Rp 76.740.473.872,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (1.000.000.000,00) jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 75.740.473.872,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan: 1). semula Rp 8.000.000.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (8.220.774,00) jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 7.991.779.256,00
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah: 1). semula Rp 7.624.064.303,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 1.013.334.897,00 jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 8.637.339.200,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1). semula Rp 439.728.237.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (3.305.501.120,00) jumlah… jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 436.422.735.880,00
2. b.Transfer antar Daerah 1). semula Rp 20.191.046.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 10.439.679.097,00 jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp 30.630.725.097,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasional; 1). semula Rp 551.124.020.551,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (30.922.446.189,06) jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 520.201.574.361,94
b.belanja modal; 1). semula Rp 45.532.497.766,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 18.913.143.989,00 jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 64.445.641.755,00
c.belanja tidak terduga; 1). semula Rp 1.000.000.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
d.belanja transfer 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp 600.000.000,00 jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 600.000.000,00

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai 1). semula Rp 297.618.557.196,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (3.523.130.370,94) jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 294.095.426.825,06
2. b.belanja barang dan jasa 1). semula Rp 236.795.964.070,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (26.456.069.951,12) jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 210.339.894.118,88
3. c.belanja bunga 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp -
4. d.belanja subsidi 1). semula Rp 268.494.099,00 2). bertambah… 2). bertambah/(berkurang) Rp (133.947.415,00) jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 134.546.684,00
5. e.belanja hibah 1). semula Rp 7.656.991.136,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (224.806.220,00) jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 7.432.184.916,00
6. f.belanja bantuan sosial 1). semula Rp 8.784.014.050,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (584.492.232,00) jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 8.199.521.818,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp -
2. b.belanja modal peralatan dan mesin 1). semula Rp 17.205.858.440,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 298.473.864,00 jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 17.504.332.304,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan 1). semula Rp 16.009.258.500,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 8.007.098.385,00 jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 24.016.356.885,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 1). semula Rp 12.317.380.826,00 2). bertambah/(berkurang) Rp 9.509.327.035,00 jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 21.826.707.861,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp 903.244.705,00 jumlah belanja modal aset tetap lainnya BOSP setelah perubahan Rp 903.244.705,00
6. f.belanja modal aset lainnya 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp 195.000.000,00 jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 195.000.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 1). semula Rp 1.000.000.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja…
2. a.belanja bagi hasil 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp -
3. b.belanja bantuan keuangan 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp 600.000.000,00 jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 600.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan 1). semula Rp 25.000.000.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (18.548.594.330,06) jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 6.451.405.669,94
b.pengeluaran pembiayaan a). semula Rp - b). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp -

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1). semula Rp 25.000.000.000,00 2). bertambah/(berkurang) Rp (18.548.594.330,06) jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 6.451.405.669,94
2. b.pencairan dana cadangan 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp -
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp -
4. d.penerimaan pinjaman Daerah 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah… jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp -
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp -
2. b.penyertaan modal Daerah a). semula Rp - b). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp -
3. c.pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo setelah perubahan Rp -
4. d.pemberian pinjaman Daerah 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -
5. e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1). semula Rp - 2). bertambah/(berkurang) Rp - jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp -

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(3)Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD… APBD tahun anggaran 2025.
(4)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Keluaran;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah… Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
i.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kota;
j.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
k.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n.Lampiran XIV : Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Selesai dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
o.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
p.Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pasal 12…

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…