DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2017

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
21.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
22.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 11 Seri A.3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 semula Rp.712.603.004.705,00- bertambah sejumlah Rp. 43.044.393.926,39 sehingga menjadi Rp 755.647.398.631,39 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 591.108.789.400,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 18.887.271.607,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 609.996.061.007,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp. 712.603.004.705,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 43.044.393.926,39 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 755.647.398.631,39 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (145.651.337.624,39)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 121.494.215.305,00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 24.157.122.319,39 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 145.651.337.624,39
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang)Rp. - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. -

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 67,327,988,400.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 20,614,939,685.00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 87,942,928,085.00
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 465,460,145,000.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. (5,852,307,942.00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 459,607,837,058.00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp. 58,320,656,000.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 4,124,639,864.00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp. 62,445,295,864.00 Perubahan
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 6,746,800,000.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 117,852,208.00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 6,864,652,208.00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 4,683,450,000.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 402,520,000.00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 5,085,970,000.00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 7,738,500,000.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. (45,067,128.00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 7,693,432,872.00 yang dipisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 48,159,238,400.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 20,139,634,605.00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 68,298,873,005.00 setelah perubahan
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 1) Semula Rp 11,690,237,000.00 2) Bertambah/(berkurang)Rp 860,643,058.00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 12,550,880,058.00
2. b.Dana Alokasi Umum

Pasal 2

c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 71,620,414,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 187,000.00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 71,620,601,000.00

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp 15,384,288,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 3,824,639,864.00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 19,208,927,864.00
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 42,836,368,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp. 42,836,368,000.00
3. c.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 100,000,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 300,000,000.00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah perubahan Rp. 400,000,000.00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 219,067,024,295.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1,908,909,088.61) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Peru - bahan Rp. 217,158,115,206.39
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 493,535,980,410.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 44,953,303,015.00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 538,489,283,425.00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 211,355,739,639.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1,759,809,632.61) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 209,595,930,006.39
2. b.Belanja Hibah 1) Semula Rp. 4,650,837,200.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1,040,200,000.00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 5,691,037,200.00
3. c.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. -

Pasal 3

d.Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 560,000,000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp. 560,000,000.00 Perubahan
e.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp. 2,500,447,456.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1,500,447,456.00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1,000,000,000.00

(3)
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 17,247,881,320.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 531,762,960.00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 17,779,644,280.00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 187,220,897,036.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32,880,241,701.00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. 220,101,138,737.00 Perubahan
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 289,067,202,054.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11,541,298,354.00 Jumlah Belanja Moda setelah Perubahan Rp. 300,608,500,408.00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah 1) Semula Rp. 121,494,215,305.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24,157,122,319.39 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 145,651,337,624.39
2. b.Pengeluaran sejumlah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. -
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pem- biayaan : SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah : 1) Semula Rp. 121,494,215,305.00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan; Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselar asan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Lampiran XI : Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pem - biayaan :
1. a.Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Rp. - Daerah setelah Perubahan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 30 Oktober 2017 WALIKOTA PADANG PANJANG d.t.o. HENDRI ARNIS Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 30 Oktober 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG d.t.o INDRA GUSNADY LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/142/2017).

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…