Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 116
Ringkasan
KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN LAIN-LAIN
KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN LAIN-LAIN
menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
H 2-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG Menetapkan dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kota Padang Panjang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
11.Kendaraan adalah sarana angkut di Jalan yang terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor. 12.Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah selain hutan/rimba. 13.Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menghentikan dan/atau memperkecil risiko/dampak perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah. 14.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 1J
Si 15.Sekolah adalah sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan asas: keadilan: kemanfaatan umum: keterpaduan dan keserasian: partisipatif, keseimbangan, dan kepastian hukum.MO AP Op
Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk:
dan
Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:
BAB Il... BAB II PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
BAB II
deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan
MP RP Op
Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masyarakat berperan menjaga, memelihara dan melindungi lingkungan sekitarnya dari kegiatan yang menyebabkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum
Setiap orang atau Badan dilarang:
Setiap orang atau Badan dilarang:
k 1
Larangan menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencoret, menulis, atau menggambar di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikecualikan bagi:
Bagian Ketiga Tertib Jalan, Trotoar, dan Taman
Membuka PDF…
Dokumen