DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Padang Panjang

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, lingkungan yang tenteram dan tertib, perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang,
b.bahwa masyarakat Kota Padang Panjang merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adab dan kebiasaan yang berlandaskan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, untuk itu diperlukan suatu ketentuan peraturan agar terciptanya masyarakat Kota Padang Panjang yang tenteram, tertib, teratur, dan nyaman, Cc. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, dan untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlu adanya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, tertib, teratur, dan nyaman,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang... H 2-
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962):Ne Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG Menetapkan dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kota Padang Panjang. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

4.Badan...
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5.Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, teratur, dan nyaman.
6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dengan persetujuan bersama Walikota.
9.Fasilitas Umum adalah segala fasilitas yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan tertentu bagi masyarakat umum, dapat berupa tempat, benda, atau alat yang dapat didatangi, dimanfaatkan, atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
10.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 11.Kendaraan adalah sarana angkut di Jalan yang terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor. 12.Taman adalah permukaan tanah terbuka beserta tumbuhan yang tumbuh dipermukaannya untuk pelestarian lingkungan dan/atau tempat bermain yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah selain hutan/rimba. 13.Daya Paksa Polisional adalah tindakan nyata yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menghentikan dan/atau memperkecil risiko/dampak perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah. 14.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 1J
15.Sekolah... Si 15.Sekolah adalah sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat.
16.Kos adalah kamar, paviliun, atau rumah yang disewakan secara bulanan atau tahunan kepada orang-perorangan, masing-masing penghuni membayar sewa untuk dirinya sendiri.
17.Pengelola Kos adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik kos untuk mengelola kos.
18.Penghuni Kos yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menyewa dan menempati kos.

Pasal 2

Ketenteraman dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan asas: keadilan: kemanfaatan umum: keterpaduan dan keserasian: partisipatif, keseimbangan, dan kepastian hukum.MO AP Op

Pasal 3

Pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
b.mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
c.memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan perilaku yang mengganggu Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
d.menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat: dan
e.menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

a.penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, dan
b.peran serta masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
(2)Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan
1. g.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. MP RP Op
(3)Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masyarakat berperan menjaga, memelihara dan melindungi lingkungan sekitarnya dari kegiatan yang menyebabkan terganggunya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 7

Setiap orang atau Badan dilarang:

a.menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya, dan/atau
b.melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggu, berkurang, berubah, atau hilangnya fungsi Fasilitas Umum atau kelengkapannya.

Pasal 8

Setiap orang atau Badan dilarang:

a.mencoret, menulis, atau menggambar di Fasilitas Umum,
b.memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di Fasilitas Umum, dan/atau
c.buang air besar dan/atau air kecil di Fasilitas Umum, kecuali pada tempat yang disediakan. k 1

Pasal 9

Larangan menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencoret, menulis, atau menggambar di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan memasang baliho, spanduk, poster, stiker, atau sejenisnya baik yang bertujuan komersial maupun tidak komersial di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikecualikan bagi:

a.pemerintah dalam penyebarluasan informasi dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan, atau
b.perseorangan atau Badan yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah),
2. b.mengembalikan pada keadaan semula, dan/atau
3. c.Daya Paksa Polisional.
(2)Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
2. b.mengembalikan pada keadaan semula, dan/atau
3. c.Daya Paksa Polisional.
(3)Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, atau huruf c dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
2. b.mengembalikan pada keadaan semula, dan/atau
3. c.Daya Paksa Polisional.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…