DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang teridiri dari: Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi; Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera barat;
27.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
28.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
29.Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
1.Pendapatan Daerah Rp 627,739,222,000.00
2.Belanja Daerah Rp 687,539,222,000.00 Surplus/(Defisit) Rp. (59,800,000,000.00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Rp 59,800,000,000.00
b.Pengeluaran Rp - Pembiayaan Netto Rp 59,800,000,000.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp -

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 140,045,000,000.00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 454,313,523,000.00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 33,380,699,000.00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 7,925,000,000.00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 5,986,000,000.00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 12,000,000,000.00
4. d.Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sejumlahRp 114,134,000,000.00

Pasal 2

c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 17.996.699.000,00
d.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 8.000.000.000,00
d.Dana BOS Rp 7.384.000.000,00

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 272.634.072.013,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 414.905.149.987,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 253.841.368.713,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp -
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp -
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 16.632.949.300,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 599.754.000,00 f. Rp 560.000.000,00 g Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 5.053.714.750,00
2. b.Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp 264.582.185.256,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 145.269.249.981,00
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 59.800.000.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp -
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA ) sejumlah Rp 59.800.000.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp -
3. c.Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan : Pembiayaan : - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp -

Pasal 3

Belanja Bantuan keuangan kepada Prop/kab/Kota dan Pemerintahan desa dan parpol sejumlah

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi; Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan; Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain; Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 28 Desember 2017 WALIKOTA PADANG PANJANG, dto HENDRI ARNIS Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 28 Desember 2017 [ Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, dto INDRA GUSNADY LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 28 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (5/181/2017)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…