DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA, PELAYANAN KEPEMUDAAN, KOORDINASI KEPEMUDAAN, PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KERJASAMA DAN KEMITRAAN, DATA DAN INFORMASI, PENDANAAN, PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, . bahwa dalam pembangunan daerah, pemudab. mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan,

d.bahwa... t . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanad. dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238),
1. 7.Peraturan... | |
2. 7.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75),
3. 8.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1325),
4. 9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 142): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kota Padang Panjang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5.Perangkat... Y tJ 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualitasi diri dan cita-cita pemuda. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan: kebangsaan, kebhinekaan: demokratis: keadilan:f partisipatif: . kebersamaan:h. kesetaraan: danyus « . kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah: peran, tanggungjawab, dan hak Pemuda, pelayanan Kepemudaan: koordinasi dan kemitraan Kepemudaan, prasarana dan sarana Kepemudaan, organisasi Kepemudaan, peran serta masyarakat, kerjasama dan kemitraan, data dan informasi: penghargaan, dan pendanaan. j a. f. 8. i

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:
1. a.penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Daerah: dan b.pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat di Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
(2)Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. b.menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan:
3. c.menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
4. d.mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan,
5. e.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan,
6. f.menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan,
7. g.memfasilitasi... |
8. g.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan:
9. h.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi i. Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 10

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan diwujudkan dengan : a. Cc. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan: memperkuat iman dan tagwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual, dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan,
2. b.membangkitan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara,
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum:
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik,
5. e.menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik, dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi, b. Cc. sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya,
2. f.kepedulian... "|
3. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup,
4. g.pendidikan kewirausahaan,
5. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, dan/atau
6. i.adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…