DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 11 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Padang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2 0 1 3 ; Mengingat : 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 ; 2 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2 0 0 1 tentang Pembentukan Kata Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2 0 0 1 Nornor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 1 1 ) ; 3 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5 . Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 2 1 ) ;
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2 14 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar - 2 Negara Tahun 2005 Nomor 1 0 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1 2 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 1 0 . Peraturan Pemerinteh Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembancuan (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 1 6 ); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar A k u n t a n s i e m ri n t a h (Lerabaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, T b a h a n L b a r a n Negara Nomor 4503); 1 4 . P e r a t u n P e m e r i n t h Nomor 37 T a h u n 2005 tentang Perubahan A t s P e r a t u r u n Pem crintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang K e d d u k n n i'rotokoler dan K c u a n g a n Pimpinan dan Anggota Dewan P e r w u k i l a n R a k y a t Daeruh (Iemnbaran Negara Tahun 2005 N o o r 9 · 4 , ' T u m b a h a n Lembaran Neura Nomor 4 5 4 0 } : 1 5 . P e r a t u r u n P e e r i i a h Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman D u c r a h ( L e m b u r a n Negara Tahun 2OU5 Nomor 1 3 6 , Tambahan L e b r u n N e g a r a Nomor 4 5 7 4 ) ; • P e r a t u r u n P e e r i n t a h Norcr 55 Tahun 2005 tentang Dana P e r i m b a n g a n (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 5 7 5 ) ; 1 7 . Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuongan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 3 3 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 3 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nonor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 2 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 2 1. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 6 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 2 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negar Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4 6 1 ) ; - 3 2 3 . Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 0 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 0 1 ) ;
26.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
27.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 24);
28.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor O 1 Tahun 2 0 1 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 3 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 Nomor 0 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN dan WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan P E R A T U R A N D E R A H TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA A D A N G S I D I M P U A N TAHUN ANGGARAN 2 0 1 3 . B3AB K E ' T E N' T U A N I M U M Dalam Peratuurun Ducrah t i , y a n g ; l i m u k s u d dengan 1 . Dacrah a d u l a h K o t a udansidimpuan. 2 . Pemerintah Dacrah d n l a h Wlikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara p e m e r i n t a h a n d a e r a h . 3 . Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan. 5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan p e r : t u r daerah. - J .
6.Satuan c r j a i r u g k a t D a r r a h yang sclanjutnya discbut SKPD adalah Satuan Kerja P e r u n g k a t D e r a h ota i a d a n g g s i d i m p u t a n .
7.Badan Usaha Milk D e ; u h y a n g selanjutnya d i s e b u t B U M D adalah badan usaha yang p e n d i r i a n u y a d i p r k a r s c i olch P e m e r i n t a h Laerah, yang seiuruh atau scbagian bwsas m o t u m w r u u p n k u n kckayeuan dacrah yang dipisankan. 8 . P e n d a p t u n u d u l a h e m e r i t a h buerah yum d i a k u i sebagai penambah nilai kekayaan h e r s i h . 9 . Belanja D a e r n h u e ' ' lewajibun Pemcrintah aerah yang diakui sebagai pengurang n i l i k c k a y . . : b e r s i h . I O . Penerimaan Ducrah ltan unng vang masui ke kas daerah. I L . Pengeluaran Dacrah adalah u t a n yang keluar i r i kas daerah. 1 2 . Surplus Anggaran Dacrah a d a l a h selisih l e b r . antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 1 3 . Defisit Anggaran daerah adalah selisih kurang zntara pendapatan daerah dan belanja daerah. 1 4 . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 3

Pasal 2

( 1 ) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas; dan d . Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. R D 2 7 3 7 1 5 7 6 . 7 2 0 , 1 3 R p 3 8 . 2 5 0 . 6 1 1 . 1 0 7 , 2 8 R p 3 3 . 6 5 2 . 8 1 9 . 6 8 5 , 1 3 RD6.281242.965,00- Pengeluaran . . . . . . . . . S u rp l u s / d e fi s i t . . . . . . . . . Selisih lebih/kurang

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat ( 1 ) huruf a Tahun Anggaran 2 0 1 3 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp625.778.532.486,15
b.Belanja Rp 614 . 8 9 9 .4 9 8 . 0 9 9 .0 0 S u rp l u s / d e fi s i t . . . . . . . . . RD ] 0 . 8 7 9 . 0 3 4 . 3 8 7 , 1 5
c.P e m b i a y a an . . . . . . . . . . . - Penerirnaan . Pasal R p 6 5 5 . 8 4 1 . 0 1 1 . 9 1 3 , 0 0 R D 6 2 5 . 7 7 8 . 5 3 2 . 4 8 6 , 1 5 RD30.062.479.426,85 s e l i s i h l e b i h / ( k u r n y ) Uraian Laporn R c l i s a s i A n g a r a n scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bcrikut: I . Realisasi P e n d a p a t a n b w r a d n d i b u w a h anggaran sebesar Rp30.062.479.426,85 dengan r in c i u n s e b u berikut:
a.Anggarun l e n d u p t u n s w t c l u h t perubahan
b.R e a l i s a s i 2 . Realisasi Belanja berada dibawah anggaran sebesar Rp67.037.053.030,00 dengan rincian se bagai beriku t:
a.Anggaran Belanja setelah perubahan
b.Realisasi selisih lebih/ (kurang) 3 . Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp36.974.573.603, 1 5 dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/defisit setelah perubahan
b.Realisasi selisih l e b i h / ( k u r a n ) 4 . Penerimaan P e m b i n y u n n m e r u p a k a n pengunaan SiLPA TA sebelumnya. Selisih anggaran d e m g a n r c l i a s i s c b e s r 1 R p 0 , I 3 d e n u n rincian sebagai berikut: a . Anggran e n r i u n n e t n b i n y u n sctelah pwrubuhan R p 3 3 . 6 5 2 . 8 1 9 . 6 8 5 , 0 0
b.Realisusi R D 3 3 . 6 5 2 . 8 1 9 . 6 8 5 , 1 3 s e l i s i h l c b i h / ( k u r a n y , ) Rp(0,13) 5 . Realisasi P e n g e l u r u n e m b i n y n a n berada dibawah anggaran sebesar R p ( 1 . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 9 ) c n g a n r i n rc i u n scbagai bcriku: R p 6 8 1 . 9 3 6 . 5 5 l. l 2 9 , 0 0 Rp6 1 4 . 8 9 9 . 4 9 8 . 0 9 9 , 0 0 Rp67 .037 . 0 5 3 . 0 3 0 , 0 0 Rp(26.095.539.216,00) Rp 1 0 . 8 7 9 . 0 3 4 . 3 8 7 , 1 5 R p 3 6 . 9 7 4 . 5 7 3 . 6 0 3 , 1 5
a.Angg@ran p e n e h u r n p e m b i a y a a n setelah perutbahan
b.Realisasi selisih lebih/(kurang) Rp7.557.280.469 ,00 R D 6 . 2 8 1 . 2 4 2 . 9 6 5 , 0 0 R p 1 . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 0 0
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumiah R p l . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 1 3 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
b.Realisasi selisih lebih/ (kurang)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf b per 3 1 Desember Tahun 2 0 1 3 sebagai berikut: R p 2 6 . 0 9 5 . 5 3 9 . 2 1 6 , 0 0 Rp27 . 3 7 1. 5 7 6 . 720, 1 3 R p ( 1 . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 13)

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana R p 7 6 2 . 1 6 9 . 0 8 8 . 5 2 3 , 1 5 R p l 5 . 5 7 4 . 0 0 0 . 8 7 4 , 0 0 R p 7 4 6 . 5 9 5 . 0 8 7 . 6 4 9 , 1 5

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 ayat ( 1 ) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2 0 1 3 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2 0 1 3
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pernbiayaan
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran
f.Kas di Bendahara Penerimaan
g.Kas di Bendahara Pengeluaran
h.Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran
1. 1.Saldo kas akhir per 3 1 Desember tahun 2 0 1 3 R p 3 3 . 6 3 3 . 6 8 9 . 3 3 9 , 1 3 R p 1 2 8 . 0 9 5 . 9 5 3 . 1 8 5 , 1 5 Rp(l 1 7 . 2 1 6 . 9 1 8 . 7 9 8 , 0 0 ) Rp(6.28 1 . 2 4 2 . 9 6 5 , 0 0 ) R p 1 4 . 1 3 0 . 3 4 6 , 0 0 Rp0,00 Rp5.000.000,00 R D 2 6 5 . 7 8 0 . 1 6 1 , 0 0 R p 3 8 . 5 1 6 . 3 9 l . 2 6 8 , 2 8 i · - 6

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d Tahun Anggaran 2 0 1 3 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: I. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; I. l Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; I . 2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; I . 3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. IL. Neraca Kota Padangsidimpuan per 3 1 Desember 2 0 1 3 ; I H . Laporan rus K a s ; I V . Catatan Atas L a p o r a n Kcuangun, Lampiran: Lamnpirem Launpiram 2 Lampiren 3 Lampire t] Lampiren ,- ,) Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 1 1 Lampiran 1 2 Lampira.n 1 3 c l o m p o k set T e t a p P e m e r i n t a h Kota Padangsidimpuan. R i r e i n P e n d a p a t a n Denda Keterlambatan Pekerjaan P e c i n t u h K o r a Padangsidimputn Tahun 2 0 1 3 . R i n c i a n P e n d a p n t a n Pengmbulian Gaji Pemerintah Kota P a d i d i m p u a n Tahun 2 0 ! 3 . R e i n P e n d a p a t a n Pengembalian Lainnya Pemerintah Kota P a d n n g s i i i m p u a n Tahun 2 0 1 3 . D a f t u r s s e t yung Akan diserahkan ke Pihak Lain Pemerintah o t a adangsidimpuan per 3 1 Desember 2 0 1 3 . Perhitumngan Belanja Dibayar dimuka Pemerintah Kota Padangsidimpuan per 3 1 Deseruber 2 0 1 2 dan 3 i Desember 2013. Rekapitulasi Mutasi Asset Tet.ap per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Rekapitulasi Mutasi Tanah per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Rekapitulasi Mutasi Peralatan dan Mesin per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Rekapitulasi Mutasi Gedung dan Bangunan per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Rekapitulasi Jalan, Jaringan dan Instalasi per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Rekapitulasi Mutasi Asset Tetap lainnya per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Rekapitulasi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . i + Lampiran 1 4 Lampiran 15 Lampiran 16 L~mpiran 1 7 - 7 R c k a p i t u l a s i Akumulasi Penyusutan per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Daftar Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2006 yang Belum Dikembalikan per 3 1 Desember 2 0 1 3 . Rekapitulasi Asset Lainnya per SKPD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 . Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 .

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri dari:

a.laporan kinerja BUMD /Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah tercantm dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal 1 0 Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2 0 1 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan. s 4 , . i , \ \ Lampiran 1 4 Rckapitulass Akumulasi Penyusutan per SKPD Pemerintah Kota P a d a n g s i d i p u a n Tahun 22 0 1 3 . Lampiran 1 5 Daft Tunjanwan Komunikasi I n t e n s i f Pimpinan dan Anggota DPRD : c r l a Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2006 v a n c l Diketabalikan per 33 1 Deserber 2 0 1 3 . L a m p i r a n I 0 R e k n p i t u l s i A s s e t L a i n n y a per SKPD Pemerintah Kota P a d i d i m p Tahun 2 0 1 3 . Lampiran 1 7 D u f t U t u g Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota P a d i d i m p a n Tahun 2 0 1 3 .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Lampiran l a p o r n n k w u u n g scbagairnura dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri dari: a . laporan kinerja BUMD/'Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah i n i ; dan b . ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal 1 0 Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2 0 1 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya da.!.am Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan. Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 1 1 A&ustus 2014 WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN, Ttd. ANDAR AMIN HARAHAP Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal 1 2 A&ustus 2014 -0" EIDBAKADAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2 0 1 4 NOMOR 0 2

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5 . Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 2 1 ) ;
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2 14 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar - 2 Negara Tahun 2005 Nomor 1 0 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1 2 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1 3 0 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 1 0 . Peraturan Pemerinteh Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembancuan (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 4 1 6 ); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar A k u n t a n s i e m ri n t a h (Lerabaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, T b a h a n L b a r a n Negara Nomor 4503); 1 4 . P e r a t u n P e m e r i n t h Nomor 37 T a h u n 2005 tentang Perubahan A t s P e r a t u r u n Pem crintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang K e d d u k n n i'rotokoler dan K c u a n g a n Pimpinan dan Anggota Dewan P e r w u k i l a n R a k y a t Daeruh (Iemnbaran Negara Tahun 2005 N o o r 9 · 4 , ' T u m b a h a n Lembaran Neura Nomor 4 5 4 0 } : 1 5 . P e r a t u r u n P e e r i i a h Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman D u c r a h ( L e m b u r a n Negara Tahun 2OU5 Nomor 1 3 6 , Tambahan L e b r u n N e g a r a Nomor 4 5 7 4 ) ; • P e r a t u r u n P e e r i n t a h Norcr 55 Tahun 2005 tentang Dana P e r i m b a n g a n (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 5 7 5 ) ; 1 7 . Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuongan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 3 3 8 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 1 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 3 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 1 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nonor 1 4 0 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 2 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 2 1. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1 6 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 2 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negar Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4 6 1 ) ; - 3 2 3 . Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 0 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 0 1 ) ;
26.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
27.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 24);
28.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor O 1 Tahun 2 0 1 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 3 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2 0 1 3 Nomor 0 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN dan WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan P E R A T U R A N D E R A H TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA A D A N G S I D I M P U A N TAHUN ANGGARAN 2 0 1 3 . B3AB K E ' T E N' T U A N I M U M Dalam Peratuurun Ducrah t i , y a n g ; l i m u k s u d dengan 1 . Dacrah a d u l a h K o t a udansidimpuan. 2 . Pemerintah Dacrah d n l a h Wlikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara p e m e r i n t a h a n d a e r a h . 3 . Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan. 4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan. 5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan p e r : t u r daerah. - J .
6.Satuan c r j a i r u g k a t D a r r a h yang sclanjutnya discbut SKPD adalah Satuan Kerja P e r u n g k a t D e r a h ota i a d a n g g s i d i m p u t a n .
7.Badan Usaha Milk D e ; u h y a n g selanjutnya d i s e b u t B U M D adalah badan usaha yang p e n d i r i a n u y a d i p r k a r s c i olch P e m e r i n t a h Laerah, yang seiuruh atau scbagian bwsas m o t u m w r u u p n k u n kckayeuan dacrah yang dipisankan. 8 . P e n d a p t u n u d u l a h e m e r i t a h buerah yum d i a k u i sebagai penambah nilai kekayaan h e r s i h . 9 . Belanja D a e r n h u e ' ' lewajibun Pemcrintah aerah yang diakui sebagai pengurang n i l i k c k a y . . : b e r s i h . I O . Penerimaan Ducrah ltan unng vang masui ke kas daerah. I L . Pengeluaran Dacrah adalah u t a n yang keluar i r i kas daerah. 1 2 . Surplus Anggaran Dacrah a d a l a h selisih l e b r . antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 1 3 . Defisit Anggaran daerah adalah selisih kurang zntara pendapatan daerah dan belanja daerah. 1 4 . Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 3

Pasal 2

( 1 ) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas; dan d . Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. R D 2 7 3 7 1 5 7 6 . 7 2 0 , 1 3 R p 3 8 . 2 5 0 . 6 1 1 . 1 0 7 , 2 8 R p 3 3 . 6 5 2 . 8 1 9 . 6 8 5 , 1 3 RD6.281242.965,00- Pengeluaran . . . . . . . . . S u rp l u s / d e fi s i t . . . . . . . . . Selisih lebih/kurang

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat ( 1 ) huruf a Tahun Anggaran 2 0 1 3 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp625.778.532.486,15
b.Belanja Rp 614 . 8 9 9 .4 9 8 . 0 9 9 .0 0 S u rp l u s / d e fi s i t . . . . . . . . . RD ] 0 . 8 7 9 . 0 3 4 . 3 8 7 , 1 5
c.P e m b i a y a an . . . . . . . . . . . - Penerirnaan . Pasal R p 6 5 5 . 8 4 1 . 0 1 1 . 9 1 3 , 0 0 R D 6 2 5 . 7 7 8 . 5 3 2 . 4 8 6 , 1 5 RD30.062.479.426,85 s e l i s i h l e b i h / ( k u r n y ) Uraian Laporn R c l i s a s i A n g a r a n scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bcrikut: I . Realisasi P e n d a p a t a n b w r a d n d i b u w a h anggaran sebesar Rp30.062.479.426,85 dengan r in c i u n s e b u berikut:
a.Anggarun l e n d u p t u n s w t c l u h t perubahan
b.R e a l i s a s i 2 . Realisasi Belanja berada dibawah anggaran sebesar Rp67.037.053.030,00 dengan rincian se bagai beriku t:
a.Anggaran Belanja setelah perubahan
b.Realisasi selisih lebih/ (kurang) 3 . Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp36.974.573.603, 1 5 dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/defisit setelah perubahan
b.Realisasi selisih l e b i h / ( k u r a n ) 4 . Penerimaan P e m b i n y u n n m e r u p a k a n pengunaan SiLPA TA sebelumnya. Selisih anggaran d e m g a n r c l i a s i s c b e s r 1 R p 0 , I 3 d e n u n rincian sebagai berikut: a . Anggran e n r i u n n e t n b i n y u n sctelah pwrubuhan R p 3 3 . 6 5 2 . 8 1 9 . 6 8 5 , 0 0
b.Realisusi R D 3 3 . 6 5 2 . 8 1 9 . 6 8 5 , 1 3 s e l i s i h l c b i h / ( k u r a n y , ) Rp(0,13) 5 . Realisasi P e n g e l u r u n e m b i n y n a n berada dibawah anggaran sebesar R p ( 1 . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 9 ) c n g a n r i n rc i u n scbagai bcriku: R p 6 8 1 . 9 3 6 . 5 5 l. l 2 9 , 0 0 Rp6 1 4 . 8 9 9 . 4 9 8 . 0 9 9 , 0 0 Rp67 .037 . 0 5 3 . 0 3 0 , 0 0 Rp(26.095.539.216,00) Rp 1 0 . 8 7 9 . 0 3 4 . 3 8 7 , 1 5 R p 3 6 . 9 7 4 . 5 7 3 . 6 0 3 , 1 5
a.Angg@ran p e n e h u r n p e m b i a y a a n setelah perutbahan
b.Realisasi selisih lebih/(kurang) Rp7.557.280.469 ,00 R D 6 . 2 8 1 . 2 4 2 . 9 6 5 , 0 0 R p 1 . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 0 0
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumiah R p l . 2 7 6 . 0 3 7 . 5 0 4 , 1 3 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
b.Realisasi selisih lebih/ (kurang)

Pasal 5

a.Jumlah aset
b.Jumlah kewajiban
c.Jumlah ekuitas dana R p 7 6 2 . 1 6 9 . 0 8 8 . 5 2 3 , 1 5 R p l 5 . 5 7 4 . 0 0 0 . 8 7 4 , 0 0 R p 7 4 6 . 5 9 5 . 0 8 7 . 6 4 9 , 1 5

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 ayat ( 1 ) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember Tahun 2 0 1 3 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2 0 1 3
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan
d.Arus kas dari aktivitas pernbiayaan
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran
f.Kas di Bendahara Penerimaan
g.Kas di Bendahara Pengeluaran
h.Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran
1. 1.Saldo kas akhir per 3 1 Desember tahun 2 0 1 3 R p 3 3 . 6 3 3 . 6 8 9 . 3 3 9 , 1 3 R p 1 2 8 . 0 9 5 . 9 5 3 . 1 8 5 , 1 5 Rp(l 1 7 . 2 1 6 . 9 1 8 . 7 9 8 , 0 0 ) Rp(6.28 1 . 2 4 2 . 9 6 5 , 0 0 ) R p 1 4 . 1 3 0 . 3 4 6 , 0 0 Rp0,00 Rp5.000.000,00 R D 2 6 5 . 7 8 0 . 1 6 1 , 0 0 R p 3 8 . 5 1 6 . 3 9 l . 2 6 8 , 2 8 i · - 6

Pasal 7

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d Tahun Anggaran 2 0 1 3 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat (2) terdiri dari:

a.laporan kinerja BUMD /Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah tercantm dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Pasal 1 0 Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2 0 1 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan. s 4 , . i , \ \ Lampiran 1 4 Rckapitulass Akumulasi Penyusutan per SKPD Pemerintah Kota P a d a n g s i d i p u a n Tahun 22 0 1 3 . Lampiran 1 5 Daft Tunjanwan Komunikasi I n t e n s i f Pimpinan dan Anggota DPRD : c r l a Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2006 v a n c l Diketabalikan per 33 1 Deserber 2 0 1 3 . L a m p i r a n I 0 R e k n p i t u l s i A s s e t L a i n n y a per SKPD Pemerintah Kota P a d i d i m p Tahun 2 0 1 3 . Lampiran 1 7 D u f t U t u g Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota P a d i d i m p a n Tahun 2 0 1 3 .

BAB III