DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP BAB IV RUANG LINGKUP BAB V TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VI MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB VII AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB VIII PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- 2022, No. 1 Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 2022, No. 1
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN dan WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2.Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan. 2022, No. 1
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
12.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13.Manajemen Data merupakan pengaturan mengenai Manajemen Data di Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Pemerintah Daerah.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
16.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17.Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE. 2022, No. 1
18.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19.Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
20.Bandwidth adalah kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
21.Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
22.Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
23.Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, Radio Frequency Identification (RFID), dan sejenisnya.
24.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
25.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
26.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
27.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
28.Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.
29.Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
30.Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source- code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
31.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
32.Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
33.Kenirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
34.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
35.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 2022, No. 1
36.Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
37.Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier.
38.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
40.PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
41.PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
42.Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
43.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah secara terpadu;
2. b.memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas danfungsinya secara professional;
4. d.meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
5. e.meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2022, No. 1
6. f.mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
7. g.memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
8. h.meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.efektifitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padang Sidempuan yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padang Sidempuan.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE Kota Padang Sidempuan secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padang Sidempuan yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kota Padang Sidempuan.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kota Padang Sidempuan.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b.manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2022, No. 1
c.audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbaisis Elektronik;
e.percepatan Sistem Pemerintahan Berbaisis Elektronik; dan
f.pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
g.percepatan SPBE; dan
h.pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB V

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
(2)Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
(3)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.arsitektur SPBE;
3. c.peta rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.proses bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.infrastruktur SPBE;
8. h.aplikasi SPBE;
9. i.keamanan SPBE; dan
10. j.layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPBE Daerah Kota Padang Sidempuan bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
(2)Rencana induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE;
4. d.arsitektur SPBE; dan
5. e.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana induk SPBE Daerah berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional.
(4)Rencana induk SPBE Daerah ditetapkan oleh Wali Kota. 2022, No. 1
(5)Rencana induk SPBE Daerah dapat ditinjau pelaksanaannya setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBEDaerah; dan/atau
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(3)Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(5)Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
(7)Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
1. a.bagian organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
2. b.badan perencanaan dan pembangunan untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
3. c.dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
(8)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(9)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
4. d.perubahan RPJMD. 2022, No. 1
(10)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta Rencana SPBE Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.tata Kelola SPBE;
2. b.manajemen SPBE;
3. c.layanan SPBE;
4. d.infrastruktur SPBE;
5. e.aplikasi SPBE;
6. f.keamanan SPBE; dan
7. g.audit teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Peta Rencana SPBE Kota Padang Sidempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(5)Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(6)Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7).
(7)Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu- waktu dengan memperhatikan:
1. a.penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan RPJMD;
3. c.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
4. d.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(8)Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dengan berkoordinasi terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. 2022, No. 1
(3)Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 10

(1)Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
(3)Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.
(4)Proses Bisnis ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018