DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, JABATAN DAN KEPEGAWAIAN,KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, menyatakan “kepala daerah dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 2022, No. 3 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN Dan WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG SIDEMPUN 2022, No. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesbangpol.
(2)Badan Kesbangpol merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas sedang, dan diwadahi dengan 3 (tiga) bidang.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Wali Kota. 2022, No. 3

BAB III

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Kepala Badan Kesbangpol merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris pada Badan Kesbangpol merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala bidang pada Badan Kesbangpol merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4)Kepala subbagian/kepala subbidang pada Badan Kesbangpol merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesbangpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol diundangkan.
(2)Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2022, No. 3

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan. Ditetapkan di Padang Sidempuan pada tanggal 8 Juli 2022 WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN, Ttd. IRSAN EFENDI NASUTION Diundangkan di Padang Sidempuan pada tanggal 11 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, Ttd. LETNAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-75/2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MHD. ERWIN, S.H. NIP. 19720525 200312 1 006 2022, No. 3 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG SIDEMPUAN I. UMUM Berdasarkan kewenangannya, Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan, unsur pelaksana otonomi, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut di atas. Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dengan perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat, diperlukan penanganan yang bersinergis dan terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten/kota, sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi yang memadai dengan membentuk kelembagaan yang representatif, efektif dan selaras dengan kondisi wilayah dan kompleksitas penduduk dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, “Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Yang dimaksud dengan “intensitas sedang” adalah bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) bidang. 2022, No. 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…