DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Padangsidimpuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 3);
22.Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2022 Nomor 35). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN dan WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LRA Rp828.233.221.266,08
b.Belanja Rp850.142.265.885,87 Surplus/defisit-LRA Rp21.909.044.619,79
c.Pembiayaan: - Penerimaan Rp27.133.109.613,78 - Pengeluaran Rp0,00 Surplus/defisit Rp27.133.109.613,78 Selisih lebih/kurang Rp5.224.064.993,99

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1.Realisasi Pendapatan berada di bawah anggaran sebesar Rp69.662.557.911,92 dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp897.895.779.178,00
b.Realisasi Rp828.233.221.266,08 selisih lebih/(kurang) Rp69.662.557.911,92
1. 2.Realisasi Belanja berada di bawah anggaran sebesar Rp104.255.355.331,13 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp954.397.621.217,00
b.Realisasi Rp850.142.265.885,87 selisih lebih/(kurang) Rp104.255.355.331,13
1. 3.Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(34.592.797.419,21) dengan rincian sebagai berikut:
a.Surplus/defisit setelah perubahan Rp56.501.842.039,00
b.Realisasi Rp21.909.044.619,79 selisih lebih/(kurang) Rp34.592.797.419,21
1. 4.Penerimaan Pembiayaan merupakan pengunaan SiLPA TA sebelumnya. Selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp32.168.732.425,22 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp59.301.842.039,00
b.Realisasi Rp27.133.109.613,78 selisih lebih/(kurang) Rp32.168.732.425,22
1. 5.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berada dibawah anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.800.000.000,00
b.Realisasi Rp0,00 selisihlebih/(kurang) Rp2.800.000.000,00
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp29.368.732.425,22 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp56.501.842.039,00
b.Realisasi Rp27.133.109.613,78 selisih lebih/(kurang) Rp29.368.732.425,22

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp27.133.104.613,78
2.Penggunaan Saldo sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp27.133.104.613,78
3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp5.043.331.243,99
4.Koreksi Kesalahan Rp5.000,00
5.Lain-lain Rp180.733.750,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp5.224.064.993,99

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp1.374.197.179.721,13
b.Jumlah kewajiban Rp60.421.617.437,46
c.Jumlah ekuitas Rp1.353.776.646.985,51

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:
1. a.Pendapatan-LO Rp834.768.360.961,00
2. b.Beban Rp873.731.898.425,38
3. c.KEGIATAN NON OPERASIONAL Rp825.494.402,00 Surplus/defisit-LO Rp(39.789.031.866,38)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.Saldo awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran, BLUD dan Dana BOS Rp27.133.109.613,78
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp12.484.909.585,79
c.Arus kas bersih dari investasi Rp9.424.135.034,00
d.Arus kas bersih dari Transitoris Rp0,00
e.Saldo Akhir Kas lainnya Rp0,00 Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2024 Rp5.224.064.993,99

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1.Ekuitas Awal Rp1.353.776.646.985,51
2.Surplus(Defisit)-LO Rp39.789.031.866,38
3.Koreksi Ekuitas Lainnya Rp212.052.835,46 Ekuitas Akhir Rp1.313.775.562.283,67

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: I. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja: I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; I.4 : urusanmenurutbelanjarealisasiRekapitulasi pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;Laporan perubahan saldo anggaran lebih; II. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. III. Laporan operasional. IV. Laporan perubahan ekuitas. V. Neraca. VI. Laporan arus kas. VII. Catatan atas laporan keuangan: Lampiran: Lampiran 1 : Jenis Asset Berdasarkan Tarif Penyusutan Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Lampiran 2 : Masa Manfaat Asset Tetap Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Lampiran 3 : Pendapatan Denda KeterlambatanRincian Pekerjaan. Lampiran 4 : Rincian Pendapatan dari Pengembalian Lainnya dan Pengembalian Gaji. Lampiran 5 : Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pendapatan. Lampiran 6 : Daftar Persediaan yang Akan Diserahkan Ke Pihak Lain. Lampiran 7 : Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap per SKPD. Lampiran 8 : Rekapitulasi Mutasi Tanah per SKPD. Lampiran 9 : Rekapitulasi Peralatan dan Mesin per SKPD. Lampiran 10 : Rekapitulasi Daftar Kenderaan Dinas Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Lampiran 11 : Rekapitulasi Mutasi Gedung dan Bangunan per SKPD. Lampiran 12 : Rekapitulasi Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi per SKPD. Lampiran 13 : Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD. Lampiran 14 : Rekapitulasi Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD. Lampiran 15 : Rekapitulasi Mutasi PenyusutanAkumulasi per SKPD. Lampiran 16 : D IntensifKomunikasiTunjanganaftar Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2006 yang Belum Dikembalikan Tahun 2024. Lampiran 17 : Rekapitulasi Aset Lainnya per SKPD. VIII. Daftar rekapitulasi piutang daerah. IX. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih. X. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan pemyisihan dana bergulir. XI. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah. XII. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. XIII. Daftar rekapitulasi asset tetap. XIV. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan. XV. Daftar rekapitulasi aset lainnya. LETNAN XVI. Daftar dana cadangan daerah. XVII. Daftar kewajiban jangka pendek. XVIII. Daftar kewajiban jangka panjang. XIX. Daftar kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. XX. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…