Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang memuat rincian pendapatan dan belanja.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014, c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88), Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569), 2. 1 10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nom.or 3585) sebayairn'ane teien diusah C2nya, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048). 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 5 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2904 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): 8. 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasivnal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438): 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara 13 Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090): Undang-undang No 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi paerah.: 14 2 15. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502): 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1537, Tambahan L. mbaran Negara Nomor 4575): 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2605 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), om) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614): 24 Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 25 Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas26 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2014, Hd 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 28 Peraturan Daera Kota Pagar Alam Nomor. 03 Tahun 2011 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 010 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014. 9, Surat Keputusan Gubernur Nomor: /KPTS/BPKAD/2014 tanggal September 2014 tentang hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Pagara Alam tentang APBD Perubahan Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2014: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 673.752.554.781.- bertambah sejumlah Rp. 178.650.572.283.- sehingga menjadi Rp. 852.403.127.064.- dengan rincian sebagai berikut : |. Pendapatan
tv
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : —Lampiran I Ringkasan APBD Perubahar: MD Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusann Pemerintahan Deerah dan Organisasi: Lampiran III Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 4. LampiranIV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan:
Walikota menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan cperasional pelaksanaan APBD Perubahan.
Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. | Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal, 0g Sop kember 2014 WALIKOTA PAGAR ALAM W ( IDA FITRIATI BASJUNI Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal, g se y7dembar ' 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM (Nae DRS. H. SAFRUDIN, M.Si LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR (2... SERI A
Membuka PDF…