Pemerintah Kota Pagar Alam
Pemerintah Kota Pagar Alam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, menandai kemandiriannya dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembentukan ini krusial untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di wilayah yang sebelumnya merupakan Kota Administratif Kabupaten Lahat. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Pagar Alam mencakup pengaturan dan pelaksanaan kebijakan daerah, penyediaan layanan publik, serta penyelenggaraan program pembangunan di wilayah seluas 633,66 km² dengan populasi sekitar 150.881 jiwa. Ini termasuk pengelolaan lima kecamatan dan berbagai sektor vital seperti pariwisata serta pengembangan produk lokal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam
Pemerintah Kota Pagar Alam didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, menandai kemandiriannya dari Kabupaten Lahat. Pembentukan ini krusial untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut, memastikan pengelolaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih efektif.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Pagar Alam mencakup pengaturan dan pelaksanaan kebijakan daerah, penyediaan berbagai layanan publik, serta penyelenggaraan program-program pembangunan. Ini termasuk pengelolaan wilayah seluas 633,66 km² dengan populasi sekitar 150.881 jiwa yang tersebar di lima kecamatan.
Intervensi program strategis pemerintah kota berfokus pada pengembangan potensi pariwisata alam, seperti 33 air terjun dan 26 situs menhir, serta pengembangan produk lokal seperti air minum kemasan. Upaya peningkatan konektivitas juga dilakukan melalui Bandara Atung Bungsu yang melayani rute ke Palembang, Bengkulu, dan Jakarta.
Sebagai salah satu kota di Sumatera Selatan, Pagar Alam berkontribusi pada isu nasional melalui pengelolaan sumber daya alam, khususnya Gunung Dempo, dan pengembangan sektor pariwisata yang mendukung ekonomi nasional. Kehadiran tokoh-tokoh daerah yang berkiprah di tingkat nasional juga menunjukkan kontribusi Pagar Alam dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk berbagai layanan dasar, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur. Selain itu, warga juga terlibat dalam pemanfaatan fasilitas publik dan partisipasi dalam program-program pembangunan daerah.
Sejak dibentuk pada tahun 2001, Pemerintah Kota Pagar Alam telah memainkan peran penting dalam mengatur dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Dengan fokus pada pengembangan potensi lokal dan peningkatan konektivitas, pemerintah kota terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan pada Pasal 3 huruf e setelah angka 3 ditambah angka 4 dan menghapus ketentuan pada Pasal 11
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam No. 6 Tahun 2014
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yang memuat rincian pendapatan dan belanja.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015
Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketetntuan mengenai bantuan keuangan kepada partai politik.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur mengenai pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Tempat Usaha, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Beserta Masing-masing Perubahannya.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah: Ketentuan Umum ,Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan prekursor narkotika,Penanganan,tim terpadu,peran serta masyarakat ,penghargaan ,monitoring evaluasi dan pelaporan,pembinaan dan pengawasan,pendanaan,sanksi,ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Batasan ruang lingkup penyelenggaraan kota layak anak, Hak anak dan Kewajiban orangtua dan keluarga, tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, strategi pengembangan kota layak anak, penyelenggaraan kota layak anak, kelembagaan kota layak anak, pembiayaan dan sanksi administratif, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2023
Dalam peraturan ini adalah Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari perorangan dan/atau pengembang kepada Pemerintah Daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas, penyerahan prasarana sarana dan utilitas, persyaratan penyerahan, pembentukan tim verifikasi, tata cara penyerahan, pemanfaatan dan pengelolaan, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.