DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan dari maksud dan tujuan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), pedoman dalam menyusun RPJMD, sistematika penyusunan RPJMD, pihak yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD, ketentuan kondisi untuk dapat melakukan perubahan RPJMD dan ketentuan lain-lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, a. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2. 3. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangak Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459), 4. 5. 6. 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17), Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E), 8. 9. 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM Dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2 3. 4 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam. Walikota adalah Walikota Pagar Alam Kota adalah Kota Pagar Alam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 5. tahun terkait sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 10. 11. 12. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pagar Alam untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. 7. 8. 9. Ss 1

Pasal 2

Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Kota dan DPRD dalam: a. b Cc. d penyusunan RKPD, penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu:

a.sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah: sebagai penjabaran gembaran tentang kondisi umum Daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota, memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur, dan memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan b. c. d. e.

(1)
(2)3)
(1)operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada:

a.RPJMN 2015-2019:
b.RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, Cc. RPJPD Kota Pagar Alam 2005-2025,
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 2012-2032, dan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
a.visi dan misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih,
b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a.BABI : Pendahuluan:
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah,
c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah,
d.BAB IV : Permasalahan dan Isi Strategis Daerah:

(2)
(1)
(2)3)
(4)
1. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,
2. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah,
3. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah,
4. h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: dan ii BABIX : Penutup Uraian lebih lanjut sistematika RPJMD Tahun 2018- 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023,
b.pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023. Evaluasi sebagaimana dimalksud pada ayat (1) meliputi:
a.kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018- 2023,
b.pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023:
c.hasil RPJMD Tahun 2018-2023. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 7

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, Cc. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan kebijakan Provinsi Sumatera Selatan, dan/atau
d.bertentangan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru. Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru. Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(1)
(2)
(3)
(4)5)

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Walikota wajib menyiapkan rancangan RPJMD Periode berikutnya dan menyusun RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya. Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun periode pemerintahan berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023. Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pagar Alam 2018- 2023 sebelum RPJMD periode berikutnya disusun. RKPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota berikutnya. RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2018 sampai dengan 2023.

Pasal 10

Dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2019 yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Oembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 09 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…