DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat-tempat yang disebutkan dalam Peraturan Daerah ini berikut larangan dan kewajiban, serta peran serta masyarakat. Selain itu juga mengatur mengenai pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum serta penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380 );
7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pagar Alam.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3.Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
7.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.
9.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12.Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
15.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, PAUD, TPA, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
18.Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti masjid, musholla, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
19.Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
20.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
21.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
22.Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
23.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24.Pegelola, pimpinan, atau penanggung jawab KTR adalah pihak swasta atau pemerintah yang bertugas mengawasi tempat yang termasuk dalam KTR.

Pasal 2

Penerapan KTR ini berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan berkelanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum;
j.keterbukaan dan peran serta masyarakat; dan
k.akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
b.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
d.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

a.100% KTR;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat bermain anak;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.fasilitas olahraga;
7. g.tempat kerja; dan
8. h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menerapkan 100% KTR.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, meng- iklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

Pasal 8

Setiap Pengelola, Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk :

a.melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
c.tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d.memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
3. c.melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar di KTR kepada Pengelola, Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR.

Pasal 10

(1)Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
(2)Setiap orang berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BagianKesatu Pembinaan

Pasal 11

(1)Walikota melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
(2)Walikota mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala PD.
(3)Pembinaan KTR dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(4)Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan KTR diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…