DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, kriteria, syarat dan jenis pembangunan, mekanisme perencanaan pembangunan tahun jamak, sumber pendanaan, penjaminan pembiayaan, pengikatan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kondisi infrastruktur jalan di Kota Pagar Alam masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum St'l ienuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektoI rii1, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan p-mgan, mcndorong sektor produksi, serta mendukung pengernbang..n wilayah;
b.bahwa terbatasnya aiokasi Anggaran I'endapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alarn untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan Lingk-ir Tirnur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun jamak, meugakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur .Ialan lingk.ir Tirnur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun jamak membut uhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan seba.iaimuna dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur .Jalan Lingk ar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak; WALIKOTA PAGAR ALAM, DENGAN RAHMAT'TUBAN YANG MABA ESA PEMBANGUNAN INFRASTRUK1I'UR JALAN LING~ TIMUR TAHAP I DENGAN POLA PEMBlAYAAN TAHUN JA M.AK TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA PAGARAlAM NOMOR 10 TAHUN 2015 WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI"'SUMATERA SELA TAN Mengin gat Menimbang Dalam Peraturan Dacrab ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah '" naeTah dan DPRD. menurut asas otonomi dan tugas pr-mbantuan dengan prinsip BAD I KETENTUAN UMUM Pasa11 Menetapkan: )PERATUR.AN DAERAII TENTANG PE:M.BANGUXAN INFRASTRUKTUR .JALAN LINGKAR TIMUR TAHAP 1 DENGAM POLA PEMBIAYAAN 'rAJIUN JAMAl( MEMUTUSKAN : DengaD. PersetuJuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM. dan WALIKOTA PAGAR ALAM 17. 15. 15 Tabun 2010 tentang [Leiubaran Negara Republik Tamhahan Lembaran Negara 14. 11. to. 9. 8.
7.Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 l.entang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noruor 4441); Undang-Undang Nomor ] 7 Tahun '~W07 ten tan g Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noma! 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200, lentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 TabUll 20 I I tcntang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lc: mbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tar \haban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 I l tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republi k Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah NomOI" 29 Tabun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi [Le.ubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tan.l iahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3956);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun .W05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara lr publik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Penataan Ruang Indonesia Tabun 2010Nomor 21, Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun l010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintab sebagaiman a telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun .W12 (perubahan kedua) sebagaimana telah diubah terakhir deugan Peraturan Presiden Nomor4 tahun 2015 tentang Pengadaan l+arang / Jasa Pemerintah;
16.Keputusan Menteri Keuangan Nomor56/IIMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak I ahun Jarnak (Multiyears Contract) Dalam Pengadaan Barang / .Jas« Pemerintah; Perda Nomor 2 tahun 2009 lentang uru..ahan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagaralam [Lembaran Daerah Rota Pagaralam Tahun 2009 Nomor2 Seri e) •. ' I Kriteria pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahup I mela1ui pembiayaan tahun jarnak, meli puti : ~ ppll'lln:ulnl'll'ln kon~tn]ksinVB memerlukan waktu kuranz lebih 18 (Delaoan Belasl bulan BABm KRITERlA, SYARAT DAN JEMIS PEMBANGUNAN Pasal 4 Pasa13 Tujuan pengatura n pombiayaan pembangunan Infrastruktur .Jal.in Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiaynan tahunjamak adalah untuk :

a.Memberikan Icepnstian arah, target, sasaran dan tahap» !I pcnyeJesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dal.i.n jangka waktu 1 tahun anggaran;
b.Memperjelas penvelesaian rencana tahapan pckeriaan p.r tahun dan kepastian penyelesaian kegintan;
c.Mempermudali pr oses administrasi pertanggungjawaban proi.ram: dan
d.Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur .Jal.in Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pemlnayaan Tahun Jarnak yang telah ditetapkai I. Pengaturan pembiaya.in pembangunan Infrastruktur Jalan Lingl..rr Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tah un Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan. pemhiayaan yang bersumber dan APBD Kota Pagar Alam, dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pe1aksanaan pembangunan serta pembiav.ian yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (sat u) tahun anggaran. ',' DADO :MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 sebagaimana dim.iksud dalam Undang-undang Dasar Neuara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. 3.Pemerintah Daer ah adalah Walikota dan Perangkat I)aerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.
2. 4.Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sebagai unsur pei ivelenggara Pemerintahan Daerah.
3. 5.Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. 6.Satuan Kerja Per.ingkat Daerah selanjutnya disingkat SI(I'f) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Unglrungan Periierintah Kota Pagar Alam
5. 7.Anggaran Pend apa tan dan Belanja Daerah selanju lnya dising h at APBD Kota Pagaralam adalah Anggaran f'endapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar '\lam.
6. 8.Pembangunan Infrastruktur .Jalan Lingkar Timur Tahap I I )engan Pola Pembiayaan Tahun Jamak ad.tlah penyediaan alokasi dana uniuk pelnksanaan. pekeljaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD'Kota Pagar Alarn yang melebihi jangka waktu 1 (satu] tahun anggaran,
7. 9.Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu] tahu» anggaran.
8. 10.Jangka Waktu Kontrak adalah jangka waktu sejak ditand.u angani kontrak sampai berakhirnya pe kerjaan.
9. 11.Kontrak adala h perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia baran gfj asa.
10. 12.Dokumen Perencanaan adalah ketentuan-ketentuan kant rak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, pola serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak,
11. 13.Pembangunan Infiastruktur adalah kegiatan yang me liputi pckerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktui dan! atau pemeliharaan infrastruktur d alarn rangka meningkatkan kemanfaatan infrasi ruktur. .':

(1)Pengalokasian dana per tahun untuk pembiayaan pembannunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timu r Tahap I dengan pola pembiayaan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Dae rah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kota Pagar Alam tahun berkenaan,
(2)Pembiayaan per t ahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tahapan rencana pekerjaan, dengan ketentuan paling sedikit 25% [du a puluh lima persen) dari nilai keseluruhan pekerjaan dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam. Pasa19
(1)Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar TUIIILr Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam T',ISal 6 ayat (I) bersumber dari Pemerin tab Kota Pagar A1am. melalui APBD Keda Pagar Alam sebesar Rp. 160.000.000.000,-(SERATUS EXAM PULUB MILYA R RUPlAHt. Pembiayaan pernbangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap 1 Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jarnak selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaiman.i dimaksud pada ayat (1), didasarkan pa da J iertimbangan :
1. a.Pembangunan mfrastruktur jalan merupakan prakarsa da. rah:
2. b.Manfaat dan eksternalitasnya pada linglrup daerab; dan
3. c.Program Pemermtah Daerah yang telah tertuang dalam dol, limen perencanaan.
(2)Pengalokasian da na sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meru pakan rincian pagu anggaran dalarn setiap tahun, yang bersumber dari APBD Kot.i Pagar Alam akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pagar Alam. BABV SUMBER PENDANAAN Paaa1S Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai ke wenangann va berdasarkan ketentuan peraturan perundnng undangan.

Pasal 7

[L) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pr mbangunan tahun jamak, meliputi Infra.stru ktur Jalan Lingkar Timur Tahap ) Dengau Pola Pembiayaan Tahun Jarnak.

(2)Pembangunan lnfrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun -Jamak scbagaimana dimaksud pada ayat [L] dapai dikcrjasamakan dengan pihak ketiga, r.esu ai ketentuan peraturan perundang-undang..n. Pasa16 Syarat pembiayaan pcrnbangunan tahufi jamak, rneliputi :
1. a.Program dan .kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen 'Jerencanaan;
2. b.Penyelesaian pekcrjaan tidak melebihi masa jabatan Walikota , dan
3. c.Disesuaikan dcngan kemampuan keuangan daerah Kota Pag. II Alam.

Pasal 5

b.Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan 1,~nstruksi yang sifat pertanggungja wahannya terhadap kegagalan bangunan tida I{ bisa dipecah -pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
c.Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan mcrupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka pcningkatan pela vanan pubJik danj'atau kesejahteraan ma syarakat, I. Hal-hal yang belum diatur dalam. Peraturan Daerah ini scpanjang mengenai teknis BAD XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Kontrak-kontrak pembangunan infrastruktur dan kegiatan l.unnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang pembiayaannya seb. Igaim ana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah ditandatangani dan dilaksanakan sebclum berlakunya Peraturan Daerah rni, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kont rak, BABX KETENTUAN PERALIBAN Pasal 14 Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap r Deng.ui Pola Pembiayaan Tahun .Jamak sesuai kebut uhan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) , yang belum selesai pada akbir rnasa jabatan Walikota atau karena alasnn-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, diprioritaskan pengalokasian pemhiayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 ayat (1). BABIX KETENTUAN LAIN-LAIN Jtasal13

(1)Walikota melakukan pengawasan. dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap 1 Dengan Pola Pembiayaan Tahun ..Iamak ,
(2)Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendah.in sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim yang beranggot.akan dari dinas / instansi teknis terkait. BABVID PENGAWASAN· DAN PENGEND.ALlJU! Pasal 12
(1)Pengikatan pekerjaan yang alokasi anggarannya h-.raaal dari pembiayaan Pemban.gunan lnfrastruktur Jalan Lingkar Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun .Jamak, sehagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalarn bentuk. kontrak tahun Jarnak berdasarkan asas-asas umurn pel I:mjinn, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui pelelangan umum (' dengan mekanisiue sesuai ketentuan peraturan perundang-t i ndangan. I BAD VII PENGIKAT4N Pasall1
(1)Programj'kegiatan pembangunan Jnfrastruktur .Jalan Lingl- II" Timur Tahap I Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jarnak yang akan didanai melalui APSD Kota Pagar Alam ditetapkan dan diatur dalarn Peraturan Walikota
(2)Pembiayaan untuk programJkegiatan. pembangunan lnfrast I uktur Jalan Lingkar Timur Tahap 1 Dengan Pola Pembiayaan Cfahun Jarnak sebagaima.i.r dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sar upai dengan berakhirnya masa anggaran ta IIun j amak. BABVl PENJAMlNAN PEMBIAYAAN PasallO " NOREG PERATU RAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : NOMOR 13/PA/2015 LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOH 10 SERI A:..'"' Diundangkan eli Pngar Alam pacta tanggal \ S A\H~l 2015 SEKRETARlS DAlmAH KOTA PAGAR ALAM, ~;; . ,.;" IDA FITRJATI )'ASJUNI - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuirrya, memerintahkan pengundan ~~lmPeraturan Daerah ini dengan penempatnnnva dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alain.

Pasal 1

Istilah-istilah dalam. pasal ini dimaksudkan untuk menccgah Limbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksruiakan pasal-pasal dalam Peraturan Daeroih ini. Pasa12 Yang dimaksud dengan : "sumber dana dari APBD Kota Pagar Alam, "yang bersifut sl rategis" adalah pembangunan infrastruktu. jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun Jarnak yang telah icrcantum dalam.: - Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) S i\ PD; - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); - Rencana 'raul Ruang Wilayah Kota (RTRW) - Rencana Ilem bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ111)); dun - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Pasal 3

Cukup jelas. Pasa14 Culrup jelas. Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan, meliputi : - Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) SI(PD; - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); - Rencana Tata Ruang Wilayab. Kota (RTRWK) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan '0 O_ _..,,\..r. .........IYt .......""...-a TnI.........l"..a 1>o ......;oY"'t4'Y nQI:A~·ah IhlP.1Pn, II. PASAL DEMI PASAL Bahwa kerersediaan infrastruktur yang mernadai ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastn Lk1:\ If transportasi. Dengan adanya infrastru ktur yang memadai akan mendorong pertu mbuhan ekonomi yang berkualitas, memperc: pat pengembangan pusat- pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan kesejabteraan antar individu, antar kelornpok masy.irakat, dan antar daerah. Penyediaru I in frastruktur jalan Lingkar Timur Tahap ) dengan pola pembiayaan Tahun Jarnak yang memadai, memerlukan penyediaan dana) .ng ielatif besar, sehingga pembangunan fi..ik 'tan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dad 1 (satu) tahun anggaran, Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perh, .idanya jaminan kepastian penyediaan angg.mlll untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap I dengan pola pembiayaan Tahun Jarnak. Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum sebagai pedornan pelaksanaan yaitu dengan membentul: Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pemhangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan untuk :

a.Memberikan lcepastian arah, target; sasaran dan tahap.ui penyelesaian kegiatan pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran;
b.Memperjelas penye1esaian rencana tahapan pekerjaan p<r tahun dan kepastian penyelesaian kegia tan;
c.Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban prog: .un; dan
d.Memberikan kcpastian sumber dan besaran anggaran pembi» -aan yang akan digunakan untuk kegiatai I pembangunan yang telah ditetapkan. I. UMUM PElfJELASAN , ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR AJ,AM KOMOR TAHUN2015 TENTANG PEMBANGUNAN DfFRASTRUKTUR JALAN LINGKAB TIMOR TAHAP I DEHGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JA MAK Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikanjaminan ke.paatian hukum. pelaksanaan pernbangunan dan perlindungan kepada aparu Pemerintah Daerah serta penyedia barang/ jasa, mengenai 1reberlangsungan pernhiavaan pembangunan t$un jamak. Hurufc Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukupjelas. .... Ayat (2) Yang dimalcsud dengan "pihak ketiga." adalah harlan usal.. t ata u orang perseorangan yang menyediakan Barang I Pekerjaan Konstruksi j .lasa Konsultansi j Jasa Lainnya sesua: ketentuan peraturan perundang-undangai I Pasa] 7 Ayat (11 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Pembanguuan infrastruktur jalan Lingkar Timur Tahap 1 dengan pola pemhiayaan. Tahun Jamak yang diprakarsai oleh pihak ketiga,tidak 1!:rmasuk dalam pengertian "prakarsa rlaerah". Hurufb Yang dimaksud, d.engan eksternalitas adalah pengaruh yang signifikan terhadap keseluruha n pembangunan Kota Pagar Alam, Hurufc Yang dimaksud dengan "perencanaan", mel:iputi Rencana Kerja (Renja] dan Rencana Strategis (Renstra] SKPD, Rencana Ke.rjaPemerintah Dar-rah (RKPD), Rencana Tata Ruang WiJayah Kota (RTRWK), Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan/ atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dae.rah (RPJPD). Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jela s. PasallO Ayat (1) Cukup jela s. Ayat (2) Cukup jews. Pasalll Ayat (l) Yang dimaksud dengan asas-asas urnum perjanjian antar d lain, m.eliputi:
1. 1.Asas pel' son alia;
2. 2.Asas konsensualitas (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitn J)(~tjanjian berlaku mengikat kepada 1nereka yang mengikatkan diri;
3. 3.Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata}, yaitu setiap orang bebas untuk niengadakan perjanjian, sepanjang tidal" berten tangan dengan. ketentuan peraturan perundang-undangan; .
4. 4.Asas itikad baik, yaitu peIjanjian hams dilaksanakan dengan i.tikad baik;
5. 5.Asas Pacta Sunt Seroanda, yaitu perjanjian berlaku sr.hagai undang-undang bagi. mereka van g membuatnya;
6. 6.Perjanjian 1idak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua be1ah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang; -sr 2' .., , .. NOREG PERATlfRAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVlNSI SUMATERA SELATAN : NOMO]{ 13/PA/2015 I I ! I I I I I I I I j TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAIl UN 2015 NOMOR .ia... SERl ..E.

Pasal 12

Cukup jelas. Pasa113 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjarnin keber+angsungan pembangunan infrastruktu r clan kegiatan lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan yang belum selesai pada saat akhi.r mas'! jabatan Walikata,. yang diseba.bkan ada nya peristiwa kestlaan kahar yaitu suatu i,eadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelu mnya, sehingga kewajiban yang diterrtukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi, Pasal 14 Cukup jew s.

Pasal 15

Cukup jela s.

Pasal 16

Cukup jela s. Ayat 12) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…