9.
(1)Pemungutan retribusi yang dimaksud pada Pasal (8) ayat 2 peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas £
(2) (3) (4)
(5)Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam atau petugas yang ditunjuk:
Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat dengan SKRD yang diterbitkan dan diproses oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam: Bentuk, ukuran dan warna tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk. Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke rekening Kas Daerah dan atau melalui bendahara dinas. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 xXx 24 jam. 14 Maret 2019 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal (4 ma-44 2919 WALIKOTA PAGAR ALAM li Diundangkan : di Pagar Alam pada tanggal : 47 ALPIAN MASKONI SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, ( SAFRU LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN (24/39 NOMORLX. $ NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN: 11-148/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR Aa TAHUN 2912 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Jasa Umum, dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga diglongkan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. untuk itu pemungutan Retribusi Jasa Umum hendaknya dilaksanakan dengan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien. Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Jasa Umum yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 24 (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu dipandang perlu untuk membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah ini memuat substansi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi . Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tingkat penggunaan jasa serta penyesuaian besaran tarif retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1