DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010, meliputi : Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 8 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ayat (5) dihapus, serta ditambah satu ayat yaitu ayat (6) Pasal 12; Ketentuan Pasal 13 diubah; dan Ketentuan Pasal 14 diubah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas , b. c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. . Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara 1 Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang2. Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang3. Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115), . Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 2 . Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 NOMOR 20 Seri C). 4 “9 Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM dan WALIKOTA PAGAR ALAM, MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 20 Seri C), diubah sebagai berikut.

1.Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pagar Alam,
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam:
3.Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam,
4.Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Walikota, / 9
5.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam,
6.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
7.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pagar Alam,
8.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan balas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi, . Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi2. sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,
(2)Jumlah penggunaan jasa yang dimaksud pada ayat
(1)diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. . Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 63. berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional terhadap pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, . Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi4. sebagai berikut:

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan Jumlah Indeks kriteria menara telekomunikasi yang diukur menggunakan instrumen perhitungan bobot kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. . Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 85. berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah.
(2)Besarnya retribusi terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 9

6.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bagi pengusaha penyedia menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam wajib mendapatkan izin dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Setelah mendapat izin dan memenuhi persyaratan maka petugas meneliti permohonan izin kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
(3)Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia penetapan yang terdiri dari :
1. a.Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam:
2. b.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam,
3. c.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
(4)Kepada pemegang izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam dikenakan retribusi sebagai bentuk pengawasan 1, dan pengendalian menara telekomunikasi . Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ayat (5) dihapus, serta ditambah satu ayat yaitu ayat (6) Pasal 12 sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut 7.

Pasal 12

(1)Pengusaha penyedia menara telekomunikasi dapat mendirikan bangunan menara telekomunikasi dengan izin dari Walikota.
(2)Dalam hal Pengusaha penyedia menara telekomunikasi merubah atau menambah bangunan harus mendapat izin dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
(3)Dalam hal Pengusaha penyedia menara telekomuikasi tidak beroperasi harus memberitahukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 2 1
(4)Dalam hal penyedia menara telekomunikasi memperluas lokasi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota dan Pejabat yang ditunjuk. (S5) Dihapus.
(6)Apabila menara telelomunikasi yang tidak beroperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memberitahukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk maka akan diambil langkah-langkah penertiban. . Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 13

(1)Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam berhak mengeluarkan kebijakan yang diperlukan untuk kepentingan ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota serta keselamatan masyarakat Kota Pagar Alam.
(2)Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Pagar Alam.
(3)Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam menunjuk petugas pemungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan menyetorkan uang hasil pungutan ke Kas Daerah. . Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemungutan retribusi yang dimaksud pada Pasal (8) ayat 2 peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas £
(2)
(3)
(4)
(5)Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam atau petugas yang ditunjuk: Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau disingkat dengan SKRD yang diterbitkan dan diproses oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam: Bentuk, ukuran dan warna tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk. Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke rekening Kas Daerah dan atau melalui bendahara dinas. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 xXx 24 jam. 14 Maret 2019 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal (4 ma-44 2919 WALIKOTA PAGAR ALAM li Diundangkan : di Pagar Alam pada tanggal : 47 ALPIAN MASKONI SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, ( SAFRU LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN (24/39 NOMORLX. $ NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN: 11-148/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR Aa TAHUN 2912 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Jasa Umum, dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga diglongkan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. untuk itu pemungutan Retribusi Jasa Umum hendaknya dilaksanakan dengan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien. Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Jasa Umum yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 24 (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu dipandang perlu untuk membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Berdasarkan hal diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan Daerah ini memuat substansi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi . Substansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tingkat penggunaan jasa serta penyesuaian besaran tarif retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…