DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19, hak dan kewajiban setiap orang, sumber daya penanganan covid-19, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, sanksi, sosialisasi, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Kota menyusun kebijakan yang menjadi arah dan dasar dalam Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Covid-19;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM Dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Pagar Alam.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3.Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
5.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2).
6.Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Pagar Alam.
7.Protokol Kesehatan adalah cara atau prosedur berdasarkan ilmu kesehatan dan peraturan yang berhubungan dengan protokol kesehatan.
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian dari Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Pagar Alam.
9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10.Surat Ketetapan Denda Administrasi yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat penetapan denda administrasi yang diterbitkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dibidangnya sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19;
b.hak dan kewajiban Setiap Orang;
c.sumber daya penanganan Covid-19;
d.pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
e.sanksi;
f.sosialisasi; dan
g.pembiayaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19 sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota;
b.mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di Kota;
c.menegakkan disiplin pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif pada saat pandemi Covid-19 di Kota; dan
d.mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN DAN PRODUKTIF DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU COVID-19

Pasal 5

(1)Pemberlakuan pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan bagi Setiap Orang yang beraktivitas di dalam dan/atau di luar rumah serta di fasilitas umum dalam rangka pencegahan serta pengendalian Covid-19.
(2)Setiap Orang yang beraktivitas di dalam dan/atau di luar rumah serta di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika akan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen)/ handsanitizer;
3. c.menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
4. d.menjaga jarak (physical distancing) sesuai dengan protokol kesehatan;
5. e.menghindari penggunaan alat pribadi yang kemungkinan terkontaminasi droplet (percikan dari mulut dan hidung) secara bersama;
6. f.bagi Setiap Orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh sama dengan dan atau lebih dari 38 o C) dan disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan sesuai dengan Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar tidak beraktivitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
7. g.melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas.

Pasal 6

(1)Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diterapkan pada:
1. a.pasar dan sejenisnya;
2. b.pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;
3. c.hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya;
4. d.rumah makan/restoran dan sejenisnya;
5. e.sarana dan kegiatan olahraga;
6. f.moda transportasi;
7. g.terminal;
8. h.lokasi daya tarik wisata;
9. i.jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya;
10. j.jasa ekonomi kreatif;
11. k.kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
12. l.jasa penyelenggaraan event/pertemuan;
13. m.sekolah, institusi/lembaga pendidikan formal/informal;
14. n.fasilitas/klinik kesehatan;
15. o.penyelenggaraan resepsi pernikahan/kegiatan masyarakat sejenisnya; dan
16. p.badan usaha/perkantoran.
(2)Pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan terkini kondisi Covid-19 di wilayahnya masing-masing, dengan berkoordinasi dan memberikan laporan tertulis kepada Satgas Kelurahan/Desa.
(3)Setiap Kepala PD, pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung jawab kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.
(4)Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 7

(1)Setiap orang berhak:
1. a.memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota;
2. b.mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
3. c.memperoleh data dan informasi publik mengenai Covid- 19;
4. d.kemudahan akses didalam melakukan pengaduan mengenai Covid-19; dan
5. e.pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid- 19 dan/atau terduga Covid-19.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Dalam hal penanganan Covid-19, setiap orang wajib:
1. a.melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. b.mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid- 19 dalam rangka penyelidikan epidemiologi (Contact Tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
3. c.melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan
4. d.melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

(1)Pemerintah Kota melakukan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional dalam pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin dan produktif di era adaptasi kebiasaan baru Covid-19.
(2)Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.pemerintah Provinsi;
2. b.forum koordinasi pimpinan; dan
3. c.pemangku kepentingan.
(3)Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Udangan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan serta penyaluran sumber daya.
(2)Ketentuan mengenai prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018