DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Batasan ruang lingkup penyelenggaraan kota layak anak, Hak anak dan Kewajiban orangtua dan keluarga, tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, strategi pengembangan kota layak anak, penyelenggaraan kota layak anak, kelembagaan kota layak anak, pembiayaan dan sanksi administratif, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota wajib dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental;
c.bahwa untuk menjamin terpenuhnya Hak Anak diperlukan upaya yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam menyukseskan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; Mengingat 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 5 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
9.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang 3 Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2 0 1 1 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 303); 1 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 1 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1410);
13.Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM DAN WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAKANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kota adalah Kota Pagar Alam.

2.Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam. 4
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.
7.Kota Layak Anak:, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8.Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
9.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
10.Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. 1 1 . Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
12.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kota dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kota Layak Anak. 1 3 . Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
14.Forum Anak 5 adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan pemenuhan, dan perlindungan atas penghormatan, hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
15.Gugus Togas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Kota Layak Anak.
16.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam suatu kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan Anak secara khusus diberikan pada situasi darurat. Anak korban bencana alam dan anak yang menjadi pengungsi merupakan diantara yang termasuk situasi darurat.
17.Anak Berhadapan dengan Hukum, yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan sanksi tindak pidana.
18.Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah:

a.kepastian hukum;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.keterbukaan inforrnasi; dan
e.kemanfaatan.

Pasal 3

Prinsip umum dalam penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kota meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.non diskriminasi; 6
c.kepentingan terbaik untuk anak;
d.hak untuk hidup; dan
e.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

( 1) Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kota.

(2)Tujuan khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kota, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak; dan
3. c.mengimplernentasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
4. d.sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. 7

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

( 1) Hak anak meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan kelarga dan pengasuhan altematif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
e.perlindungan khusus.

(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a meliputi:
1. a.hak Anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manus1a.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
2. b.Anak tidak terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi keluarga;
4. d.anak tidak dipindahkan secara ilegal;
5. e.mendapat dukungan kesejahteraan;
6. f.pengasuhan altematif bagi Anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
7. g.legalitas pengangkatan/adopsi Anak;.
8. h.perlindungan bagi Anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial Anak/panti; dan 8
9. i.perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.akses layanan publik bagi Anak penyandang disabilitas;
2. b.mendapatkan layanan kesehatan;
3. c.mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
(5)Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luangdan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
2. b.mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/ atau
3. c.mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
(6)Perlindungan kepada Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e meliputi:
1. a.perlindungan bagi Anak yang mengalami situasi darurat;
2. b.perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.perlindungan bagi Anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
4. d.perlindungan bagi Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 6

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

a.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan; 9
b.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancarn kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan;
c.membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
d.membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
f.menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
g.melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/ atau
h.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Pasal 7

Setiap keluarga terhadap anak wajib untuk:

a.bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
c.menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
d.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan/ atau
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 8

(1)Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam upaya mewujudkan KLA meliputi: 10
1. a.mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
2. b.mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
3. c.mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
4. d.melibatkan Forum Anak dan/ atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
5. e.meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
6. f.menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
7. g.menganalisis situasi dan kondisi anak di Kota;
8. h.melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
  1. 1.melibatkan Pekerja Sosial Anak dalam pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum khususnya Anak Selaku Korban; dan
9. j.menyediakan ruang terbuka dan fasilitas bermain yang mendukung tumbuh kembang anak.
(2)Pengembangan kebijakan produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari: bertanggung jawab melakukan kerjasama lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
1. a.pers1apan;
2. b.perencanaan,
3. c.pelaksanaan;
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(3)Pemerintah Kota. dengan daerah 11

Pasal 9

( 1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

(2)Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
3. c.menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
4. d.menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan Pemerintah Kota;
5. e.ikut memberikan biaya pendidikan atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
6. f.aktif bersama dengan Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
7. g.aktif bersama dengan Pemerintah Kota untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan clengan hukum;
8. h.aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonorni dan/atau seksual;
  1. 1.aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menja.di korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
9. j.aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
10. k.turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif. 12

Pasal 10

(1)Dunia usaha turut serta bertanggungjawab terhadap upaya perlindungan Anak.
(2)Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
2. b.menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
3. c.tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
4. d.menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagiAnak;
5. e.mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
6. f.menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak; danmemajukang. tindakan sukarela untuk mempromosikan hak Anak; dan
7. h.menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.
8. a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan; dan
9. b.setiap tahapan pernbangunan, mulai d ari : 1 . perencanaan;
  1. 2.penganggaran; l3
  2. 3.pelaksanaan;
  3. 4.pemantauan; dan
  4. 5.evaluasi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…