DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pengelolaan air limbah domestik, meliputi : Pengembangan pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T); Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani SPALD-T; Pengelolaan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, dan usaha sejenis lainnya; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan air limbah melalui perangkat perizinan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa air lirnbah domestik yang belum dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produlrtifitas kegiatan manusia;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Dornestik; Menimbang : a. b. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3Oa6); Undang-Undang Republik Indonesia Nornor I Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia al15); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O59); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50631. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perrrndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S23a\ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZA14. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOL tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO 1 Nomor 153, Taurbahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a$\;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tah:un 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2OO8 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor a858); ll.Peraturan Pemerintah Nomor t22Tahun 2O15 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5802);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6178)
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M l2OO8 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) ;
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Republik Indonesia Nomor A4 /PRf |M/2ALV Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor a56);
16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 20l-6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).
17.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Daearah Tahun 2018 Nomor 5) F-= Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM Menetapkan : dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Kota adalah Kota Pagar Alam; Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam; Walikota adalah Walikota Pagar Alam; Dewan Perwakilan Rat<yat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Pagar Alam; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, pernTagaxr, aparternen dan asrarna. Mandi, Cuci, Kakus, yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digUnakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah. Efluen adalah aliran keluar dari suatu sistem pengolahan air limbah. Instalasi Pengolahan Air Linrbah, yang selanjutnya disingkat IPAL, adalah perangkat peralatan teknik beserta 5. 6. 7. 8. 9. 10. perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi, sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah satu kesatuan sistem fisik, teknik dan nonfisik kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik. Penyetrenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan merencarlakan, rnelaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yarrg dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik secara kolektif ke Sub-Sistern Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah SPAL secara individual danlatau komunal yang dilakukan di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-Sistery Pengolahan Lumpur Tinja. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atam kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non Iisik. Operator Air Limbah Domestik adalah Sub-Sistern yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk 11. L2. 13. 14. 15. 16. sub-sistem pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau keXompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. 17 - Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tzin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orarlg pribadi atau Badan.

18.Setiap orang adalah or€Lng perseorangan, kelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan adalah sekurnpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan bentuk apapun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sanla, yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan asas:
1. a.tanggung jawab pemerintah;
2. b.perlindungan sumher air;
3. c.kelestarian lingkungan hidup;
4. d.keterpaduan dan berkelanjutan;
5. e.manfaat;
6. f.kehati-hatian;
7. g.partisipatif;
8. h.keadilan;
9. i.kearifan lokal; FF..q5ffiF-.--=-
10. j.tata kelola pernerintahan yang baik; dan
11. k.otonomi daerah
(2)Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk:
1. a.mengendalikan pembuangan air limbah;
2. b.menjega, melindungt, dan rnempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
3. c.mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
4. d.meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dengan "pendekatan ekosistem dan pertumbuhan wilayah perkotaan. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II

SPALD

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah yang diatur Peraturan Daerah ini mencakup:

a.penger,nbanganpelayananSPALD-T;
b.pengembangan SPALD-S yang diarahkan pada publik bagi wilayah yang tidak terlayani SPLD-T;
c.pengelolaan air limbah dari kegiatan industri, sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, dan seienis lainnya; dalam sistem rumah usaha d" pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air lirnbah melalui perangkat perizinan.

Pasal 5

(U SPALD terdiri dari:

a.SPALD-S; dan
b.SPALD_T. (21 Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit rnempertimbangkan :
a.kepadatan penduduk;
b.rencana tata. ruarlg wilayah;
c.cakupan pelayanan;
d.kedalaman muka air tanah;
e.kondisi struktr:rbtanah;
f.kemiringan tanah; dan
g.kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Bagran Kedua. SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Sub-Sistem Pengolahan Setempat;
b.Sub-Sistem Pengangkutan; dan
c.Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meranpakan sarana dan prasararla untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber" (21 Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas terdiri atas:
1. a.Skala individual; dan
2. b.Skala komunal.
(3)(41
(1)
(2){3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1I huruf a, meliputi layanan untuk linglmp 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan. Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hr.rruf b terdiri atas lingkup :
1. a.dua buah unit rumah tinggal sampai dengan sepuluh unit rumah tinggal atau bangunan tinggal; dan atau
2. b.Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 8

Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja. Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (21, harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 9

(1)Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. {2) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berilant :
1. a.prasarana utarna; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(1)(21

Pasal 10

Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di Instalasi pengolahan Lumpur Tinja secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Air hasil pengolahan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang dibuang dibadan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (U diatur dengan peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…