Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
b.Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
c.Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe B.
d.Dinas Daerah Kota terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Bidang Pertanahan; 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 6) Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang Sosial; 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Perikanan; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Bidang Pencatatan Sipil; 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan; 12) Dinas Komunikasi Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian; 13) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 14) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian; 15) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan; 17) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; 18) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja.
e.Badan Daerah Kota Pagar Alam, terdiri dari :
1) Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 2) Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang perencanaan, penunjang penelitian, dan penunjang pengembangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik.
2.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam. Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 2 Juni 2020 WALIKOTA PAGAR ALAM, DTO ALPIAN MASKONI Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal 2 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM, DTO SAMSUL BAHRI BURLIAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-17/2020)