DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah: Ketentuan Umum ,Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan prekursor narkotika,Penanganan,tim terpadu,peran serta masyarakat ,penghargaan ,monitoring evaluasi dan pelaporan,pembinaan dan pengawasan,pendanaan,sanksi,ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegahnya meningkatnya jumlah penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. 5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. 14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 6 );
13. 15.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM dan WALIKOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3.Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
9.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
10.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
11.Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
12.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13.Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14.Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
15.Perencanaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Perencanaan Tindakan P4GN adalah Strategi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika
16.Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
17.Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18.Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
19.Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20.Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan Prekursor narkotika.
21.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23.Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
24.Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
25.Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
26.Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
27.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
28.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
29.Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
30.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
31.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
33.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
34.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
35.Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
36.Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
37.Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
38.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
39.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
40.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
41.Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
42.Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
43.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
45.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
46.Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam selanjutnya disebut BNNK Pagar Alam adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
47.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
48.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
49.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
50.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dilaksanakan, berasaskan:

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.perlindungan;
f.keamanan;
g.nilai ilmiah; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang Fasilitasi P4GN;
2. b.mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
3. c.melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah;
4. d.mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah; dan
5. e.memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika di Daerah.

BAB II

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
(2)Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pemerintah Kota melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kota.

Pasal 7

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

a.pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
b.perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
c.pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
d.pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika;
e.pelaksanaan pemerikasaan urine dilaksanakan dengan menggunakan Rapid test kepada seluruh lapisan masyarakat;
f.pemberdayaan masyarakat dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, relawan dan tokoh masyarakat; dan
g.pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

(1)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
(3)Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat bekerja sama dengan BNKK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Perencanaan Tindakan P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika di Kota.
(2)Perencanaan Tindakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
(3)Perangkat Daerah terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan BNNK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

(1)Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika dan Prekursor narkotika.
(2)Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
(3)Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan BNNK Pagar Alam dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…