DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembinaan jenis usaha dan kegiatan kajian lingkungan hidup, Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain ketentuan umum, amdal, wajib UKL-UPL, SPPL, andal, tim uji kelayakan, pembinaan dan pengawasan, kelayakan lingkungan hidup, biaya pelaksanaan Tim Uji Kelayakan, sanksi administratif, sanksi pidana,

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirna.ksud adalah: 1. Kota adalah Kota Pagar Alam. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pa.gar Alam. 4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam. 5. Kcpala Dinas Lingkungan Hidup ada\ah Kcpala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam. 6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalnh upaya tcrpadu dalam pemanfaatan, pcnataan, pemcliharann, pengawasan, pengcndalian, pcmulihan, don pengembangan lingkungan hidup. 7. Analisis mcngcnai dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adala Kajian Mengenai dampak pcnting pada lingkunga hidup dati suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan, digunakan sebagai persyaratan pengarnbilan keputusan tentang penyelenggaran usaha dan atau kcgiatan scrta tcrmuat dalam pcrizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pcmantuan Lingkungan Hidup yang selajutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai persyaratan pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup alas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatannya diluar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebapkan dampak terhadap lingkungan hidup. 11. D~mp~k Pentir,g a.cuilah pcrubah:m ling)cun ~n hi.dup yang t.a ngat mcndas.:ir yang di:J},jb· tJ,.;m olch UJJIU usaJ,a dan/a tau kewatan. 12. Formulir Kerangka Acuan adaJah isian ruang lingJrnp kttfa.tn analisis d&mp.tk lingkunw,.n hidup yur,g mcrupakan ha_sil pelingkupan . 13. Rencana Peng,elolaan Lingkung;rn Hidup yan 1 selanjutnya discbut RKL adala upaya penan ganan darnpak tt..-rhadap lingkungan hidup yang ditimbulkttn akibat dari rencana usaha dan/ a tau kegiatan. 14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rcncana Usaha dan/atau Kegiatan. 15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang tcrlcena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. 16. Lembaga Uji KeJayakan Lingkungan Hidup adalah Jembaga yang dibentuk oieh pemerintah pusat untuk melakukakan uji kelayakan. 17. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oieh Jembaga uji keiayakan linglrun.gan hidup yang berkedudukan dipusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan. 18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang ctiberikan kepada Peiaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya 19. Persetujuan Lingkungan adalah Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang teiah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah. 20. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lnstansi pemerintah. 21. Kla.sifikasi Baku Lapangan U~a Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLl adalah kode kin ifiku i yang diatur oleh lemba~ pcmerinrnh nonkementcrian yang menyelcnggamkan urusan pemerintahan di bida ng statistik. 22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaJ1a dan/ntau kegiatan pada bidang tertentu. 23. lnstansi Pemerintah adalah Kementerian /Lembaga pemerintahan non kementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu. 24. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang sealnjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang teJah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 25. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seJanjutnya disingkat DPLH adaJah Dokumen cvaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan pengeloJaan lingkungan hidup. 26. Pencemaran Lingkungan Hidup adaJah masuk atau climasukannya makhlik hidup zat, energi, dan/ atau kompenen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 27. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingukungan hidup yang melampaui kreteria baku kerusakan lingkungan hidup. 28. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. ?.Q . Prn:ineeu\:me:m PrnN-mnr:m 1.ine\ome:m Hi,h1p dan/ atau Kcrusakan Lingkungan adalah cara at.nu !lrnsc• 1mr11k mf"n~m"i pr.nr.~mAmn lin~lom~,n hirl11p dan atau perusakan lingkungan hidup. :m. Pmin,hme:m Pr.nedn\n:m Mnh> Air nrlAlah upaya sistematis dan t.erpadu yang dilakukan untuk mcnjaga mutu air. 31. Lingkungan Hidup adaJah kesatuan ruang dcngan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, t.ermasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alarn itu sendiri, kelang"Sungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 2. Ketentuan pada PasaJ 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal4 (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdarnpak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis-jenis usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalarn Peratu.ran Wali Kota.. 3. Ketentuan pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada taliap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan. (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. {J) Kesesuaian \okasi rencana Usaha dan/ at.au Kcgiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 dibuktikan dengan konfinnasi kcscsuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal lokasi rcncana Usaha dan/atau Kcgiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kcgiatan. 4. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Amdal terdiri atas: a. Formulir Kerangka Acuan; b. Andal; dan c. RKirRPL. (2) Penyusunan Amdal dilakukan melalui tahapan: a. pe}aksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan; l> . pengisian, -pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kt"rnne}ffi A('mm; c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; d~n d. penilaian Andal dan RKL-RPL. {3) Pt:-mt?ri~fm Fonm rlir Kc:-ranglrn A('H?.n ~l:i~~im?.!1?. dimaksud pada ayat (3) huruf b dan penilaian Amdal huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal. {4) J{,:-t,:-n h!?." lt;'l:,ih l?.njut f!'l"."!'!g"."n ?.i P':'!!J".!SHn ~_f! ~-md?J diatur dalarn Peraturan Walikota Pagar Alam. 5. Kct.cntuan pada Pasal 11 diubah sehingga berb1.myi sebagai berikut:

Pasal 11

(ll UKL-UPL Wajib memiliki bagi usaha dan(atau kegiatan yang tidak memiliki darnpak penting terhadap Jingkungan hidup (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jenis rencana usaha dan/atau K.egiatan yang tidak memiliki Darnpak Penting; b. jenis rencana usaha dan/ a tau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan / atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan c. termasuk jenis rencana usaha dan/ a tau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal. (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan KBIJ dan/atau non KBIJ (4) Pengelompokan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berJaku untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang diJakukan oleh pelaku usaha atau instansi pemerintah (5) Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki UKL- UPL tercantum dalarn KBLI. 6. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk usaha dan/ atau kegiatan yang wajib UKL-UPL; (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat I1) meliputi: a. jcnis rencana usaha dan/ at.au kcgiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL; b. mcrupakan usaha dan /a tau kcgintnn usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki darnpak pcnting teThadap l.ingkungan Hid up; dan/ at.au c. tennasuk jenis rencana usaha dan/ a tau kegiatan yang dikecualHmn drui wajib UKL-UPL. 7. Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) SPPL sebagaimana dimaksud pasal 12 dibuat oleh pcmrakarsa dan disahkan oleh Dinas Pcnanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota atau instansi yang diberi tugas menangani lingkungan hidup; 12) SPPL ini berlaku sejak tanggal disahkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila: a perubahan kepP.milikan 1isaha dan/atau kegiatan; b. perubahan penggunaan peralatan; c. penambahan kapasitas produksi; d. perubahan sarana usaha dan/ atau kegiatan; e. perubahan lokasi (perluasan lahan dan bangunan); f. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau g. berakhimya izin usaha dan/ a tau kegiatan (tidak diperpanjang izin usaha dan/ atau kegiatan). 8. Pasal 14 Oihapus 9. Pasal 15 Dihapus 10. Pasal 16 Dihapus 11. Ketcntuan pada Pasal 17 diubah schingga bcrbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penanggung jawab usaha dan/ at.au kegiatan menyusun Andal, dan RKL-RPL bcrdasarkan pedoman kcmngkn acuan yang telah mendapatkan keputusan dari Tim Uji Kelaya.kan. 12. Ketentuan pada Pasal 18 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Andal, dan R.KL-RPL diajukan oleh pemrakarsa mclalui Tim Uji Kelayakan; (2) Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan menuliskan bari dan tanggal diterimanya Andal, dan RKL-RPL. 13. Ketentuan pada PasaI 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anda!, dan RKL-RPL dinilai oleh Tim Uji Kelayakan; (2) Tim Uji Kelayakan Anda!, dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud ayat (1\ merupakan instansi yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hiudp suatu usaha dan/ata.u kegiatan; (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat f2) pasal ini wajib mencantumkan: a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut; dan b. pertimbangan terhadap saran pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga atau masyarak.at. 14. Kctentuan pada Pasa1 21 ayat 11) diubah , chingga berbunyi sebagai bcrikut: PasaJ21 Apabila hasil penilafan uji kelayakan mcnyimpuJknn bahwa rencana usaha dan/atau kegintan dinyatakan tidak layak lingkungan, instansi yang beIWenang dapat menolak permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 15. Ketcntuan pada Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Fonnulir UKL-UPL diisi oJeh penanggung jawab Usaha dan/ ata:u Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/ atau Kegiatan; (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang; (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fonnulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan dan Perneriksaan Formulir UKL-UPL diatur oleh Peraturan Wali Kota. 16. Ketl:rrtu;m pa,i;,. Pa_~ 28 dill'ooh ~h in gg;ci berburryi scbagai berikut: PasaJ 28 \ l) Mtnteri Llngkungan Hldup dan Kehutana_n me\alui Lcmbag_a Uji Kclayakan Lingkungan Hidup menetapkan Tim Uji Kelayaka.n lingku.n,r;m hidup -yct.ng berkedudukan Kota. 12) Penctapan Tim Uji Ke\.ayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bcrdasarkan usulan dari Wali Kota. (3) Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajukan permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Mentcri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (4) Ketentuan Jebih Janjut mcngenai Tim Uji Kelayakan d.iatu.r da1arn Peraturan Wali Kota. 17. Ketentuan pada Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Wali Kota melakukan pembinaan kepada: a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan b. masyarakat. 18. Ketentuan pada Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal36 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilalrukan melalui: a. diseminasi peraturan perundang-undangan; b. bimbingan teknis; C. pendictikan dan pelatihan; d. bantuan sarana dan prasarana; e. program percontohan; f. forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis; g. penyuluhan; h. pcnc\itian; 1. pcngembangan; j. pembcrinn penghargaan; dnn /a tau k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pcngctahuan dan teknologi. 19. Ketcntuan pada PasaJ 37 diubah schingga bcrbunyi sebagai berikut: Pasnl 37 (lJ WaJi Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kcgiatan yang. meliputi: a. perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kata; acau b. persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Llngkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kata. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas. 13) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. (4) DaJam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi Wall Kota sesuai dengan k.ewenangannya mela.kukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan. (5) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis -yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (6) Dalam melaksanakan pengawasan Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional. 17) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan pernturun perundang-undangnn yang mengatur jabatan fungsional Pcngawns Lingkungan Hidup. 20. Ketcntuan pada Pasa\ 38 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat. (2) Pengurnuman sebagaimana dimaksud pada ayat (II dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara Jain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Kota. (3) Ketetentuan Lebih lanjut mengenai Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam Peraturan Wali Kota. 21. Ketentuan pada Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…