Pengisian jabatan pada Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan paling lambat enam bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 44 febuari 2024 Pj.WALIKOTA PALANGKA RAYA, An HERA NUGRAHAYU Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal Zi? Febuari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA JONI HARTA LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 01, 05/2024 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR & TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA UMUM Dasar Pemikiran Prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rnightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dimana hal tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal! 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas: Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan . Fleksibilitas.HM Hp AN Dp 3G Sejalan dengan hal tersebut Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat membentuk alat pelaksanaannya berupa Perangkat Daerah Yang terdiri atas: Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan: dan Kecamatan. Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki kepentingan yang cukup signifikan dalam hal penataan kembali Perangkat Daerah dengan tujuan pokok meningkatkan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh dengan sasaran penajaman tugas pokok dan fungsi SKPD dan menghindari terjadinya tumpang tindih tugas melalui pembagian kewenangan yang tepat yang pada muaranya akan menuju disiplin alokasi anggaran guna peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. »? AP Pp Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 205 (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 8046 (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Salah satu hal yang bersifat strategis terkait pembentukan perangkat daerah adalah adanya pengklasifikasian Perangkat Daerah Yang dibagi dalam 3 (tiga) tipe yaitu :
1.'Pengklasifikasian Sekretariat Daerah:
a.Sekretariat Daerah tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota dengan beban kerja yang besar:
b.Sekretariat Daerah tipe B Yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota dengan beban kerja yang sedang,
c.Sekretariat Daerah tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kota dengan beban kerja yang kecil,
2.Pengklasifikasian Sekretariat DPRD:
a.Sekretariat DPRD Kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kota dengan beban kerja yang besar, stok
b.Sekretariat DPRD Kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD Kota dengan beban kerja yang sedang, dan
c.Sekretariat DPRD Kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD Kota dengan beban kerja Yang kecil.
3.Pengklasifikasian Inspektorat:
a.Inspektorat Daerah Kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota dengan beban kerja yang besar,
b.Inspektorat Daerah Kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kota dengan beban kerja yang sedang,
c.Inspektorat Daerah Kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fangsi Inspektorat Daerah Kota dengan beban kerja yang kecil:
4.Pengklasifikasian Dinas/Badan:
a.Dinas/Badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar:
b.Dinas/ Badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang, dan
c.Badan/Dinas C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah beban kerja yang kecil.
Penentuan beban kerja yang mempengaruhi tipe Dinas/Badan tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, sedangkan untuk Badan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas. Untuk Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan diklasifikasikan atas:
a.Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang besar: dan
b.Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja yang kecil.
IM. 4 Penentuan beban kerja Kecamatan didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Kelurahan. Selain melaksanakan tugas pokok, Kecamatan juga mendapatkan pelimpahan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sedangkan Kelurahan merupakan perangkat daerah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat, diperlukan adanya pemetaan dan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian di Pusat untuk mengetahui potensi unggulan daerah atau prioritas prioritas sesuai dengan bidang tugas Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas Kementerian / Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bersangkutan. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1