DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Indonesia, Kota Palangkaraya

Ringkasan

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas : a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Palangka Raya.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Palangka
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dengan Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Fungsi Penunjang Inspektorat dengan Tipe B;
d.Dinas Daerah Kota Palangka Raya, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
7. 7.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Selain Kabupaten/Kota Berciri Kepulauan;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, Sub Urusan Taman Hutan Raya;
10. 10.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
11. 11.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
12. 12.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
13. 13.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
14. 14.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
15. 15.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan bidang Perindustrian;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Perizinan;
17. 17.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pemberdayaan Masyarakat;
18. 18.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran; dan
19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Jekan Raya dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Pahandut dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Bukit Batu dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sabangau dengan Tipe A; dan
5. e.Kecamatan Rakumpit dengan Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas dan UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
(4)Penyesuaian Jabatan di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara adminitratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf Ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, dan tugas Staf Ahli Walikota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2020