DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan rukun tentangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan pasal yang mengatur mengenai setiap RT terdiri dari paling rendah 100 KK dan paling tinggi 200 KK dan/atau disesuaikan denggan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu, setiap RW terdiri dari paling rendah 10 RT dan paling tinggi 20 RT, tugas RT, syarat-syarat warga yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW, hak dan kewajiban pengurus RT dan RW, pemberhentian, penghargaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 ten tang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu diubah guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT)dan Rukun Warga (RW); TENTANG WALIKOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG NOMOR 3 TA"UN 2017

r.sehat jasmani .

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adaIah Warga Negara indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
d.berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
e.telah menikah atau berumur paling rendah 21 tahun;

Pasal 5

RT mempunyai tugas:

a.membantu menjala.nka.n tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah;
b.memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup warga;
c.menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya rnurni masyarakat;
d.melaporkan perkembangan potensi wilayah dan kependudukan.
1. 3.Ketentuan Pasal 11 huruf e, huruf f dan huruf j diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf k, huruf I, huruf m dan huruf n sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pcmbentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) [Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) diubah sebagai berikut:
2. 1.Ketentuan Pasa! 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap RT terdiri dari paling rendah 100 (seratus) Kepala Kcluarga dan paling tinggi 200 (dua ratus] Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalarn cakupan wilayah tertentu.
(2)Setiap RW terdiri dari paling rendah 10 (sepuluh) RT dan paling tinggi 20 (dua puluh) RT.

2.Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA(RW) MEMUTUSKAN: WALIKOTAPALEMBANG dan DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KOTA PALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama

Pasal 12

(1)Pengurus RTdan RWberkcwajiban untuk melaksanakan: Q. keputusan musyawarah anggota;
1. b.membina kerukunan hidup warga;
2. c.membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
3. d.menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapat penyeJesaian.
(2)Pengurus RTberhak memilih pengurus RW.
(3)Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(4)Pengurus RTdilarang menjadi pengurus RWdan sebaliknya.
(5)Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

6.Ketentuan Pasal 16 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu buruf f dan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pcngurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal:
1. a.meoinggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.pindah tempal linggal dan menjadi pcnduduk RT lain dan/atau penduduk kclurahan lain;
4. d.tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pcngurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
5. e.sebab - sebab .

Pasal 11

A Oalam hal anggota masyarakat yang dicalonkan untuk menjadi Ketua RT tidak ada yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat maka Panitia Pemilihan Ketua RT dan anggota masyarakat yang memilih wajib membuat pernyataan di atas matcrai yang diketahui oleh Lurah setempat.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
g.berkelakuan baik, JUJur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
h.mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat. I. mempunyai. kemauan, kemampuan dan kepcdulian uotuk bekeIja dan membangun; J. menjadi warga RT setempat paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Kcluarga;
k.berkclakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian; I. berdomisili di wilayah setempat;
m.dipilih secara musyawarah dan mufakat;
n.bukan salah satu anggota partai politik.
1. 4.Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11 Ayang berbunyi sebagai.berikut:

BAB XV

A .

Pasal 20

(1)Pemekaran dan 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat diajukan persetujuannya kepada Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melcbihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1).
(2)Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pernberdayaan masyarakat kelurahan dengan ketentuan jumlah Kepala Keluarga dalarn 1 (satu) RT y a n g bersangkutan kurang dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa maka di wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
(4)Pelayanan pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RTyang ada.
(5)Lurah berwcnang memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, pcnggabungan dan penghapusan RT atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan rnasyarakat kelurahan.
(6)Camat dan Lurah bertanggung jawab atas rencana, pelaksanaan, pemanlapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT kepada Walikota rnelalui kepala perangkat daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

8.Oi antara BAB XV Pasal 22 dan BAB XVI Pasal 23 disisipkan 1 (satu) BABdan 1 (satu) Pasal yaitu BAHXVA dan Pasal 22 A yang bcrbunyi sebagai bcrilcut:

e.sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atau norma - norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat - istiadat, etika dan moral; dan
f.tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 3 (tiga)bulan berturut-turut.

(2)Oalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa habis masa bhaktinya, pengurus RW wajib mernfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk mernilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
(3)Oalam hal Ketua RWberhenti atau diberhentikan sebelum masa habis masa bhaktinya, maka Lurah wajib memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yangbaru.

7.K~tentuan Pasal 20 ayat (I), ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: NOREG PERATURANDAERAH KOTA PALEMBANG, PROVlNSl SUMATERA SELAl'AN: ( 4 /PLG/2017) HAROBIN MASTOFA LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANGTAHUN 2016 NOMOR ..? Diundangkan di Palembang pada tanggal I~ '¥!>ruart' 20 I~ SEKRETARlS OAERAH KOTA PALEMBANG'I7 HARNOJOYO Ditetapkan eli alembang pada tanggaJ ~ ~<ll\' U;)i'f Agar setiap orang meogetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota PaJembang. PasaJll Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
10.Ketentuan PasaJ 25 dihapus, Pasal 24 A Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, RT dan RW yang terbentuk sebelum dibentuknya peraturan dacrah ini masih tetap menjalankan tugasnya dan apabila akan dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan wajib menyesuaikan dengan ketentuan pcraturan daerah ini.
9.Oi antara Pasal 24 dan Pasal 25 disleipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut: BABXV A PENGHARGAAN Pasal 22 A

(1)Ketua RT dan Ketua RW diberikan penghargaan berupa insentif.
(2)Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat [J] disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketua RT dan Ketua RW tidak dapat menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Ketua RT dan Ketua RW tidak memiliki Keputusan Carnat teotang Penunjukan sebagai Ketua RT dan Ketua RW terpilih sesuai masa bhaktinya.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 3 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 11

A .

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 11

A .

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022