(1)Pemekaran dan 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat diajukan persetujuannya kepada Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melcbihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (1).
(2)Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pernberdayaan masyarakat kelurahan dengan ketentuan jumlah Kepala Keluarga dalarn 1 (satu) RT y a n g bersangkutan kurang dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa maka di wilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
(4)Pelayanan pernerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RTyang ada.
(5)Lurah berwcnang memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, pcnggabungan dan penghapusan RT atas persetujuan Walikota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan rnasyarakat kelurahan.
(6)Camat dan Lurah bertanggung jawab atas rencana, pelaksanaan, pemanlapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT kepada Walikota rnelalui kepala perangkat daerah yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan dan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
8.Oi antara BAB XV Pasal 22 dan BAB XVI Pasal 23 disisipkan 1 (satu) BABdan 1 (satu) Pasal yaitu BAHXVA dan Pasal 22 A yang bcrbunyi sebagai bcrilcut:
e.sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atau norma - norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat - istiadat, etika dan moral; dan
f.tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 3 (tiga)bulan berturut-turut.
(2)Oalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum masa habis masa bhaktinya, pengurus RW wajib mernfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RT untuk mernilih Ketua RT yang baru yang dinyatakan dalam berita acara.
(3)Oalam hal Ketua RWberhenti atau diberhentikan sebelum masa habis masa bhaktinya, maka Lurah wajib memfasilitasi musyawarah mufakat pengurus RW untuk memilih Ketua RW yangbaru.
7.K~tentuan Pasal 20 ayat (I), ayat (2) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
NOREG PERATURANDAERAH KOTA PALEMBANG, PROVlNSl SUMATERA SELAl'AN: ( 4 /PLG/2017) HAROBIN MASTOFA LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANGTAHUN 2016 NOMOR ..? Diundangkan di Palembang pada tanggal I~ '¥!>ruart' 20 I~ SEKRETARlS OAERAH KOTA PALEMBANG'I7 HARNOJOYO Ditetapkan eli alembang pada tanggaJ ~ ~<ll\' U;)i'f Agar setiap orang meogetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota PaJembang. PasaJll Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
10.Ketentuan PasaJ 25 dihapus, Pasal 24 A Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, RT dan RW yang terbentuk sebelum dibentuknya peraturan dacrah ini masih tetap menjalankan tugasnya dan apabila akan dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan wajib menyesuaikan dengan ketentuan pcraturan daerah ini.
9.Oi antara Pasal 24 dan Pasal 25 disleipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut:
BABXV A PENGHARGAAN Pasal 22 A
(1)Ketua RT dan Ketua RW diberikan penghargaan berupa insentif.
(2)Penghargaan scbagaimana dimaksud pada ayat [J] disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Ketua RT dan Ketua RW tidak dapat menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Ketua RT dan Ketua RW tidak memiliki Keputusan Carnat teotang Penunjukan sebagai Ketua RT dan Ketua RW terpilih sesuai masa bhaktinya.