DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai ; Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tentangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi penting sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Daerah dalam rangka mengisi pembangunan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b.bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ......... . ..... . Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia !ahun 201_5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ten ah tang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia T un 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Keiurahan (Lembaran Daerah Kota Pa1embang Tahun 2008 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG dan WALIKOTA PALEMBANG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW). Pasal I Beberapa ketentuan daiam Peraturan Daerah Nomor 8 Tah un 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Palembang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3.Walikota adalah Walikota Palembang.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5.Sekretaris.......... 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. . Kecamatan adalah bagian wilayah dan daerah Kota yang dipimpin oleh Camat. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Keputusan Camat adalah semua keputusan _ yang merupakan pelaksana dari kebijakan Pemenntah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lai� adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuru dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT untuk membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang pembangunan di kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga. Anggota Rukun Warga adalah rukun tetangga-rukun tetangga yang diwakili oleh pengurus rukun tetangga. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang diserahkan dalam kelompok masyarakat itu. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga seria mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga kelurahan dan/atau warga kelurahan dengan pemerintah kelurahan untuk memenuhi kelurahan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

a.memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
b.meningkatkan..........
b.men1ngkatkan kelancaran peiaksanaan ak tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyar atan;
c.menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
d.mendudukkan fungsi RT dan RW sebagru mitra Kelurahan dalam partisipasi masyarakat;
e.mendayagunakan RT dan RW dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
f.menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap RT terdiri dari paling rendah 100 (seratus) Kepala Keluarga dan paling tinggi 200 (dua ratus) Kepala Keluarga dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam cakupan wilayah tertentu.
(2)Setiap RW terdiri paling rendah 5 (lima) RT dan paling tinggi 15 (lima belas) RT.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pembentukan RT dan RW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

RT dan RW mempunyai kewaj1ban:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara R-epublik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
c.menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
d.menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
e.membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemC?ri�tahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
i.menjadi peserta jaminan sosia1 sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

( 1) Kepengurusan RT dan RW terdiri dari:

a.ketua;
b.sekretaris;
c.bendahara; dan
d.beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.

(2)Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian secara musyawarah dan mufakat.
(3)Pengurus............... , .
(3)Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditunjuk oleh Ketua RT dan RW yang terpilih dalam musyawarah pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan Pengurus lainnya.
(4)Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk dan habis masa bakti kepengurusan, Camat dapat menunjuk pengurus sementara atas usulan dari Lurah dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.
(5)Penunjukan pengurus sementara sebagaunana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputu san Camat yang ditembuskan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Yang dapat dipiiih menjadi pengurus RT c:ian RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Warga Negara Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
d.memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
e.telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
f.sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
g.berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
h.mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
1. 1.mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun; J. menjadi warga RT setempat paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
k.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
1. 1.berdomisili di wilayah setempat;
m.dipilih secara musyawarah dan mufakat;
n.bukan pengurus partai politik;
o.pengurus RT dan RW dilarang merangkap jabatan pada Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan LPMK; dan
p.pengurus RT dilarang menjadi pengurus RW atau sebaliknya.
1. 7.Ketentuan.......... r· • ' '
2. 7.Ketentuan Pasal 1 lA dihapus.
3. 8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pengurus RT melaksanakan:

Pasal 12

dan RW berkewajiban

a.keputusan musyawarah anggota;
b.membina kerukunan hidup warga; untuk
c.membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat;
d.menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapat penyelesaian; dan
e.wajib membuat laporan kinerja setiap bulan dan laporan triwulan (data kependudukan dan potensi wilayah).

(2)Pengurus RT berhak memilih Pengurus RW.
(3)Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(4)Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

9.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Lurah melaporkan hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW sesuai dengan Berita Acara musyawarah Pemilihan RT dan RW kepada Camat setempat dan untuk selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Walikota mendelegasikan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan.
(3)Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Camat menetapkan hasil pemilihan RT dan RW dengan Keputusan Camat.
(4)Pengurus RT dan RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada Kelurahan masing-masing dan atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

10.Ketentuan......... .
10.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pengurus RT dan RW memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2)Pengurus RT dan RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. Ditetapkan di Palembang pada tanggal, 1 Januari 2022 HARNOJOYO Diundangkan di Palembang pad tanggal, 12 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, RATU DEWA LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMO R 2. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINS! SUMATERA SELATAN: ( 1' - l'3f /2021) WALIKOTA PALEMBANG, dto. dto.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 3 Tahun 2017