DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 239

Lembaga terkait

Indonesia, Kota Palopo

Ringkasan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAB TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidangindustri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan. 5. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 8. Kepala Dinas adalah pejabat yang diangkat oleh walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan. 9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 14. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara. 15. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 3 16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalanyang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. 18. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraanyang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. 19. Kendaraan bennotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran. 20. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang beradapadapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaantanahdan/atau air, serta di atas permukaan air. 22. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringansekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan denganpersil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 23. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untukmengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 24. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraanbennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan 25. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan. 26. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraanbermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atautidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 29. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 30. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalanyang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 31. Alat pemberi lsyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 32. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 33. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. 34. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, badanusaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. 35. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukumyang menyediakan jasa angkutan orang dan/ ataubarang dengan kendaraan bermotor umum. 4 ' T -� '1 !! 36. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/ atau jasa perparkiran. 37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikankendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. 38. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunajalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. 39. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 40. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 41. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 42. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan.pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 43. Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas. 44. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan terhindamyasetiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan olehmanusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan. 45. Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna jalan. 46. Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang be bas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 4 7. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang sating berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 48. Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat k

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209); Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 1 , • ' -- ... !

5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12.Peraturan Pemerinta.h Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 6 1 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2 0 1 1 tentang Forum Lalulintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KOTA PALOPO clan WALIKOTA PALOPO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAB TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Palopo.

2.Walikota adalah Walikota Palopo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Menteri adalah Pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidangindustri, bidang pengembangan teknologi atau bidang pendidikan dan latihan.
5.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Selatan
6.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan.
8.Kepala Dinas adalah pejabat yang diangkat oleh walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lalulintas dan angkutan jalan.
9.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas. 1 1 . Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
12.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
13.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14.Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.
15.Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 3
16.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalanyang terdiri atas Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
18.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraanyang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
19.Kendaraan bennotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
20.Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 2 1 . Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang beradapadapermukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaantanahdan/atau air, serta di atas permukaan air.
22.Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringansekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan denganpersil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
23.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untukmengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
24.Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraanbennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan
25.Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bennotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
26.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraanbermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
27.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atautidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29.Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
30.Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalanyang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 3 1 . Alat pemberi lsyarat lalu lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
32.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
33.Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
34.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, badanusaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
35.Perusahaan angkutan umum adalah badan hukumyang menyediakan jasa angkutan orang dan/ ataubarang dengan kendaraan bermotor umum. 4 ' T -� '1 !!
36.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/ atau jasa perparkiran.
37.Pengemudi adalah orang yang mengemudikankendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
38.Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunajalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.
39.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
40.Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 4 1 . Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
42.Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan.pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan,mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
43.Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/ atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/ atau rasa takut dalam berlalu lintas.
44.Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalanadalah suatu keadaan terhindamyasetiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan olehmanusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
45.Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna jalan.
46.Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang be bas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
47.Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang sating berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
48.Aksessibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
49.Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
50.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 5 1 . Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8(delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.SOO(tiga ribu lima ratus)kilogram.
52.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
53.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bennotor.
54.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
55.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap danjadwal tetap maupun tidak terjadwal.
56.Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan. 5 'r t ', !
57.Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
58.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayekyang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
59.Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
60.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek. 61.Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
62.Angkutan perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/ atau mobil penumpang umum yang terikat dalamtrayek. 63.Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
64.Angkutan Pariwisata adalah angkutan denganmenggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata ataukeperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
65.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraanbermotor berikut muatannya yang diperbolehkanmenurut rancangannya.
66.Fasilitas Park.ir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
67.Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan (on street parking) adalah fasilitasuntuk parkir kendaraandengan menggunakan sebagian badan jalan.
68.Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
69.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektifuntuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobilbarang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
70.Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran. 7 1 . Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laikjalan.
72.Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yangdilaksanakan setiap periode tertentu.
73.Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
74.Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujiankendaraan yang bertugas membantu/ mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan. 6 1, ,( ·, !
75.Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya basil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
76.Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelasJalanterendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
77.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya basil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
78.Emisi adalah gas buang dari sumber kendaraanbermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
79.Uji Emisi dan Perawatan kendaraan bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik kendaraanbermotor untuk merawat kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraanbermotor.
80.Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraanbermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan kendaraanbermotor bukan untuk umum dan sepeda motor. 8 1 . Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor di bengkel ujiemisi.
82.Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
83.Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
84.Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraanbermotor.
85.Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
86.Petugas pemeriksa adalah petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
87.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
88.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
89.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 7 • 4 BABII ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipatif;
e.bermanfaat;
f.efisien dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu; dan
i.mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan:

a.pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda -angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh persatuan dankesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b.etika berLalu Lintas dan budaya bangsa; dan
c.penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
b.Jaringan LLAJ;
c.Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan;
d.Bengkel;
e.Terminal;
f.Pembinaan Pemakai Jalan;
g.Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
h.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
i.Analisis Dampak Lalu Lintas;
j.Angkutan;
k.Perparkiran;
1. 1.Pemindahan Kendaraan
m.Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
n.Sumber Daya di Bidang Perhubungan;
o.Kerjasama;
p.Peran serta Masyarakat;
q.Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
r.Forum LLAJ;
s.Pengawasan dan Pengendalian;
t.Penyidikan;
u.Ketentuan Pidana;
v.Ketentuan Peralihan;
w.Ketentuan Penutup. 8 ' .. B AB IV PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah;
2. b.pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
3. c.Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau masyarakat. B AB V JARINGAN LLAJ Bagfan Kesatu Rencana lnduk Jaringan Pasal '1

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. b.Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
4. d.Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
5. e.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJDaerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
1. a.rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
2. b.prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan
3. c.tujuan perJalanan;
4. d.arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
5. e.rencana kebutuhan lokasi simpu1.
(2)Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan. 9 '' • .! • :.

Pasal 9

(1)Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
(2)Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
2. b.rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
(3)Rencana lokasi pembangunan Terminal ditetapkan oleh Walikota.
(4)Rencana lokasi pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a khusus untuk Terminal penumpang, diusulkan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Penumpang Antar Kota Antar Provinsi dan TerminalPenumpang Antar Kota Dalam Provinsi.
(5)Rencana jaringan Trayek dan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 10

(1)Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
(2)Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
(3)Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Walikota. Paragraf2 Perlengkapan Jalan Pasal 1 1 ( 1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
1. a.alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
2. b.rambu Lalu Lintas;
3. c.marka Jalan;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas: 1 . alat pembatas kecepatan; dan
  1. 2.alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
6. f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas: 1 . pagar pengaman;
  1. 2.cermin tikungan;
  2. 3.tanda patok tikungan (delineator);
  3. 4.pulau-pulau Lalu Lintas;
  4. 5.pita penggaduh; dan
  5. 6.median Jalan.
7. g.fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat;dan/atau
8. h.fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan; 10 ' t f T � f "' {2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(3)Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 12

(1)Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan. {2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat {2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

(1)Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
(2)Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Isi peraturan

Teks239PDFHirarki

Memuat teks peraturan…