Pemerintah Kota Palopo
Pemerintah Kota Palopo mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, dan memberikan pelayanan publik di wilayah Kota Palopo. Signifikansinya terletak pada perannya dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Palopo meliputi regulasi melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, pelayanan publik yang dimonitor secara digital, serta program pembangunan tahunan yang terangkum dalam Dokumen RKPD, termasuk pengelolaan potensi daerah seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo
Pemerintah Kota Palopo adalah lembaga negara yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini esensial untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Palopo meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota (Perwal), seperti Perwal Standar Harga Dan Analisis Standar Belanja TA 2025. Dari sisi pelayanan, Pemerintah Kota Palopo menyediakan berbagai layanan publik, termasuk monitoring layanan digital secara *realtime* untuk memastikan optimalisasi layanan.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kota Palopo meliputi perencanaan pembangunan melalui penyusunan RKPD tahunan, transparansi keuangan dengan pelaporan LHKPN, serta pengembangan potensi daerah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, digitalisasi layanan melalui Geoportal Palopo dan SP4N-LAPOR turut menjadi fokus utama.
Pemerintah Kota Palopo berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, seperti transparansi keuangan daerah dan digitalisasi layanan publik yang mendukung program e-government nasional. Upaya peningkatan produksi di sektor primer secara tidak langsung juga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kota Palopo untuk berbagai keperluan, antara lain perizinan dan pelayanan terpadu melalui DPMPTSP, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, serta informasi hukum melalui JDIH. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga difasilitasi melalui musrenbang yang menjadi bagian dari penyusunan RKPD.
Pemerintah Kota Palopo merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan luas wilayah 247,52 km2 dan potensi sumber daya alam yang signifikan. Melalui perencanaan yang matang, transparansi keuangan, digitalisasi layanan, serta pengembangan potensi daerah, Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang optimal.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BABII AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN BAB III KOPERASI DAN USAHA MIKRO BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBAYARAN BAB V BENTUK PEMBERDAYAAN BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA BAB VIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 45 Tahun 2016
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota lni yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikotaadalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 13. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; ...·.t ' < BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, terdiri atas: 1) Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik; 2) Seksi Kehumasan dan Pemberdayaan Komunitas Sosial; 3) Seksi Pelayanan Media Komunikasi Publik. d. Bidang Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informatika, terdiri atas : 1) Seksi Perangkat Keras; 2) Seksi Sistem Keamanan Informasi dan E-Govemment; 3) Seksi Pengembangan Sistem Tehnologi Informatika. e. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); f. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyelenggara pemerintahan daerah urusan Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; \ ,_. (2) Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Walikota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Komunikasi dan Informatika; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; c. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Komunikasi dan Informatika; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai Rincian Tu.gas : a. menetapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika; b. menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika; c. mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; d. menyelenggarakan Layanan opini, aspirasi publik dan infrastruktur data center serta manajemen Sistem Tekhnologi Informatika; e. menyelenggarakan Penertiban Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan lnformatika; f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya; h. menilai prestasi kerja bawahan;dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindaklanjut; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Sekretaris, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, Sekretaris mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketata.usahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; I. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; o. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; p. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; r. menilai prestasi kerja bawahan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 'l'ugas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan administrasi Kepegawaian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepe
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH BAB VI PEMELIHARAAN BAB VII PENYEDIAAN PENYEDOTAN AIR LIMBAH BAB VIII KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN BAB IX EVALUASI DAN MONITORING BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUANPENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2014
�enetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAWPO NOMOR 2 TAHON 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota PalopoNomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 02 Seri C Nomor 102), diubah sebagai berikut: 1. Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d dihapus. 2. Bab II Bagian Ketiga Pasal 8 dihapus. 3. Bab II BagianKetiga Pasal 9 dihapus. 4. Bab II Bagian Keempat Pasal 10 dihapus. 5. Bab II Bagian Keempat Pasal 11 dihapus. 6. Pasal 36 ayat (1) Nomor 2.3 ditambah 1 jenis pelayanan sebagai 2 .3 P01iklinik Kebi1danan dan Kandungan 7. Pasal 36 Ayat (1) Nomor 2.5 ditambah 1 Jenis Pelayanan sebagai berikut: 2.5 Poliklinik Kulit dan Kelamin No. Jenis Tindakan dan Terapi Jasa Sarana {Rp\ Jasa Pelayanan Jumlah (Rp) Tindakan Medik Tindakan Anasthesi 11. Kosmetik Medik - Facial Care - Mikridermabrasi - Peeling 84.000 140.000 112.000 66.000 110.000 88.000 - - - 150.000 250.000 200.000 8. Pasal 36 ayat (1) Nomor 2.8 ditambah 3 Jenis Pelayanan sebagai berikut: 2.8 Poliklinik Kesehatan Jiwa No. Jenis Tindakan dan Terapi Jasa Sarana (Rp\ Jasa Pelavanan Jumlah (Rp) Tindakan Medik Tindakan Anasthesi 7. Back Depresion Invetory (BDI) 30.000 30.000 - 60.000 8. Konseling Anak dan Remaia 30.000 30.000 - 60.000 9. Visum at Repertum Psikiatrik 250.000 250.000 - 500.000 9. Pasal 36 ayat (1) Nomor 2 ditambah 1 Pelayanan Poliklinik yaitu Pelayanan Poliklinik Psikologi sehingga selengkapnya berbunyi 2 .9 P00I kl.llllik PSIikOIOgl. 10. Pasal 36 ayat (6) Nomor 6.2 ditambah 4 Jenis Pelayanan sebagai berikut : 6.2 Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik , l '· Darah 252.000 198.000 450.000 - Paket (Gas Darah + Elektrolit) J. Hemostasis - APIT 70.000 55.500 125.500 - BT (Waktu 8.400 6.600 15.000 Pendarahan) 8.400 6.600 15.000 - CT (Waktu 70.000 55.500 125.500 Bekuan) - Fibrinogen 70.000 55.500 125.500 - PT (Prothombin time) 70.000 55.500 125.500 - IT K. Hormon - FSH 168.000 132.000 300.000 - Estradiol 168.000 132.000 300.000 - Fr3 140.000 110.000 250.000 - Fr4 112.000 88.000 200.000 - Progesteron 168.000 132.000 300.000 - Prolaktin 140.000 110.000 250.000 - T3 84.000 66.000 150.000 - T4 84.000 66.000 150.000 - TSH 140.000 110.000 250.000 11. Pasal 36 ayat (11) Struktur dan Besamya Tarif/Pelayanan Mobil Ambulance/Mobil Jenasah diubah sehingga menjadi sebagai berikut: No. Jenis Tindakan dan Terapi Jasa Sarana -- (Rp) Jasa Petugas (Rp) (Rp) 1. Pelayanan Ambulance (Paket) a. DalamKota 90.000 60.000 150.000 - Dengan Dokter Umum 60.000 210.000 - Dengan Perawat 40.000 190.000 b. Luar Kota / Km 3.500 1.500 5.000 - Dengan Dokter Umum 1.500 6.500 - Dengan Perawat 1.250 6.250 c. Luar Provinsi /Km 8.400 3.600 12.000 - Dengan Dokter Umum 4.000 16.000 - Dengan Perawat 3.000 15.000 2. Pelayanan Mobil Jenazah - DalamKota 120.000 80.000 200.000 - LuarKota 5.600 2.400 8.000 12. Bab V Bagian Ketiga Pasal 39 dihapus. 13. Bab V Bagian Keempat Pasal 40 dihapus 14. Judul Bab VII diubah sehingga menjadi: BAB VII PEMUNGUTAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 15. Diantara Pasal 57 dan 58 ditambah satu pasal baru yaitu Pasal 57A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 57A (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi setelah mendapat pertimbangan dari DPRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 39 Tahun 2016
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kota Palopo; 5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo 8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 10. Susunan organisasi adalah Susunan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11. Togas Pokok adalah sejumlah tugas pokok dan tanggung jawab dalam jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 12. Rincian Togas adalah Kewenangan yang melekat pada Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo. BABU SUSURAN ORGAIUSASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; 1) Sub Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah; 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang• Undangan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 1) Seksi Ketertiban Umum; 2) Seksi Tindak Internal; 3) Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat; 1) Seksi Satuan Linmas; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;dan 3) Seksi Data dan Informasi. f. Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; BABm TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu KEPALA SATUAN Pasal 4 ( 1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan pelaksananaan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f. penyusunan laporan basil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan rencana program Satpol PP; b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan; c. membina bawahan dan meningkatkan produktifitas kerjanya; d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional; . e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan; f. memantau, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-Undangan daerah, Pembinaan Ketertiban Umum dan ketenteraman dan Bimbingan Masyarakat; g. memfasilitasi rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. melakukan hubungan kerjasama fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta lembaga terkait; i. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong prajaserta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; j. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsf : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seo
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2018
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 9 TAHUlf 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALOPO PASAL 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 9 } di ubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Angka 5, angka 6, angka 9 diubah , angka 7, angka 8 dihapus, dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 3 angka yakni : angka 9a, 9b dan 9c,dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 2 angka yakni: angka 1 la dan l lb, dan di angka 12 dita.mbahkan 1 (satu) angka yaitu 12a, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut : PASAL 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kata Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Walikota Adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo selanjutnya disebut Jamkeskop adalah Program pendampingan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin agar fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum menjadi penerima bantuan Iuran Pusat dan Penerima Bantuan Iuran Provinsi untuk mendapatkan pelayanan layak dan bermutu dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; 5. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Palopo selanjutnya disebut Jamkeskop adalah Program pendampingan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka menjamin agar fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum menjadi penerima bantuan Iuran Pusat dan Penerima Bantuan Iuran Provinsi untuk mendapatkan pelayanan layak dan bermutu dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan ; 9.a Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 9.b Peserta Jamkeskop adalah stiap warga masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Jamkeskop. 10. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan; 11. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan k.esehatan yang memberikan pelayanan k.esehatan pada peserta dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kata Palopo; 11.a Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya. 11.b Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Kelas III di Fasilitas kesehatan tingkat Ianjutan (FKTL) meliputi Rumah Sakit dan Jaringannya baik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS diseluruh tanah air Indonesia. 12. Sistem kapitasi , adalah suatu sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan dimuka berdasarkan kapita ataujiwa yang diikutsertakan; 12.a Sistem non kapitasi yaitu suatu sistem pembiayaan berdasarkan klaim pelayanan sesuai aturan yang ada; 13. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya di singkat PBI adalah peserta -Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak rpamp\l sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. 14. Fakir Miskin adalah orang-orang yang sangat sengsara hidupnya. 15. Orang Tidak Mampu adalah orang yg tidak mampu memenuhi kebutuhannya. 15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. 17. Dinas Kesahatan adalah unsur pelaksanan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 4 (1). Setiap penduduk yang belum menjadi PBI Pusat atau PBI Provinsi dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Peserta Jamkeskop; (2). Peserta Jamskeskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat sebagai berikut : a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Daerah; b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Daerah; c. Memiliki Surat Keterangan Kelahiran; d. Tidak terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai PBI Pusat atau PBI Provinsi; e. Surat Pernyataan bersedia di rawat di Kelas III; (3). Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas : a. bayi baru lahir dari kalangan Fakir Miskin dan orang tidak mampu; b. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan; c. korban bencana alam; d. pekerja yang masuk masa pensiun dan/ atau tidak produktif; e. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia; f. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan;dan g. PMKS yang terdiri atas : 1. anak/balita terlantar; 2. anak yang berhadapan dengan hukum; 3. anak jalanan; 4. anak dengam disabilitas; 5. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau eksplotasi; 6. lanjut usia terlantar; 7. penyandang disabilitas; 8. tuna susila; . 9. tuna wisma; 10. pemulung; 11. pengemis; 12. kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; 13. penghuni dan/atau bekas warga binaan rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; 14. orang dengan HIV/ AIDS; 15. korban bencana alam; 16. korban bencana sosial; 17. korban tindak kekerasan; 18. korban trafficki.ng; 19. perempuan rawan sosial ekonomi; dan 20. penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah; (4). Surat pembuktian yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain : a. surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat; b. surat keterangan dari Lembaga Kesejahtraan Sosial; c. surat rekomendasi dari Dinas SosiaJ; dan/atau d. surat keterangan dari kepala rum.ah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan; (5). Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, Kepala Lembaga Kesajahtraan Sosial atau Kepala Dinas yang tidak cermat dalam memberikan surat keterangan/ surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6}. Penduduk. yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Kota Palopo ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat didaftarkan secara perorangan maupun berkelompok kepada BPJS Kesehatan setiap saat. (7). Kepesertaan setiap orang dalam Program Jamkeskop dilakukan melalui pendaftaran peserta pada Badan Penyelenggara; (8). Pihak BPJS Kesehatan mendatangi masyarakat yang tidak mampu untuk mendaftarkan diri langsung ke BPJS Kesehatan; {9). BPJS Kesehatan membuka posko pendaftaran di setiap FKTRL. 3. Ketentuan Pasal 6 di hapus; 4. Ketentuan Pasal 8 diubah,sehingga Pasal 8 berbunyi: PASAL 8 (1). Jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran; (2). Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan; (3). Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pend
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV : PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN BAB V : PELAYANAN KORBAN KEKERASAN BAB VI : KELEMBAGAAN BAB VII : HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN BAB VIII : KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2015
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENT.ANG SUSUNAR ORGAKISASI DAN TATA KERJA RUMA& SAKIT UMUM DAERAH SAVIERIGADIRG KOTA PALOPO 2 � / . ' BABI KETENTUAR UM1JM Paaal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disingkat RSUD Sawerigading adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara um.um pada semua bidang dan jenis penyakit; 7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 {empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar; 8. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal. 9. Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak. 10. Pelayanan medik spesialistik penunjang adalah pelayanan medik spesialistik anesthesi, patologi klinik dan radiologi. 11. Pelayanan medik subspesialistik adalah pelayanan medik subspesialistik di setiap spesialisasi yang ada. 12. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 13. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Direktur yang membidangi administrasi dan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 14. Direktur Pelayanan adalah Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 15. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada RSUD Sawerigading Kota Palopo; 16. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit; 3 'a.i 17. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit; 18. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri; 19. Eselon adalahjenjang tingkatanjabatan struktural. 20. Dewan Pengawas adalah Unit non struktural pada RSUD Sawerigading yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. BABU PBMBENTUKAN Pual 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading. (2) Klasifikasi RSUD Sawerigading adalah Rumah Sakit Kelas B. BABm KEDUDUKAN, TUGAS, DAii FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pual 3 ( 1) RSUD Sawerigading merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan. (2) RSUD Sawerigading dipimpin oleh Direktur Utama yang berkedudukan di � bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Pual 4 RSUD Sawerigading mempunyai tugas, sebagai berikut : a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan : 1. mengutamakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara terpadu; 2. meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit; serta 3. melaksanakan rujukan yang berjenjang. b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit; dan 4 4' c. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur dengan Keputusan Direktur Utama. Bagtan Ketiga Fungal Pasa1 s Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Sawerigading mempunyai fungsi, yaitu : a. penyelenggaraan pelayanan medik; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik; c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan; d. penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. BABIV SUSUNAN ORGANISASI Pa8816 Susunan Organisasi RSUD Sawerigading, terdiri atas : a. Direktur Utama; b. Direktur; c. Bagian dan Bidang; d. Sub Bagian dan Seksi; e. Instalasi- instalasi; f. Komite; g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa17 (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur, yaitu : a. Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program; dan b. Direktur Pelayanan. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. Pasa18 Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a membawahi: a. Bagian Administrasi dan Kepegawaian; b. Bagian Keuangan; dan c. Bagian Bina Program, Humas dan Hukum. 5 ... Pasal 9 (1) Bagian Administrasi dan Kepegawaian, membawahi: a. sub bagian administrasi umum dan perlengkapan; dan b. sub bagian kepegawaian, diklat dan pengembangan SDM. (2) Bagian Keuangan,membawahi : a. sub bagian anggaran dan perbendaharaan; dan b. sub bagian akuntansi dan pelaporan. (3) Bagian Bina Program, Humas dan Hukum, membawahi : a. sub bagian penyusunan program dan kerjasama; dan b. sub bagian humas dan hukum. Pual 10 Direktur Pelayanan sebagaimana climaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahi: a. Bidang Pelayanan Medik; b. Bidang Penunjang Pelayanan; dan c. Bidang Keperawatan. Pual 11 (1) Bidang Pelayanan medik, membawahi: a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan b. Seksi Pelayanan Medik Rawat lnap. (2) Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi : a. Seksi Penunjang Medik; dan b. Seksi Penunjang Non Medik. (3) Bidang Keperawatan, membawahi : a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan b. Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan. Pual 12 Susunan Organisasi RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam La.mpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV INSTALASI, KOMITE, SATUAB PEMERIKSAAN INTERNAL, DAB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Bagfan Kesatu Instalasi Pasal 13 (1) lnstalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Sawerigading. (2) lnstalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelayanan. 6 (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Sawerigading dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama. (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Pelayanan. Bagtan Kedua Komlte Pasal 14 (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Utama. (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan masukan dari staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan melaks