DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2018

Nomor: 02
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 287

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN RU.ANG LINGKUP BAB III : PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB IV : PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BAB V : PENGADAAN BAB VI : PENGGUNAAN BAB VII : PEMANFAATAN BAB VIII : PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB IX : PENILAIAN BAB X : PEMINDAH TANGANAN BAB XI : PEMUSNAHAN BAB XII : PENGHAPUSAN BAB XIII : PENATAUSAHAAN BAB XIV : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BAB XV : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XVI : BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XVII : GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TEIITABG PENGELOLAAN BARANG MIUK DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pual l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palopo.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuas.aan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Walikota adalah Walikota Palopo.
6.Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Walikota.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 1 1 . Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala PD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12.Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13.Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Palopo.
15.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota Palopo.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo.
17.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 2 1 . Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
22.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
24.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
25.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
26.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
27.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
28.Penilai Pemerinta.h adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
29.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
30.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 3 1 . Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
33.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
34.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
35.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota.
36.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
37.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.
38.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaata.n barang milik daerah berupa ta.nab oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
39.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
40.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang undangan. 4 1 . Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
42.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
43.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
44.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
45.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
46.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan barang milik daerah. 4 7. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
48.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
49.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan basil pendataan barang milik daerah.
50.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
51.Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
52.Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing masing Pengguna Barang.
53.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
54.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
55.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. B AB U ASAS DAN RU.ANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

a.Asas fungsional;
b.asas kepastian hukum;
c.asan transparansi dan keterbukaan;
d.asas efisiensi;
e.asas akuntabilitas;
f.asas kepastian nilai. Pual 3 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
1. 1.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah:
n.barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi. Pual 4 Barang milik daerah meliputi:
a.Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 5

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paaal 6 ( 1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dan ayat (2} bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 7

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 8

Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a termasuk hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan. Paaal 9 Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain berasal dari:

a.kontrak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerjasama;
d.perjanjian dengan negara lain/lembaga intemasional; dan
e.kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. B AB m PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Baglan Kesatu Pemegang Kekuasaaa Pengelolaan Barang Miltk Daerah

Pasal 10

(1)Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang milik daerah.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; - 1 0 -
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalarn bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
9. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
10. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
11. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
12. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
13. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD; £. melakukan koordinasi dala.m pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
14. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 12

(I) Kepala PD yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; - 1 1 -
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaata.n dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penye1enggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
10. j.menyusun laporan barangmilik daerah.

Pasal 13

( 1) Kepala PD selaku Pengguna Barang.

(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi PD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usu} pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa ta.nab dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain ta.nab dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 14

( 1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Raglan Kelima Pejabat Penatausabaau Pengguna Bara.ng

Pasal 15

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat { I] ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifika.si sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaika.n oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 16

( 1) Pengurus Barang Pengelola ditetapka.n oleh Walikota atas usul Pejabat Penatausahaan Barang. - 1 4 -

(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pernanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerahberupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lainkepada Walikota melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barangmilik daerah; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 17

( 1) Pengurus Barang Pengguna clitetapkan oleh Walikota atas usu! Pengguna Barang.

(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 }, berwenang dan bertanggungiawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; {. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
6. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
8. i.menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
9. j.mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label barang milik daerah;
12. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
13. o.melakukan stock opname barang persediaan;
14. p.menyimpan dokumen, antara Jain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
15. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Japoran barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
16. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks287PDFHirarki

Memuat teks peraturan…