MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PALOPO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Palopo (Lembaran Daaerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 08) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 28 diubah serta diantara angka 35 clan angka 36 disisipkan 5 (lima) angka yalmi angka 35A, 358, 35C, 35D, clan angk:a 35E, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Walikota adalah Walikota Palopo.
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo.
3 .._
7.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi1 Kota Palopo.
8.Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Palopo.
9.Camat adalah Camat di Kota Palopo.
10.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
1 1 . Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kantor Urusan Agama yang melaksanakan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam di tingkat Kecamatan.
12.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalarn wilayah kerja kecamatan.
13.Lurah adalah Lurah di Kota Palopo.
14.Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
16.Penduduk Kota Palopo yang selanjutnya disebut penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan bertempat tinggal di daerah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
17.Penduduk Non Permanen adalah WNI yang bertempat tinggal sementara kurang dari satu tahun pada domisili yang berbeda dengan domisili KTP dan belum berniat untuk pindah menetap.
18.Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Daerah, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.
19.Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Administrasi Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependuduk.an serta penerbitan dokumen kependudukan.
2 1 . Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Surat Kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil.
23.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
4 ,,
24.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang tinggal satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
25.Kepala Keluarga adalah :
a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
c.Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
26.Anggota Keluarga adalah orang-orang yang nama dan biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
28.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
29.Surat Keterangan Domisili Sementara yang selanjutnya disingkat SKDS adalah identitas resmi sebagai bukti diri penduduk non permanen di Daerah.
30.Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen yang selanjutnya disingkat SK2PNP adalah surat keterangan susunan keluarga penduduk non permanen yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
3 1 . Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah identitas resmi Penduduk Sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
32.Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SK2PS adalah surat keterangan susunan keluarga penduduk sementara yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada sesorang yang terdaftar sebagai penduduk dan berlaku secara nasional.
34.Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai basil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
35.Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
35A.Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pemah kawin secara sah. 358.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 5 35C.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 350.Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas. 35E.Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
36.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelo1aan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
2.Ketentuan Pasal 2 ditam.bah 1 (satu) huruf yalmi huruf g, sehingga berbunylsebagalberikut: