DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2017

Nomor: 09
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4. Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7. Ketentuan Lain-Lain 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota PaJopo;

1.PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota PaJopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo; Dengan Peraebtjuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TERTAIIG HAK KEUARGAII DAR ADMIRISTRATIF PIMPJNAR DAR ARGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB BABI KETENTUAII UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palopo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Walikota Palopo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
8.Fraksi adalah fraksi DPRD Kota Palopo.
9.Sekretariat DPRD adalah Unsur pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
10.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD. 1 1 . Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palopo.
12.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat DPRD.
17.Tunjangan jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.
18.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
19.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
20.Rumah Negara adalah bangunan yang di miliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. 2 1 . Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
22.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
23.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari. BABU ASAS, TUJUAif DAN RU.ANG LIRGKUP Pual 2 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan Asas:

a.efesiensi;
b.efektifitas;
c.kewajaran;
d.rasionalitas;
e.manfaat;
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk:

a.meningka.tkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;
b.meningka.tkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
d.mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk menwujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD :

a.pemberian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
b.penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.belanja penunjang kegiatan DPRD;
d.pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. BAB W PEMBERIAN RAK KEUANGAN DAN ADMllflSTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 5

(1)Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana clim.aksud dalam Pasal 4 diukur dari standar kinerja berupa sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efesien.
(2)Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.penghasilan;
2. b.tunjangan kesejahteraan;
3. c.uang jasa pengabdian; dan
4. d.belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 6

(1)Standar kinerja dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas fungsi:
1. a.pembentukan peraturan daerah;
2. b.anggaran; dan
3. c.pengawasan.
(2)Fungsi DPRD dalam pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
1. a.membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui;
2. b.mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. c.menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota.
(3)Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
1. a.membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
2. b.membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
3. c.membahas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD; dan
4. d.membahas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
(4)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
1. a.pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. b.pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. c.pelaksanaan tindak lanjut basil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pa88l 7 Standar kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
4. a.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota;
5. b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
6. c.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. d.menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka memberikan masukan, saran dan pandangannya di dalam penyusunan APBD;
8. e.melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut basil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
9. f.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BABIV PENGHASILAN, TUNJANGA.N KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAB

Pasal 8

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri ata.s:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses. (2} Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pajaknya dibebankan padaAPBD;
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, pajaknya dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD;
(4)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Besaran Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.ketua DPRD setara dengan gaji pokok walikota;
2. b.wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; c, anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara;
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l} huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
(2)Besamya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
(2)Besamya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(1)Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
1. a.pimpinan;
2. b.badan musyawarah;
3. c.komisi;
4. d.badan anggaran;
5. e.badan pembentukan perda;
6. f.badan kehormatan; dan
7. g.alat kelengkapan lainnya.
(2)Alat Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah panitia khusus
(3)Tunjangan Alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain ;
(4)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7 ,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen};
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(5)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf g dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Paragraf6 Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Paaal 14 ( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1} huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
(3)Peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercermin dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta tingkat kehadiran dalam mengikuti rapat DPRD,

Pasal 15

(1)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufl diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses;
(2)Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk efektifitas dalam menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 16

( 1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan basil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(3)Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
(4)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD. Baglan Kedua Tanjangan Kesejahteraan Plmplnan clan Anggota DPRD

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…