DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Tanggung Jawab Sosial, Badan Usaha, Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha, Keluarga. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, Tanggung jawab Sosial Badan Usaha. BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA. BAB IV FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA. BAB VII PELAPORAN. BAB VIII PENGHARGAAN. BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN.- BAB XI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat Pancasila sila kelima dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat;
b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah Kota Palopo perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial Badan U saha dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna;
c.bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam engelolaan tanggung jawab sosial Badan Usaha, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pengelolaan tanggung jawab sosial Badan U saha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Badan U saha. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 9 9 2 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); .. i
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4.Undang-Undang Nomor 1 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ten tang ten tang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Bank Indonesia Nomor l 1/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4978), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 l/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 233, Tambahan Lembaran Republik 3 Indonesia Nomor 5476);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1 5 7 1 ) ;
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung jawab Sosial dan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALi KOTA PALOPO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAD SOSIAL BADAN USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palopo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Palopo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 4 mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10.Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi Tanggungjawab Sosialnya. 1 1 . Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri dan anak kandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tanggung jawab Sosial Badan U saha dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Badan Usaha dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha bertujuan:

a.tertanganinya permasalahan sosial dan terlayaninya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
b.meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

BAB III

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 4

( 1 ) Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha wajib dilaksanakan oleh setiap badan Usaha kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

(2)Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha paling sedikit di bidang:
1. a.kesejahteraan sosial;
2. b.pendidikan;
3. c.kesehatan;
4. d.seni dan budaya;
5. e.keagamaan;
6. f.kewirausahaan;
7. g.infrastruktur; dan
8. h.lingkungan.

Pasal 5

(1)Sasaran Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang 5 tidak layak secara kemanusiaan.
(2)Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memiliki kriteria:
1. a.kemiskinan;
2. b.ketelantaran;
3. c.disabilitas;
4. d.keterpencilan;
5. e.tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana; dan/atau
7. g.korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha meliputi:

a.tanggung jawab Sosial di dalam Badan U saha; dan
b.tanggungjawab Sosial di luar Badan Usaha.

Pasal 7

( 1 ) Tanggung Jawab Sosial di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a berkaitan dengan komitmen dan upaya Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kebutuhan karyawan Badan Usaha dan Keluarga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2)Tanggung Jawab Sosial di dalam Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan
2. b.melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

Pasal 8

( 1 ) Tanggung Jawab Sosial di luar Badan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di lingkungan area sekitar Badan U saha.

(2)Tanggung Jawab Sosial di luar Badan Usaha di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha;
2. b.memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Badan Usaha;
3. c.membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar Badan U saha; dan
4. d.mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Badan Usaha. 6

Pasal 9

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dilaksanakan:

a.secara langsung oleh Badan U saha;
b.melalui pihak ketiga;
c.bermitra dengan masyarakat; dan/ atau
d.berkolaborasi dengan Badan U saha lainnya dalam bentuk konsorsium.

BAB IV

FORUM TANGGUNG JAWAD SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 10

(1)Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha.
(2)Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha. Pasal 1 1 Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk dengan tujuan untuk:
1. a.membantu Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha;
2. b.membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. c.mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

FORUM TANGGUNG JAWAD SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

FORUM TANGGUNG JAWAD SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia