DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI BABII MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI BAB III OBYEK BAB IV PERILAKU BAB V PENGADUAN BAB VI LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional serta diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Palopo dengan Peraturan Walikota. WALIKOTA PALOPO, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETD< APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAB WALIKOTA PALOPO PROVINSISULAWESISELATAN .! ~· 11.~ 2 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Palopo
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12.Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palopo; '- 3

(1)Maksud ditetapkannya KodeEtik APIPadalah untuk membentukjati diri APIPguna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi APIP.
(2)Tujuan Kode Etik APIPadalah :
1. a.untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
2. b.untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berprilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
3. c.untuk mewujudkan auditor intern pemerintah yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
4. d.untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
(3)Fungsi Kode Etik APIPadalah :
1. a.memberikan pedoman bagi setiap anggota APIP tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sehingga mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Pasal 2

BABII MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

3.Walikota adalah Walikota Palopo;
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo;
5.Inspektur adalah Inspektur Kota Palopo;
6.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditordan PNSlingkup lnspektorat Kata Palopo;
7.Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
8.PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;
8.Auditan adalah obyek yang diaudit/ diperiksa;
9.Kade Etik APIP adalah pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasanlntern Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP;
10.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakanoleh Auditor dan PNSlingkup Inspektorat.
11.Berafiliasi adalah mempunyai pertalian dan berhubungan sebagai anggota atau cabang .. , 4

a.Integritas, yaitu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memilikipotensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas APIP membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
b.Obyektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan dan tindakan serta menunjukkan objektifitas professional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit, serta membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektifitas menentukan kewajiban bagi APIP untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
c.Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang- undangan atau kewajiban professional untuk melakukannya.

(1)APIPwajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

Pasal 4

a.Auditor
b.PegawaiNegeriSipil tertentu

BAB ILL

OBYEK

Pasal 3

Obyek Kode Etik APIPdi lingkungan Inspektorat ini berlaku untuk :

b.merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah, untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah.
c.mencegah campur tangan pihak di luar organisasi APIP tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah. 5

(2)APIPwajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :
1. a.lntegritas, berupa:
  1. 1.melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab;
  2. 2.mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
  3. 3.menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
  4. 4.tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.
2. b.Obyektivitas,berupa
  1. 1.tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif;
  2. 2.tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
  3. 3.mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
3. c.Kerahasiaan, berupa:
  1. 1.berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
4. d.Kompetensi,yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
5. e.Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. f.Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan cirri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, serta bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. 6
(3)APIP wajib mematuhi aturan perilaku dalam organisasi sebagai berikut :
1. a.Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
2. b.Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
3. c.Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. d.Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. e.Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
6. f.Tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
7. g.Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. h.Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
9. i.Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
10. j.Bijaksana dalarn. menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
  1. 2.tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis
11. d.Kompetensi, berupa:
  1. 1.memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
  2. 2.melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang ditentukan;
  3. 3.terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
12. e.Akuntabel, berupa: Wajib menyampaikan pertanggungjawaban a tau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
13. f.Perilaku Profesional, berupa:
  1. 1.tidak terlibat dalam segala hal aktivitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
  2. 2.tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. 7 APIPdilarang:
14. a.Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;

BAB VI

LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 6

(1)Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh APIPterhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
(2)Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alasan-alasandan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Inspektur dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
(4)Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Anggota Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimkasud pada ayat
(4)diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur. BABV PENGADU AN

Pasal 5

1.Hubungan sesama APIP,berupa:
1.menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
2.menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
3.maling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku
2.Hubungan APIPdengan Auditan, berupa:

a.menjaga penampilan (performance)sesuai dengan tugasnya;
b.menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
c.menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi.

(4)Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka APIP dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. k.Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
  1. 1.Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
2. m.Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan. 8
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotasesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan WalikotaNomor203/ II/ 2014 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Palopodicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

(1)APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
(2)Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi berupa:
1. a.teguran tertulis; atau
2. b.usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/ audit; atau
3. c.tidak diberi penugasan pemeriksaan/ audit selama jangka waktu tertentu.
(3)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor yang terbukti melanggar Kode Etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bagian Kedua Pelanggaran

Pasal 7

Pelanggaran terhadap kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu

a.Pelanggaran ringan,
b.Pelanggaran sedang, dan
c.Pelanggaran berat
b.Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang akan merusak nama baik organisasi;
c.Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
d.Berafiliasi dengan partai politik/ golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas. 9 Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2018 Nomor .49 JAMALUDDIN gkan di Palopo ggal 3 1 0k to be r 2 0 1 8 RETARIS DAERAH KOTA PALOPO, Ditetapkan di Palopo padatanggal 31 Oktober 2018 WALIKOTA PALOPO, TELAH DIPERIKSA ~f' . P,fRAF TANGGAL l i 1. Sekretans J{ota l I ' I ;r, i 2. Asisten .... .:\-............. :;:. ' ~ ' , ' I ~ 3. Kabag .. ~~~-~-~.'). .... ., (. ! (4 \ ·-- . • !L V.ast1bag .J.~ ..'?. ....... ' ~- ' ' ... ~~.q,., ~ ........'M'l,.,;..._-.;.-,,"ll.!""'~---..&!"..-.,ti .. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…