DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan Ternak untuk menjamin terpeliharanya kelestarian, keindahan, kebersihan lingkungan, pencegahan penularan penyakit dan menghindari gangguan lalu lintas di jalan umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya; ten tang NegaraPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 2.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Mengingat I • Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2 0 1 4 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 2 . •. I I dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 5 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 1 0 1 ) ; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925); 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2 0 1 6 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota PalopoNomor 8); 3 ) ... t Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO dan WALIKOTA PALOPO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peternakan dan Penertibannya diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 angka 1 , angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah, dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a dan ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 2 1 , angka 22, angka 23, angka 24, angka 25 dan 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Palopo.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945.
5.Walikota adalah Walikota Palopo.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo. 4
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kata Palopo.
8.Dinas Satuan Palisi Pamong Praja, adalah Dinas Satuan Palisi Pamong Praja Kata Palopo.
9.Palisi, adalah Palisi Negara Republik Indonesia Kata Palopo.
10.Penyidik adalah Palisi atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 1 1 . Peternakan adalah suatu usaha Ternak yang dilakukan oleh seseorang atau badan baik atas permohonan maupun atas penunjukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 9 1 2 . Ternak adalah semua jenis hewan yang diternak seseorang atau badan. 1 3 . Badan adalah suatu bentuk usaha yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 1 4 . Peternak adalah seseorang atau badan yang melakukan usaha Peternakan. 1 5 . Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha Peternakan yang telah ditentukan. 15a. Tempat Penampungan Hewan adalah suatu tempat untuk penampungan dan penahanan hewan Ternak dari hasil penangkapan penertiban yang dilakukan oleh Petugas atau Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kata Palopo.
16.Penuntut adalah Jaksa Penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 7. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan Ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal. 1 8 . Surat Pemberitahuan Jumlah Ternak selanjutnya disingkat SPJT, adalah suatu surat atau yang dipersamakan dengan surat yang memuat secara jumlah dan jenis Ternak yang dimiliki Peternak. 1 9 . Kartu Pemilik Ternak yang selanjutnya disingkat KPT, adalah kartu yang memuat secara rinci identitas Peternakan dan identitas Ternak yang dimiliki.
20.Buku Register Ternak yang selanjutnya disingkat BRT adalah buku tempat mencatat jenis dan jumlah Ternak yang dimiliki oleh setiap Peternakan pada kelurahan di Kata Palopo. 2 1 . Camat adalah Pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah bertangggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 5
22.Lurah adalah Pemimpin di Kelurahan yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat;
23.Petugas adalah petugas pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo;
24.Ear tag adalah tanda cap yang diberikan kepada setiap hewan dari hasil penertiban untuk mengetahui identitas dan kesehatan hewan.
25.Obat Bius adalah obat yang ditambahkan untuk melumpuhkan Ternak.
26.Retribusi adalah pungutan biaya yang di kenakan kepada Pemilik Ternak atas jasa dan biaya lainnya akibat dari penertiban tersebut.
2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi se bagai beriku t :

Pasal 6

( 1 ) Semua hewan yang akan ditemakkan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan yang ditunjuk.

(2)Dalam penunjukan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan.
(3)Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

3.Ketentuan Pasal 1 1 diubah, sehingga Pasal 1 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1 Penempatan hewan Ternak di dalam lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 1 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1 ) Setiap Petemak dilarang melepaskan temak untuk berkeliaran yang dapat:

a.mengganggu kelancaran lalu lintas;
b.mengganggu atau merusak barang milik orang lain;
c.menimbulkan pencemaran; dan/atau 6
d.merusak keindahan dan kebersihan kota.

(2)Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan wajib membuat papan himbauan yang isi himbauannya antara lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .

5.Ketentuan ayat ( 1 ) dan ayat (2) Pasal 1 3 diubah, sehingga Pasal 1 3 berbunyisebagaiberikut:

Pasal 13

( 1 ) Peternak yang mengeluarkan ternaknya dari kandang atau penangkarannya harus digembala jauh dari tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2)Ternak yang digembala sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) t i d ak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) .

6.Ketentuan Pasal 1 4 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1 ) Ternak yang digembalakan atau berkeliaran di jalan atau di tempat yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1 ) akan ditangkap dan diamankan oleh Petugas atau Tim Terpadu.

(2)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Segala biaya operasional Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo melalui anggaran Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan.
(4)Petugas atau Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat menggunakan obat bius untuk melumpuhkan hewan Ternak agar memudahkan penangkapan.
(5)Ternak hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diarahkan dan dikandangkan di tempat penampungan hewan Pemerintah Daerah dan selanjutnya Petugas atau Tim Terpadu wajib 7 menyampaikan kepada Pemilik Temak atau yang dikuasakan untuk mengambil Temak tangkapan paling lama 2 x 24 jam.

7.Di antara Pasal 1 4 dan Pasal 1 5 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 14a sehingga Pasal 14a berbunyi: Pasal 14a ( 1 ) Biaya pemeliharaan ternak hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat ( 1 ) selama dalam pemeliharaan di Tempat Penampungan Hewan dibebankan kepada Pemilik Temak.

(2)Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(3)Bilamana temak hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengalami sakit atau mati seluruh biaya dan resiko menjadi tanggung jawab Pemilik Ternak.

8.Ketentuan Pasal 1 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

( 1 ) Setiap Peternak wajib memberi identitas Temaknya untuk membedakan Ternaknya dengan Temak milik orang lain.

(2)Pemberian identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat berupa pemberian stempel atau Ear tag pada badannya dan telinga atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan terutama pada Temak yang ditangkap oleh Tim Terpadu dari Pemerintah Kota Palopo.
(3)Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan Buku Register dan Kartu Temak.
(4)Biaya pemberian identitas Temak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dibebankan kepada Pemilik Ternak yang nilainya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

9.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

( 1 ) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 8

(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), penyidik berwenang:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen serta penyitaan terhadap barang bukti terse but;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
7. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. j.menghentikan penyidikan.
(3)Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 9 melakukan '

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 1 diubah sehingga Pasal 2 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Peternak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat ( 1 ) dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan tindak pidana pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Palopo. I TEIAfl DIPER:KSA J. r =;��G-f.l: 1 P ,PJ\F l

1.Sekretaris !Iota J / t Asisten ...... t ........... j ,,,. 'i
13.Kabag ....�-��!,:-:-).�'\. ,.r -! ��-· ---... I- •. 4.1'.;,su',ng ... I�.!?. .... I . . • • ... .........., . . . . • JI ,, Ditetapkan di Palopo pada tanggal 1 2 A p r i l 2 0 1 9 WALIKOTA PALOP , . JUDAS AMIR Diundangkan di Palopo pada ta l 2 A pr i 1 2 o l 9 Pj. SE TARIS DAERAH KOTA PALOPO, LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINS! SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.06.035.19 10

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006