DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI BAB III : TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV : PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB V : PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN BAB VI : PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN BAB VII : ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : PENDANAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : PENGHARGAAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembangunan daerah di Kota Palopo, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk pemuda yang berahlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
b.bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Palopo dan nasional serta miliki daya saing baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya diperlukan Peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2 3.Undang-UndangNomor40Tahun2009tentang Kepemudaan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2009Nomor148,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5067); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4186)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor 13Tahun2022tentangPerubahanKeduaAtas Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor143,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor6 Tahun2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang- UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6856); 6.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumnDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomo2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang Perubahan atasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah tentang(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor157). 3 DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAPALOPO dan WALIKOTAPALOPO MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN DAERAHTENTANGKEPEMUDAAN BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.Daerah adalahKotaPalopo. 2.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh PemerintahdaerahdanDewanPerwakilanRakyatdaerahmenurutasas otonomidan tugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnya dalamsistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasarTahun1945. 3.PemerintahDaerah adalahWalikotasebagai unsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilan rakyatdaerahyang berkedudukansebagai unsurpenyelenggaraPemerintahanDaerah. 5.Walikota adalahKepalaDaerahKotaPalopo. 6.PerangkatDaerah adalahunsurpembantuWalikotadanDPRDdalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyang menjadikewenangan daerah.
3. 7.PemudaadalahwarganegaraIndonesiayang memasukiperiodepenting pertumbuhandanperkembanganyang berusia16(enambelas)sampai dengan usia30(tigapuluh)tahun. 8.Organisasi Pemudaadalahwadahpengembanganpotensi pemuda.
4. 9.Pelaku usahaadalahsekumpulanorang dan/ataumodalyang merupakankesatuanmelakukanusahameliputiperseroan terbatas, perseroankomanditer,perseroanlainnya,BadanUsahaMilikNegara (BUMN),atauBadanUsahaMilikdaerah(BUMD)dengan namadan dalam bentuk apapun,firm.a,kongsi,koperasi,persekutuan, danbentuk badanlainnyamelakukan usahasecara tetap. 10.Kepemudaan adalahberbagaihalyang berkaitandenganpotensi, tanggung jawab,hak,karakter,kapasitas,aktualisasi diri,dancita-cita pemuda. 11.Pembangunankepemudaan adalahprosesmemfasilitasisegala halyang berkaitandengan kepemudaan. 12.PelayananKepemudaan adalahpenyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. 4 13.PenyadaranPemudaadalahkegiatanyang diarahkanuntukmemahami danmenyikapiperubahanlingkungan.
5. 14.Pemberdayaanpemudaadalahkegiatanmembangkitkanpotensidan peranaktifpemuda.
6. 15.Pengembangankepemimpinanpemudaadalahkegiatanmengembangkan potensiketeladanan,keberpengaruhan,sertapenggerakanpemuda. 16.Pengembangankewirausahaanpemudaadalahkegiatanmengembangkan potensiketerampilandankemandirianberusaha.
7. 17.Pengembangankepeloporanpemudaadalahkegiatanmengembangkan potensidalammerintisjalan,melakukanterobosan, menjawabtantangan, danmemberikanjalankeluarataspelbagai masalah.
8. 18.Fasilitasiadalahdukungandaripemerintahdaerahdan/ataumasyarakat dalammembantudan/ataumemudahkanpenyelenggaraanprogram dan/ataukegiatankepemudaan. 19.Kemitraan adalahkerjasamauntukmembangunpotensipemudadengan prinsipsatingmembutuhkan,saling memperkuat,dansaling menguntungkan. 20.Pencatatan adalahprosespencatatanterhadap keberadaanorganisasi kepemudaandengandiberikansuratketeranganterdaftarorganisasi kepemudaansebagaipengakuanlegalitaskeberadaanorganisasi kepemudaandiKotaPalopo. 21.Prasaranakepemudaan adalah tempatatau ruangtermasuklingkungan yangdigunakanuntukpelayanankepemudaan. 22.Saranakepemudaan adalahperalatandanperlengkapanyangdigunakan untukpelayanankepemudaan. 23.Penghargaanadalahpengakuanatasprestasi dan/ataujasadi bidang kepemudaanyang diwujudkandalambentukmaterieldan/atau nonmateriel. 24.AnggaranPendapatandanBelanjaNegarayang selanjutnyadisingkat APBNadalahrencanakeuangan tahunanPemerintahanNegarayang disetujuiolehDewanPerwakilanRakyat.
9. 25.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangan tahunanPemerintahandaerahyang dibahasdandisetujui bersamaolehPemerintahDaerahdanDewan PerwakilanRakyatDaerahdanditetapkandenganPeraturanDaerah. 26.MasyarakatadalahwarganegaraIndonesiayang mempunyaiperhatian danperanandalambidangkepemudaan. BABII AZAS,TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kepemudaandibangunberdasarkan asas: a.ketuhananYangMahaEsa; b.kemanusiaan; c.kebangsaan; d.kebhinekaan; e.demokrasi; f.keadilan; 5 g.partisipatif; h.kebersamaan; i.kesetaraan;dan j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunankepemudaanbertujuanuntukterwujudnyapemudayang berimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat, cerdas,kreatif,inovatif,mandiri,demokratis,bertanggungjawab,berdaya saing,sertamemilikijiwakepemimpinan,kewirausahaan,kepeloporan,dan kebangsaanberdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945dalamkerangkaNegaraKesatuanRepublik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunankepemudaaanberfungsiuntukmemberdayakandan mengembangkanpotensipemudadalam segalaaspekkehidupan bermasyarakat,berbangsa,danbernegaraberdasarkanPancasiladan Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945dalam kerangkaNegaraKesatuanRepublikIndonesia. BABIII TUGAS,WEWENANG,DANTANGGUNGJAWAB PEMERINTAHDAERAH Pasal 5

(1)PemerintahDaerahmempunyaitugasdanwewenangmelaksanakan kebijakannasionalsertamenetapkandanmelaksanakankebijakandaerah dalam rangkamenyelenggarakanpengembangankepemudaan.
(2)PemerintahDaerahbertanggung jawab melaksanakanpenyadaran, pemberdayaan, danpengembanganpotensi pemudaberdasarkan kewenangandan tanggungjawabnyasesuaikarakteristikdanpotensi daerah.

Pasal 6

(1)TugasdanwewenangPemerintahDaerah sebagaimanadimaksuddalam Pasal5menjadi tanggungjawabWalikotadandapatdilaksanakanoleh Perangkatdaerahsesuaidenganfungsidankewenangannya.
(2)Walikotadalammelaksanakan tanggung jawabnyasebagaimanadimaksud pada ayat(1),berwenang: a.menetapkan kebijakanpemberdayaanpemudayang selarasdengan kebijakan nasional berdasarkan ketentuanperaturanperundang- undangan; b.menetapkan rencanastrategispengembangan kepemudaan; c.menetapkan kebijakandanmelakukan kerjasamadan kemitraan dalampemberdayaanpemudadengan masyarakat, lembaga,pelaku usahalingkupdaerah,nasional daninternasional; d.mengkoordinasikan program pelayanan kepemudaan; 6 e.merencanakan,melaksanakan,mengembangkan,membina,dan mengawasipelaksanaanpelayanankepemudaan; f.menyediakanprasaranadansaranakepemudaan; g.memfasilitasiprogramdankegiatanpemudadanorganisasipemuda dalampenyelenggaraanpelayanankepemudaan; h.memfasilitasimasyarakatdanpelakuusahadalampenyelenggaraan pelayanankepemudaaan; i.mengembangkandanmeningkatkankapasitaskelembagaanorganisasi kepemudaandansumberdayapemudasesuaiperkembanganilmu pengetahuandanteknologi; j.memberikanpenghargaankepadapemuda,organisasikepemudaan, masyarakatdan/ataupelakuusahayang berperandalam penyelenggaraanpelayanankepemudaan;dan k.memberikansanksikepadapemuda,organisasikepemudaan, masyarakatdan/ataupelaku usahayang melanggardalam penyelenggaraanpelayanankepemudaan. BABIV PERAN,TANGGUNGJAWAB,DANHAK PEMUDA Pasal 7
(1)Pemudaberperan aktif sebagai: a.kekuatanmoral; b.kontrolsosial; c.agenperubahandalamsegalaaspekpembangunan.
(2)Peranaktifpemudasebagaikekuatanmoral sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufa,diwujudkandengan: a.menumbuhkembangkan aspeketikdanmoralitasdalambertindak padasetiap dimensikehidupankepemudaan; b.memperkuatimandan taqwasertaketahananmental-spiritual; c.meningkatkan kesadaran hukum; d.meningkatkankedisiplinandannasionalisme;dan e.meningkatkanketahanandaerahdannasional.
(3)Peran aktifpemudasebagai kontrolsosial sebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufb,diwujudkandengan: a.memperkuatwawasankebangsaan; b.membangkitkan kesadaran atastanggung jawab,hak,dankewajiban sebagaiwarga negara atauwargamasyarakat; c.membangkitkan sikap kritisterhadaplingkungandanpenegakan hukum; d.meningkatkanpartisipasi dalam perumusankebijakanpublik; e.menjamin transparansidan akuntabilitaspublik;dan f.memberikankemudahan akses.
(4)Peran aktif pemudasebagai agenperubahansebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufc,diwujudkandenganmengembangkan: a.pendidikan politik dandemokratisasi; b.sumberdayaekonomi; c.kepedulian sosial kemasyarakatan; d.ilmu pengetahuan dan teknologi; 7 e.olahraga,seni,danbudaya; f.kepedulian terhadaplingkunganhidup; g.pendidikankewirausahaan;dan h.kepemimpinandankepeloporanpemuda.

Pasal 8

Pemudabertanggungjawabdalampembangunanuntuk: a.menjagaPancasilasebagaiideologinegara; b.menjagakeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia; c.memperkukuhpersatuandankesatuanbangsa; d.melaksanakankonstitusi,demokrasi,dantegaknyahukum; e.meningkatkankecerdasandankesejahteraanmasyarakat; f.meningkatkanketahanandaerahdan nasional; g.melestarikanbudayadaerahdannasional; h.meningkatkandayasaing dankemandirianekonomidaerahdannasional; dan i.meningkatkankerjasamaantarorganisasipemuda.

Pasal 9

Setiappemudaberhakmendapatkan: a.perlindungankhususnyadaripengaruhdestruktif; b.pelayanandalampenggunaanprasaranadansaranakepemudaaan tanpa diskriminasi; c.advokasi; d.aksesuntukpengembangandiri; e.kesempatanberperansertadalamperencanaan, pelaksanaan, pengawasan,evaluasidanpengambilankeputusanstrategisprogram kepemudaan; f.aksespadalembagapermodalandanjejaring kepemudaan;dan g.aksesmembentukjejaring kemitraan. BABV PEMBANGUNANKEPEMUDAAN Pasal 10

(1)Pembangunankepemudaandiselenggarakanmelalui: a.penyadaran; b.pemberdayaan;dan c.pengembangan.
(2).Pembangunankepemudaan sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dapat dilaksanakanpadajalurorganisasi, lembagapendidikan,masyarakat, dan/ataupemerintah. 8

Pasal 11

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 12

(1)Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan daerah;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. g.penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang; dan
8. h.pendidikan kesadaran hukum.
(2)Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama yang berbasis iman dan taqwa;
2. b.forum kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda; dan
4. d.jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda, pengembangan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi spiritual, pengetahuan, serta keterampilan kemandirian pemuda.

Pasal 14

terencana, sistematis, dan dan kualitas jasmani, mental diri dan organisasi menuju

(1)Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui: 9 a.peningkatanimandantakwa; b.peningkatanilmupengetahuandanteknologi; c.penyelenggaraanpendidikanbelanegaradanketahanandaerahdan nasional; d.peneguhankemandirianekonomipemuda; e.peningkatankualitasjasmani,seni, danbudayapemuda;dan/atau f.penelitiandanpendampingankegiatankepemudaan.
(2)Pelaksanaankegiatanpemberdayaankepemudaansebagaimanadimaksud padaayat(1),dapatdilakukandalambentuk: a.pendidikandanlatihanpengendalianemosional,penguatanintelektual danspiritual; b.pendidikandanpelatihankepemudaan; c.pembangunanjaringanbagipemudapelakuusahayangsesuaidengan potensidaerah; d.pemantapankelompokusahapemudaproduktifdan/ataukreatif; e.menumbuhkankreatifitaspemuda; f.pemilihanwirausahamudadan/ataupemudaberprestasi;dan g.pelatihankaderpemudadalammenjalankanfungsiadvokasidan mediasi.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaipemberdayaankepemudaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2),diaturdalamPeraturanWalikota. BagianKetiga PengembanganKepemudaan Pasal 15 Pengembangankepemudaandilaksanakanmelalui: a.pengembangankewirausahaan; b.pengembangankepemimpinan;dan/atau c.pengembangankepeloporan. Paragraf1 PengembanganKewirausahaan Pasal 16
(1)Pengembangan kewirausahaanpemudasebagaimanadimaksuddalam Pasal15huruf a,dilaksanakansesuaiminat,bakat,potensi pemuda,dan potensi daerah.
(2)Pengembangan kewirausahaanpemudasebagaimanadimaksudpadaayat ( 1),diselenggarakanmelalui: a.pelatihan; b.pemagangan; c.pembimbingan; d.pendampingan; e.kemitraan; f.promosi;dan/atau g.bantuan aksespermodalan. 10 Pasal 17 Pelaksanaanpengembangankewirausahaanpemudamelaluipelatihan, pemagangan,pembimbingan,danpendampingansebagaimanadimaksud dalamPasal16ayat(2)hurufa,hurufb,hurufc,danhurufd,Pemerintah Daerahsesuaikewenanganmemfasilitasimelalui: a.penyediaaninstrukturataufasilitator,dantenagapendamping; b.penyediaandanpengembangankurikulum; c.penyediaaninkubatorwirausahapemuda; d.penyediaanprasaranadansarana; e.penyediaanpendanaansesuaikemampuankeuangandaerah;dan f.penyediaanbalai latihankerja.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…