DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

pandangan masyarakat tentang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna dan belum menjadikannya sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan diharapkan dapat berubah, adanya paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ada beberapa ketentuan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Palu saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ada beberapa ketentuan yang belum termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Palu saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7.Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU dan WALIKOTA PALU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11), diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 12 (dua belas) angka, yakni angka 14 a, angka 14 b, angka 14 c, angka 14 d, angka 14 e, angka 14 f, angka 14 g, angka 14 h, angka 14 i, angka 14 j, angka 14 k, dan angka 14 l sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Palu.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
7.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
9.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
10.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/ bin/ tong/ kantong/ keranjang sampah.
11.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
12.Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13.Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14.Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 14 a. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya. 14 b. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. 14 c. Pemilahan sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. 14 d. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu. 14 e. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. 14 f. Pemrosesan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah. 14 g. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. 14 h. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut besar dan diperlukan untuk Kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. 14 i. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. 14 j. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. 14 k. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali atau daur ulang. 14 l. Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
15.Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
16.Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu.
17.Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Palu yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di Kota Palu.
18.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis, dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan;
b.kebijakan dan strategi;
c.hak dan kewajiban;
d.perizinan;
e.penyelenggaraan persampahan;
f.lembaga pengelola;
g.insentif dan disinsentif;
h.kerajasama dan kemitraan;
i.kompensasi;
j.peran serta masyarakat;
k.larangan;
l.pengawasan dan pembinaan;
m.pelaporan;
n.pembiayaan;
o.penyelesaian sengketa;
p.sanksi administratif;
q.penyidikan; dan
r.ketentuan pidana.
1. 4.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni, BAB III A yang berbunyi sebagai berikut:
2. 5.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni, Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB III

A KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Wali Kota berwenang dalam pengelolaan sampah di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
1. a.SKPD yang membidangi kebersihan dalam hal: 1) sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan sampah; dan 2) pengolahan sampah sebagai pupuk kompos;
2. b.SKPD yang membidangi lingkungan hidup dalam hal: 1) penyelengaraan bank sampah; 2) penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kelompok pengelola TPST; 3) penyediaan tong sampah 3R; dan 4) pencanangan program 3R;
3. c.SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam hal: 1) pemberdayaan peserta padat karya dalam pengelolaan sampah yang menghasilkan industry pupuk kompos; 2) penyelenggaraan teknologi tepat guna pengolahan sampah; dan 3) pelatihan dan sosialisasi pengolahan sampah dan pemanfaatan pupuk kompos dalam program Daerah pemberdayaan masyarakat;
4. d.SKPD yang membidangi penyuluhan dan ketahanan pangan, dalam hal membentuk kawasan rumah pangan lestari;
5. e.SKPD yang membidangi kesehatan, dalam hal penyelenggaraan kesehatan lingkungan;
6. f.SKPD yang membidangi penataan ruang, dalam hal penyediaan lokasi TPS 3R, TPS dan TPA;
7. g.SKPD yang membidangi pertanian, dalam hal : 1) pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan pakan ikan;dan 2) penggunaan pupuk kompos pada usaha pertanian dan perkebunan;
8. h.SKPD yang membidangi industri dan perdagangan, dalam hal pengolahan sampah pasar;
9. i.SKPD yang membidangi pendidikan, dalam hal: 1) adiwiyata sekolah; dan 2) kampanye budaya bersih;
10. j.SKPD yang membidangi peklerjaan umum, dalam hal: 1) dukungan pengangkutan sedimen saluran air/ drainase; dan 2) pembuatan TPS 3R/TPST;
11. k.Kelurahan, dalam hal: 1) memfasilitasi permasalahan kebersihan ditingkat lingkungan; 2) memfasilitasi pembentukkan kelompok peduli lingkungan; 3) memberdayakan Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai penggerak masyarakat peduli sampah; dan 4) memfasilitasi lomba kebersihan tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga.
  1. 6.Ketentuan Pasal 7 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Setiap orang dan badan hukum wajib:
1. a.mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
2. b.pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
3. c.memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi; dan
4. d.menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.
(2)Setiap orang dan badan hukum dalam pengelolaan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya wajib melakukan pemilahan sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pengelolaan sampah.
(3)Setiap orang yang diundang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah wajib hadir.

7.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan dokumen Perencanaan umum penyelenggaraan PSP.
(2)Dokumen Perencanaan umum penyelenggaraan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
(3)Perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.rencana daerah pelayanan;
2. b.tingkat pelayanan;
3. c.tahapan pelaksanaan; dan
4. d.rencana penyelenggaraan PSP yang telah memuat unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perencanaan teknis dan manajemen persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 10 A dan Pasal 10 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
1. a.menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
2. b.menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sampah sedikit mungkin;
3. c.melakukan pendauran ulang sampah dengan melakukan pemafaatan kembali sampah; dan
4. d.Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang.
(2)Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
1. a.menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
2. b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang;
3. c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang, menunjuk pihak lain, dalam pelaksanaannya;
4. d.pihak lain dapat melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan; dan
5. e.dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
(3)Dalam melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
1. a.menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
2. b.menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
3. c.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

Pasal 10

(1)Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatannya.
(2)Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.dalam kegiatan usahanya menggunakan bahan baik untuk produksi maupun untuk pewadahannya yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
2. b.menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oeh proses alam dalam kegiatan usahanya;
3. c.melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
4. d.membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
5. e.apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
6. f.penampungan kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
  1. 9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali; dan
4. d.sampah yang dapat didaur ulang.
(2)Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
(3)Sampah yang mudah terurai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh mahluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.
(4)Sampah yang dapat digunakan kemnbali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kardus, botol minuman dan kaleng.
(5)Sampah yang dapat didaur ulang sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

10.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12 C, dan Pasal 12 D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Setiap orang/ rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
(2)Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria meliputi:
1. a.tidak mudah rusak dan kedap air;
2. b.ekonomis dan mudah diperoleh;
3. c.mudah dikosongkan;
4. d.apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang;dan
5. e.dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
(3)Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

A KEWENANGAN

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

A KEWENANGAN

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013