DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Nomor: 03/PRT/M/2013
Tahun: 2013
Ditetapkan: 14 Maret 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4703

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
4.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
5.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
6.Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
7.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
9.Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
10.Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
11.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 4
12.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
14.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15.Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
16.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
17.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
19.Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
20.Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
21.Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
22.Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4705
24.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan;
2. b.meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
3. c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
4. d.melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
5. e.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA.
(2)Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II

PERENCANAAN UMUM

Pasal 4

(1)Perencanaan umum penyelenggaraan PSP meliputi:
1. a.rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
(2)Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:
1. a.rencana induk; dan
2. b.studi kelayakan.
(3)Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota sedang dan kecil berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahanBagian www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 6 Kedua Rencana Induk

Pasal 5

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.rencana induk di dalam satu wilayah administrasi kota;
2. b.rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota; dan
3. c.rencana induk lintas provinsi.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat rencana:
1. a.daerah pelayanan;
2. b.kebutuhan dan tingkat pelayanan;
3. c.penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat; dan
4. d.tahapan pelaksanaan.
(3)Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah; dan
8. h.pemrosesan akhir sampah.
(4)Penyusunan rencana induk didasarkan pada:
1. a.kondisi kota;
2. b.rencana pengembangan kota;
3. c.kondisi penyelenggaraan PSP; dan
4. d.permasalahan penyelenggaraan PSP.
(5)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
1. a.kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP;
2. b.norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
4. d.keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4707

Pasal 6

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
(5)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk konsultasi publik sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

(1)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari.
(2)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah ditetapkan;
2. b.kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
3. c.kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
(3)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dan/atau swasta.

Pasal 8

(1)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain memuat:
1. a.rencana teknik operasional;
2. b.kebutuhan lahan;
3. c.kebutuhan air dan energi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 8
4. d.kebutuhan prasarana dan sarana;
5. e.gambaran umum pengoperasian dan pemeliharaan;
6. f.masa layanan sistem; dan
7. g.kebutuhan sumber daya manusia.
(2)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian:
1. a.timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah;
2. b.teknologi dan sumber daya setempat;
3. c.keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
4. d.kondisi fisik setempat.
(3)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan usulan atau perencanaan teknik dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan layak teknis, jika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 9

(1)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan:
1. a.nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio (EBCR));
2. b.nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value (ENPV)); dan
3. c.laju pengembalian ekonomi internal (Economic Internal Rate of Return (EIRR)).
(2)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
1. a.manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung; dan
2. b.manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible).
(3)Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.pendapatan dari material yang dapat didaur ulang ;
2. b.pemanfaatan kompos sebagai pupuk dan/atau pengganti tanah penutup TPA;
3. c.pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi; dan
4. d.pendapatan dari pemanfaatan lahan bekas TPA untuk keperluan ruang terbuka hijau.
(4)Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.peningkatan nilai harga tanah dan bangunan; dan
2. b.pengurangan biaya pengolahan air baku air minum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4709
(5)Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
1. a.pengurangan tingkat pencemaran;
2. b.terjaganya kelestarian sumber daya air; dan
3. c.penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran persampahan.
(6)Kelayakan ekonomi dilakukan dengan membandingkan manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.
(7)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan layak ekonomi, jika manfaat ekonomi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.

Pasal 10

(1)Kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan:
1. a.periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period);
2. b.nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value (FNPV)); dan
3. c.laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return (EIRR)).
(2)Kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan antara lain:
1. a.tingkat inflasi;
2. b.jangka waktu proyek;
3. c.biaya investasi;
4. d.biaya operasi dan pemeliharaan;
5. e.biaya umum dan administrasi;
6. f.biaya penyusutan;
7. g.tarif retribusi; dan
8. h.pendapatan retribusi.
(3)Kelayakan keuangan dilakukan dengan membandingkan pendapatan dari tarif atau retribusi dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan layak keuangan, jika pendapatan dari tarif atau retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.

Pasal 11

(1)Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c didasarkan atas studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 10 (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kajian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana penyelenggaraan PSP.
(3)Kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c antara lain:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.kebijakan; dan
3. c.perijinan yang diperlukan.
(4)Kajian kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara; dan
3. c.alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4703

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
4.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
5.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
6.Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
7.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
9.Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
10.Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
11.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 4
12.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
14.Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15.Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
16.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
17.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
19.Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
20.Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
21.Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
22.Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4705
24.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dan orang yang berkepentingan dalam penyelenggaraan PSP.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan penyelenggaraan PSP yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan;
2. b.meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
3. c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
4. d.melindungi sumber daya air, tanah, dan udara terhadap pencemaran serta mitigasi perubahan iklim; dan
5. e.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, dan penutupan/rehabilitasi TPA.
(2)Sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB II

PERENCANAAN UMUM

Pasal 4

(1)Perencanaan umum penyelenggaraan PSP meliputi:
1. a.rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
(2)Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota besar dan metropolitan terdiri dari:
1. a.rencana induk; dan
2. b.studi kelayakan.
(3)Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota sedang dan kecil berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahanBagian www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 6 Kedua Rencana Induk

Pasal 5

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat berupa:
1. a.rencana induk di dalam satu wilayah administrasi kota;
2. b.rencana induk lintas kabupaten dan/atau kota; dan
3. c.rencana induk lintas provinsi.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat rencana:
1. a.daerah pelayanan;
2. b.kebutuhan dan tingkat pelayanan;
3. c.penyelenggaraan PSP yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat; dan
4. d.tahapan pelaksanaan.
(3)Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi kegiatan:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah; dan
8. h.pemrosesan akhir sampah.
(4)Penyusunan rencana induk didasarkan pada:
1. a.kondisi kota;
2. b.rencana pengembangan kota;
3. c.kondisi penyelenggaraan PSP; dan
4. d.permasalahan penyelenggaraan PSP.
(5)Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
1. a.kebijakan dan strategi penyelenggaraan PSP;
2. b.norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
4. d.keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4707

Pasal 6

(1)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
(4)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.
(5)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk konsultasi publik sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 7

(1)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperlukan untuk kegiatan penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 ton/hari.
(2)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.rencana induk penyelenggaraan PSP yang telah ditetapkan;
2. b.kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
3. c.kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
(3)Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dan/atau swasta.

Pasal 8

(1)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain memuat:
1. a.rencana teknik operasional;
2. b.kebutuhan lahan;
3. c.kebutuhan air dan energi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 8
4. d.kebutuhan prasarana dan sarana;
5. e.gambaran umum pengoperasian dan pemeliharaan;
6. f.masa layanan sistem; dan
7. g.kebutuhan sumber daya manusia.
(2)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian:
1. a.timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah;
2. b.teknologi dan sumber daya setempat;
3. c.keterjangkauan pengoperasian dan pemeliharaan; dan
4. d.kondisi fisik setempat.
(3)Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan usulan atau perencanaan teknik dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan layak teknis, jika sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 9

(1)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan:
1. a.nisbah hasil biaya ekonomi (Economic Benefit Cost Ratio (EBCR));
2. b.nilai ekonomi kini bersih (Economic Net Present Value (ENPV)); dan
3. c.laju pengembalian ekonomi internal (Economic Internal Rate of Return (EIRR)).
(2)Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
1. a.manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang (Tangible) berupa manfaat langsung dan manfaat tidak langsung; dan
2. b.manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (Intangible).
(3)Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.pendapatan dari material yang dapat didaur ulang ;
2. b.pemanfaatan kompos sebagai pupuk dan/atau pengganti tanah penutup TPA;
3. c.pemanfaatan gas bio sebagai sumber energi; dan
4. d.pendapatan dari pemanfaatan lahan bekas TPA untuk keperluan ruang terbuka hijau.
(4)Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
1. a.peningkatan nilai harga tanah dan bangunan; dan
2. b.pengurangan biaya pengolahan air baku air minum. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.4709
(5)Manfaat yang tidak dapat diukur dengan nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
1. a.pengurangan tingkat pencemaran;
2. b.terjaganya kelestarian sumber daya air; dan
3. c.penurunan derajat konflik yang disebabkan oleh pencemaran persampahan.
(6)Kelayakan ekonomi dilakukan dengan membandingkan manfaat yang diterima oleh masyarakat dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.
(7)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan layak ekonomi, jika manfaat ekonomi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.

Pasal 10

(1)Kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan:
1. a.periode pengembalian pembayaran (Pay Back Period);
2. b.nilai keuangan kini bersih (Financial Net Present Value (FNPV)); dan
3. c.laju pengembalian keuangan internal (Financial Internal Rate of Return (EIRR)).
(2)Kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan antara lain:
1. a.tingkat inflasi;
2. b.jangka waktu proyek;
3. c.biaya investasi;
4. d.biaya operasi dan pemeliharaan;
5. e.biaya umum dan administrasi;
6. f.biaya penyusutan;
7. g.tarif retribusi; dan
8. h.pendapatan retribusi.
(3)Kelayakan keuangan dilakukan dengan membandingkan pendapatan dari tarif atau retribusi dengan biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasional maupun biaya pengembalian modal
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan layak keuangan, jika pendapatan dari tarif atau retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan, baik berupa biaya operasi, pemeliharaan maupun biaya pengembalian modal.

Pasal 11

(1)Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c didasarkan atas studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.470 10 (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kajian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk menerima rencana penyelenggaraan PSP.
(3)Kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c antara lain:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.kebijakan; dan
3. c.perijinan yang diperlukan.
(4)Kajian kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara; dan
3. c.alternatif kelembagaan kerjasama pemerintah dan swasta.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2014

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 38 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2014

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 38 Tahun 2025