Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2014
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4.Undang-Undang…………. 291
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20.Peraturan………….. 293
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
26.Peraturan…………. 294
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I…………… 295
BAB II
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 656.732.466.047 bertambah sejumlah Rp. 60.696.885.679,- sehingga menjadi Rp. 717.429.351.729,- dengan rincian sebagai berikut :
296
1) Semula Rp. 75.122.260.000 2) Bertambah Rp. 11.009.300.841 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. Rp. 86.131.560.841
1) Semula Rp. 476.229.282.178 2) Bertambah Rp. - Jumlah dana perimbangan setelah perubahan. Rp. 476.229.282.178
1). semula Rp. 104.130.923.869 2). berkurang Rp. 28.643.959.000 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 132.774.882.869
1) Semula Rp. 18.575.000.000 2) Bertambah Rp. - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 18.575.000.000
1) Semula Rp. 9.307.660.000 2) Bertambah Rp. (1.618.000.000) Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7.689.660.000
1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.000.000.000
1) Semula Rp. 44.239.600.000 2) Bertambah Rp. 12.627.300.841 Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah perubahan Rp. 56.866.900.841,- 3.Dana………….. 297
1) Semula Rp. 17.337.977.178 2) Bertambah Rp. - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 17.337.977.178
1) Semula Rp. 426.405.955.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 426.405.955.000
1) Semula Rp. 32.485.350.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 32.485.350.000
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 6.853.500.000
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 19.890.124.309 2) Bertambah Rp. - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 19.890.124.309
1) Semula Rp. 76.176.332.000 2) Bertambah Rp. 28.643.959.000 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 104.820.291.000 e.Bantuan…………. 298
1) Semula Rp. 8.046.467.560 2) Bertambah Rp. - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 8.046.467.560
1) Semula Rp. 383.600.266.119 2) Berkurang Rp. (4.757.707.149) Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 378.842.558.970
1) Semula Rp. 267.657.124.928 2) Bertambah Rp. 65.454.592.831 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 333.111.717.759
1) Semula Rp. 367.585.301.107 2) Bertambah Rp. (2.797.477.860) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 364.787.823.247
1) Semula Rp. 4.500.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.500.000.000
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 8.000.000.000 2) Bertambah Rp. (1.146.500.000) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 6.853.500.000
1) Semula Rp. 1.000.000.000 2) Berkurang Rp. 948.000.000 Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp. 52.000.000,- f.Belanja…………. 299
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 514.965.012 2) Bertambah Rp. 134.270.711 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 649.235.723
1) Semula Rp. 2.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.000.000.000
1) Semula Rp. 13.603.525.300 2) Berkurang Rp. 902.897.700 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 14.506.423.000
1) Semula Rp. 160.174.693.373 2) Bertambah Rp. 34.825.218.738 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 194.999.912.111
1) Semula Rp. 93.878.906.255 2) Bertambah Rp. 29.726.476.393 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 123.605.382.648
1) Semula Rp. 1.250.000.000 2) Bertambah Rp. 21.043.625.841 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 22.293.625.841
1) Semula Rp. 5.475.075.000 2) Berkurang Rp. 0 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.475.075.000
1) Semula Rp. 1.000.000.000 2) Bertambah Rp. 21.043.625.841 Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 22.043.625.841
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahaan Rp. 0
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 250.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahaan Rp. 250.000.000
1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0 jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahaan Rp. 0
1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0
1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 1.500.000.000 c.Pembayaran……….. 301
1) semula Rp. 3.725.075.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 3.725.075.000
1) semula Rp. 250.000.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan Rp. 250.000.000
Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 8………. 302
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 29 Agustus 2014 WALIKOTA PAREPARE TAUFAN PAWE Diundangkan di Parepare Pada tanggal 29 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, MUSTAFA MAPPANGARA LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 13 NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :(17.13/2014)
Membuka PDF…
Undang-Undang