DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB V INISIASI MENYUSU DINI BAB VI PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF BAB VII INFORMASI DAN EDUKASI BAB VIII FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA BAB IX TEMPAT KERJA DAN SARANA UMUM BAB X DUKUNGAN MASYARAKAT BAB XI PENDANAAN BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN SANKSI PIDANA BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Air Susu Ibu secara Eksklusif serta untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini maka perlu diatur mengenai Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah provinsi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. 4.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4. 5.Peraturan ..............
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. 6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44);
7. 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
8. 8.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No.48/Men.PP/XII/2008, PER 27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/ 2008 Tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di tempat Kerja; 9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
9. 10.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota ParepareNomor 127); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE Dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan proses menyusui dimulai segera setelah lahir dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu minimal 1 (satu) jam atau sampai menyusu awal selesai, bila menyusu awal terjadi setelah 1 (satu) jam.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin A, enzim dan hormon, serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral.
8.Bayi ..............
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 12 (dua belas) bulan.
9.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Formula bayi adalah formula yang secara khusus diformulasikan untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11.Produk bayi lainnya adalah produk bayi dalam bentuk pangan, botol, dot dan empeng.
12.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
13.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
17.Penyelenggara tempat kerja adalah penanggung jawab tempat kerja, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana sumber atau sumber-sumber bahaya.
18.Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti sekolah, terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya.
19.Ruang menyusui adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi tempat tidur, meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
20.Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan dengan olahan keluarga.
21.Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih yang kompeten yang memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui dengan modul 40 hours Breastfeeding Counseling Course revisi terbaru.
22.Satuan Pendidikan Kesehatan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan kesehatan.
23.Swasta adalah pihak atau badan non pemerintahan.
24.Produsen atau distributor adalah seseorang, perusahaan atau badan lainnya dalam sektor publik dan sektor swasta yang terlibat dalam usaha pemasaran (baik secara langsung ataupun tidak langsung) pada tingkat grosir atau eceran dari suatu produk yang tercakup dalam kode (etik) internasional pemasaran pengganti air susu ibu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah IMD dan Pemberian ASI Eksklusif yakni untuk:

a.memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa IMD dan ASI Eksklusif;
b.memberikan……..
b.memberikan perlindungan secara hukum kepada ibu dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
c.memberikan pelindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.

Pasal 3

Tujuan IMD dan pemberian ASI Eksklusif adalah untuk:

a.menjaga kelangsungan hidup bayi guna mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal sekaligus mempertahankan kesehatan ibu setelah melahirkan;
b.menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; dan
c.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.inisiasi Menyusu Dini;
d.pemberian ASI Eksklusif;
e.informasi dan edukasi;
f.penggunaan Formula bayi dan produk bayi lainnya;
g.tempat kerja dan tempat sarana umum;
h.dukungan masyarakat;
i.pendanaan;
j.penghargaan
k.pembinaan dan pengawasan;
l.sanksi administrasi;
m.ketentuan penyidikan;
n.ketentuan pidana;
o.ketentuan peralihan; dan
p.ketentuan penutup.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam IMD dan program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
c.menganggarkan pelatihan teknis konseling menyusui di wilayah Daerah dengan menggunakan modul 40 hours Breastfeeding Counseling Course revisi terbaru.;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui yang kompeten di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sarana umum lainnya di Wilayah Daerah;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan IMD di fasilitas pelayanan kesehatan dan program pemberian ASI Eksklusif di sasaran umum termasuk fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan kesehatan, tempat kerja dan kegiatan di masyarakat di wilayah Daerah;
f.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah; g.mengembangkan .............
g.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di wilayah Daerah; dan
i.melaksanakan pembinaan kelompok mendukung ASI.

BAB V

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 6

(1)Seorang bayi yang baru lahir dengan ibu dan bayi dalam kondisi stabil berhak memperoleh inisiasi menyusu dini.
(2)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir.
(3)Tata cara pelaksanaan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 7

Seorang ibu yang melahirkan berhak untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.

Pasal 8

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung serta dalam jangkauan ibu kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI kepada bayi.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku dalam hal terdapat:

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari bayi.

Pasal 10

(1)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Dokter.
(2)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(3)Dalam hal tidak terdapat Dokter, penentuan indikasi medis dapat dilakukan oleh Bidan atau Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012