DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

MENGATUR TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum serta untuk menunjang kelancaran, ketertiban, kecepatan dan ketepatan pelayanan dibidang konstruksi, sehingga dapat memberikan jaminan kepuasan bagi pemakai jasa konstruksi, maka perlu diatur mengenai usaha jasa konstruksi;
b.bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai jasa usaha konstruksi di daerah, merupakan tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha dibidang konstruksi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang ............
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100). Dengan ............ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
5.Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
6.Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain CV, Firma.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
11.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing berserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13.Pelaksana ..............
13.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
14.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15.Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
18.Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian tertentu.
19.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
20.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
22.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
23.Tim Pembina adalah adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
24.Tim Teknis adalah tim yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
25.Sertifikat ……………
25.Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disebut LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
26.Sertifikat Keterampilan adalah sertifikat yang diterbitkan lembaga ketrampilan tertentu dan diberikan kepada tenaga trampil yang telah memenuhi persyaratan.
27.Sertifikat Badan Usaha adalah merupakan pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa konstruksi dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan lembaga pengembangan jasa konstruksi atau disebut LPJK.
28.Penanggung Jawab Badan Usaha atau disingkat PJT-BU adalah penanggung jawab pada badan usaha yang meliputi jasa perncanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang memeiliki ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi atau kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
b.menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
c.adanya kepastian keandalan perusahaan;
d.melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;
e.menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa ………….
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK;
(5)Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
(7)Bidang usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan penerbitan IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme;
c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

(1)Walikota melalui SKPD yang menerbitkan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
(2)IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(3)IUJK diterbitkan dalam bentuk sertifikat.
(4)SKPD yang menerbitkan IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Pasal 8 ……………

Pasal 8

(1)SKPD dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Teknis atau yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan kepada BUJK sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
(2)Dalam memberikan rekomendasi, terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 10

(1)SKPD yang menerbitkan IUJK memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan IUJK baru;
2. b.perpanjangan IUJK;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan IUJK.
(3)Proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan upaya-upaya pembinaan terhadap usaha-usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum serta untuk menunjang kelancaran, ketertiban, kecepatan dan ketepatan pelayanan dibidang konstruksi, sehingga dapat memberikan jaminan kepuasan bagi pemakai jasa konstruksi, maka perlu diatur mengenai usaha jasa konstruksi;
b.bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai jasa usaha konstruksi di daerah, merupakan tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas usaha dibidang konstruksi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang ............
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100). Dengan ............ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Parepare.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Parepare.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
5.Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
6.Badan Usaha adalah Badan Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan Badan Hukum antara lain CV, Firma.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8.Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diperlukan bagi orang pribadi atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk di tempat domisilinya.
11.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing berserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12.Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13.Pelaksana ..............
13.Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
14.Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
15.Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
16.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
18.Sertifikat adalah Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian tertentu.
19.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing- masing.
20.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21.Lembaga adalah Lembaga Pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
22.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
23.Tim Pembina adalah adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
24.Tim Teknis adalah tim yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
25.Sertifikat ……………
25.Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disebut LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
26.Sertifikat Keterampilan adalah sertifikat yang diterbitkan lembaga ketrampilan tertentu dan diberikan kepada tenaga trampil yang telah memenuhi persyaratan.
27.Sertifikat Badan Usaha adalah merupakan pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa konstruksi dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan lembaga pengembangan jasa konstruksi atau disebut LPJK.
28.Penanggung Jawab Badan Usaha atau disingkat PJT-BU adalah penanggung jawab pada badan usaha yang meliputi jasa perncanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang memeiliki ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi atau kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan izin kepada orang perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
b.menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat;
c.adanya kepastian keandalan perusahaan;
d.melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi;
e.menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1)Usaha Jasa Konstruksi mencakup:
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
(3)Jasa ………….
(3)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4)Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan BUJK;
(5)Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.bidang usaha perencanaan;
2. b.bidang usaha pelaksanaan; dan
3. c.bidang usaha pengawasan.
(6)Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis;
(7)Bidang usaha jasa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

(1)Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan wajib memiliki IUJK.
(2)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.
(3)Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat BUJK.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan penerbitan IUJK:

a.mengedepankan pelayanan prima;
b.mencerminkan profesionalisme;
c.merupakan sarana pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 7

(1)Walikota melalui SKPD yang menerbitkan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
(2)IUJK diterbitkan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
(3)IUJK diterbitkan dalam bentuk sertifikat.
(4)SKPD yang menerbitkan IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
(5)IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Pasal 8 ……………

Pasal 8

(1)SKPD dalam menerbitkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Teknis atau yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1)Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan kepada BUJK sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1. a.SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
(2)Dalam memberikan rekomendasi, terlebih dahulu dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 10

(1)SKPD yang menerbitkan IUJK memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan IUJK baru;
2. b.perpanjangan IUJK;
3. c.perubahan data; dan/atau
4. d.penutupan IUJK.
(3)Proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2008