DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pasar Modern yaitu asas dan tujuan pengelolaan pasar, tujuan pengelolaan pasar, klasifikasi pasar rakyat, pembentukan pasar rakyat, penentuan lokasi pasar rakyat, perizinan pengelolaan pasar rakyat, pengelola pasar rakyat, retribusi pelayanan pasar, pengelolaan pedagang pasar, klasifikasi pasar modern, lokasi pendirian pasar modern, perizinan pendirian pasar modern, kemitraan pasar modern, kewajiban pengelola pasar modern, larangan pengelola pasar modern, pembinaan, pengawasan dan koordinasi oleh Pemerintah Daerah, sanksi, dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara professional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
c.bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M- DAG/PER/10/2014;
14.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);
15.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Pariaman.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Pariaman.
4.Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 4
5.Kerapatan Adat Nagari selanjutnya disingkat KAN adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7.Swasta adalah suatu badan usaha/usaha yang pengelola dan pemilik modalnya berasal dari kalangan swasta secara penuh.
8.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
9.Komisi Pasar adalah lembaga beranggotakan masing-masing Ketua KAN sebagai anggota dan diketuai oleh Camat sesuai dengan lokasi pasar, bertugas untuk membentuk organisasi kepengurusan pasar yang dikelola KAN.
10.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11.Revitalisasi Pasar adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu pasar yang mencakup aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial, baik secara total maupun parsial.
12.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13.Kartu Tanda Pedagang adalah bukti untuk menempati tempat usaha kepada perseorangan di lokasi pasar.
14.Surat Bukti Pemakaian Tempat Usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada badan usaha di lokasi pasar.
15.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
16.Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern. 5
17.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
18.Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
19.Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M2.
20.Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
21.Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
22.Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M2 sampai dengan 5.000 M2.
23.Department Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M2.
24.Hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
25.Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
26.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
27.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya dapat disingkat IUP2R, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, 6 Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
28.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
29.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
31.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
32.Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata- rata rendah.
33.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah),
34.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah)
35.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan 7 bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah).
36.Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
37.Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik negara/ daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
38.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

Pengelolaan Pasar dilaksanakan berdasarkan atas asas :

a.kemanusian;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat . 8

Pasal 3

Pengelolaan Pasar, bertujuan untuk :

a.mewujudkan terciptanya pasar bersih, aman, nyaman dan sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b.melindungi dan memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c.menata dan mengendalikan pasar modern agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Rakyat dan dapat menjadi mitra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB III

PASAR RAKYAT

Pasal 4

(1)Klasifikasi pasar rakyat terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu :
1. a.tipe I : pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang;
2. b.tipe II : pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang;
3. c.tipe III : pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang;
4. d.tipe IV : pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250.

Pasal 5

(1)Pembentukan pasar rakyat bertujuan untuk :
1. a.memasarkan hasil produksi masyarakat;
2. b.memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. c.melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
4. d.menciptakan lapangan kerja masyarakat;
5. e.memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; 9
6. f.menguatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi pasar; dan

Pasal 6

(1)Penentuan lokasi pasar rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan Peraturan Zonasi;
(2)Dalam menentukan lokasi pendirian pasar rakyat harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
2. b.jarak dengan pasar rakyat yang sudah ada sebelumnya;
3. c.potensi ekonomi daerah setempat;
4. d.telah mempunyai embrio pasar;
5. e.aksesibilitas wilayah;
6. f.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
7. g.perkembangan pemukiman baru; dan
8. h.pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 7

(1)Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dari Walikota Pariaman.
(2)Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3)IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar rakyat pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
(4)Pengelola pasar rakyat terlebih dahulu harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
(5)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat
(4)meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 10
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan UMKM lokal;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh adanya pasar rakyat; dan
10. j.tanggung jawab sosial perusahaan.
(6)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten dibidangnya;
(7)Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan;
(8)Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan izin pengelolaan pasar rakyat;
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Pasar rakyat di Daerah dikelola oleh:
1. a.Pemerintah Kota;
2. b.Pemerintah Desa;
3. c.Kerapatan Adat Nagari (KAN);
4. d.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. e.Koperasi;
6. f.Pemerintah Kota bekerjasama dengan KAN atau dengan pihak ketiga; atau
7. g.Swasta.
(2)Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh unit 11 pengelola pasar atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
(3)Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Kepala Desa menunjuk dan menetapkan kepengurusan pengelolan pasar;
(4)Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, organisasi pengelola pasarnya ditentukan oleh komisi pasar;
(5)Pengelolaan pasar rakyat oleh BUMD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setelah dilakukan analisa kelayakan pengelolaan pasar, organisasi pengelola pasar ditentukan oleh keputusan pimpinan BUMD;
(6)Pengelolaan pasar rakyat oleh koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur melalui Peraturan Walikota;
(7)Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan KAN dan/atau dengan pihak ketiga lain;
(8)Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan setelah memenuhi segala ketentuan dalam peraturan daerah ini;
(9)Pengelolaan pasar rakyat sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pola:
1. a.bangun serah guna;
2. b.bangun guna serah; dan
3. c.kerjasama pemanfaatan lainnya.
(10)Setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib melakukan Revitalisasi Pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing.

Pasal 9

Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain berupa :

a.menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
b.memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
c.melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
d.menyediakan ruang usaha bagi pedagang sesuai dengan ukuran standard, pencahayaan dan penataan (zoning) barang dagangan. 12

Pasal 10

Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (hygienist), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
b.membuat standar operasional dan prosedur, antara lain: sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan dan sistem penanggulangan kebakaran;
c.membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
d.menyediakan sarana pendukung, yakni; kantor pengelola, areal parkir; sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan UTTP, sarana komunikasi, area bongkar muat dagangan, ruang menyusui, dan ruang disinfektan untuk membersihkan sarana pengangkutan unggas;
e.memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen;
f.melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
g.melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
h.menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
i.meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
j.menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
k.memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
l.mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum;
m.mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
n.mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar rakyat yang dikelolanya;
o.memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat; 13
p.menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Kota, Pemerintah Desa/sebutan lainnya; dan
q.mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…