Pemerintah Kota Pariaman
Pemerintah Kota Pariaman adalah lembaga eksekutif di tingkat kota yang mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga ini memiliki signifikansi krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan wilayah, serta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ruang lingkup operasionalnya mencakup fungsi regulasi melalui pembuatan peraturan daerah, penyediaan layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai sektor. Melalui peran ini, Pemerintah Kota Pariaman menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan dan penentu arah pembangunan di wilayahnya.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman
Pemerintah Kota Pariaman hadir sebagai representasi negara di tingkat lokal, mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional dan daerah, serta penentu arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Ruang lingkup Pemerintah Kota Pariaman mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Ini berarti lembaga ini bertanggung jawab mulai dari pembuatan peraturan daerah, penyediaan layanan publik dasar, hingga perencanaan dan evaluasi program di berbagai sektor.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kota Pariaman meliputi pembangunan infrastruktur seperti RSUD Sadikin, dukungan terhadap pendidikan melalui wisuda santri dan program Pesantren ASN, serta inovasi layanan kesehatan seperti "Lapkesmas Ceria". Selain itu, terdapat pula fokus pada pengembangan keagamaan dan pengelolaan sumber daya manusia melalui seleksi terbuka jabatan.
Pemerintah Kota Pariaman berkontribusi pada isu nasional melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Lembaga ini juga berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi kependudukan dan perizinan, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau berpartisipasi dalam pembangunan melalui lembaga ini.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Pariaman merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas, lembaga ini terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program dan layanan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 06 Tahun 2017
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 51 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 124) adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1, angka 21 dan angka 22 ditambah; 2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah; 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah; 4. Ketentuan Pasal 27 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 5 Tahun 2014
Menetapkan Perubahan atas raturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 05 Tahun 2017
Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menjadi berbunyi: (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar. (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar. (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. kebersihan; b. keamanan; c. administrasi Kantor, listrik, air dan telepon; dan d. pembayaran bunga pinjaman. (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pengadaan lahan/tanah dan bangunan; b. pengembalian pokok pinjaman. (5) Belanja Modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran. (6) Belanja Modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut. (7) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2022
Mengubah Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan. Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan pedoman dalam penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan melakukan evaluasi kegiatan pembangunan. Dalam peraturan ini juga mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 8 Tahun 2014
Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2018
Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Adalah pelayanan pengujian UTTP dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.