DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pariaman

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2007; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24.Peraturan Pemerinatah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011; 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 31.Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 32.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2011; 33.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011; 34.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2011; 35.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 36.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman; 37.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur; 38.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Pariaman; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 513.823.571.207,00
2.Belanja Daerah Rp. 561.685.580.697,51 (-) Surplus/(Defisit) Rp.( 47.862.009.490,51 )
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 47.862.009.490,51
b.Pengeluaran Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 47.862.009.490,51 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 18.853.798.094,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 438.661.538.289,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 56.308.234.824,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.232.561.288,00
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp. 3.790.950.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.523.786.806,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.306.500.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil sejumlah Rp. 13.966.880.289,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 386.256.228.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 38.438.430.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp. -
2. b.Dana Darurat Rp. -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 13.221.278.520,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 43.086.956.304,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. -

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. b.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 281.615.490.628,51
2. c.Belanja Langsung sejumlah Rp. 280.070.090.069,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 265.267.781.755,00
2. b.Belanja bunga sejumlah Rp. -
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.145.536.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.971.250.000,00
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 184.117.873,51
7. g.Belanja Bantuan keuangan sejumlah Rp. 8.046.805.000,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 16.614.863.334,00
2. b.Belanja Barang barang dan jasa sejumlah Rp. 121.602.625.125,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 141.852.601.610,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 47.862.009.490,51
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. -
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 47.862.009.490,51
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
4. d.Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. -
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
2. b.Penyertan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

Pasal 6

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebabkan oleh :

a.Adanya kebijakan dari pemerintah pusat
b.Adanya kebijakan dari pemerintah provinsi
c.Terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang membutuhkan penanganan segera; dan
d.Sesuatu yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan atau pemerintah daerah;

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Pariaman Pada tanggal 20 Januari 2014 WALIKOTA PARIAMAN MUKHLIS, R Diundangkan di Pariaman Pada tanggal 20 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN ARMEN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2007; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24.Peraturan Pemerinatah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011; 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 31.Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 32.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2011; 33.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011; 34.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2011; 35.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 36.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman; 37.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur; 38.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Pariaman; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 513.823.571.207,00
2.Belanja Daerah Rp. 561.685.580.697,51 (-) Surplus/(Defisit) Rp.( 47.862.009.490,51 )
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 47.862.009.490,51
b.Pengeluaran Rp. 0,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 47.862.009.490,51 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 18.853.798.094,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 438.661.538.289,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 56.308.234.824,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.232.561.288,00
2. b.Retribusi daerah sejumlah Rp. 3.790.950.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.523.786.806,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.306.500.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil sejumlah Rp. 13.966.880.289,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 386.256.228.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 38.438.430.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp. -
2. b.Dana Darurat Rp. -
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 13.221.278.520,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 43.086.956.304,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Rp. -

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. b.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 281.615.490.628,51
2. c.Belanja Langsung sejumlah Rp. 280.070.090.069,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 265.267.781.755,00
2. b.Belanja bunga sejumlah Rp. -
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. -
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 5.145.536.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 1.971.250.000,00
6. f.Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 184.117.873,51
7. g.Belanja Bantuan keuangan sejumlah Rp. 8.046.805.000,00
8. h.Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 16.614.863.334,00
2. b.Belanja Barang barang dan jasa sejumlah Rp. 121.602.625.125,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 141.852.601.610,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 47.862.009.490,51
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. -
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 47.862.009.490,51
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
3. c.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
4. d.Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. -
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
2. b.Penyertan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

Pasal 6

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebabkan oleh :

a.Adanya kebijakan dari pemerintah pusat
b.Adanya kebijakan dari pemerintah provinsi
c.Terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang membutuhkan penanganan segera; dan
d.Sesuatu yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan atau pemerintah daerah;

Pasal 7

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang daerah;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. 11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, dan 13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.