DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Pariaman

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas raturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana : dimaksud huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomro 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, K Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684),
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187): La 2 10. li. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang“ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 15. 16. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh . Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153),
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali didiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
21.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN dan WALIKOTA PARIAMAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 131) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2)Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame . 4 3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Nilai Strategis Lokasi dikalikan dengan Ukuran/Satuan Media Reklame dikalikan Jangka Waktu dikalikan dengan harga satuan Reklame. Terhadap reklame Bando, Billboard, Baliho, Videotron /Megatron yang diatas ketinggian 3 M dari permukaan tanah, untuk pemasangan baru yang sifatnya permanen dibebankan biaya jaminan pembongkarannya sebesar 2546 dari total nilai pajak reklame yang dananya langsung disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Reklame yang habis masa berlakunya, perusahaan/penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran, apabila wajib pajak tidak melakukan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah akan membongkarnya dengan menggunakan dana jaminan bongkar yang telah disetorkan ke kas Daerah. Bagi perusahaan/penyelenggara reklame yang melaksanakan pembongkaran sesuai jadwal yang telah ditentukan Pemerintah, maka uang jaminan bongkarnya akan dikembalikan.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 2596 (dua puluh lima persen). Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempdtannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman. . j lha Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 3 Nat 2014 IKOTA P. An WAL f MUKHLIS, R Diundangkan di Pariaman pada tanggal 4 Nxe 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, CE ARMEN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR SS... Diterima Tal . A TELAH DIKOREKS Oleh BAGIAN HUKUM DAN HAM x 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR ? TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Bahwa dengan adanya perubahan dasar pengenaan nilai sewa reklame yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Ukuran Media Reklame adalah ukuran dalam satuan luas/M2 atau CM2 media reklame yang terpasang. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (S5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Angka 2.

Pasal 6

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR Ie? LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR : & TAHUN 2014 TANGGAL: » MARET 2014 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME Catatan : Diterima Tgi :

1.Untuk Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Bando/Baliho Pemasangan Baru ditambah 25 Yo Ketinggian dan 25 4 Jaminan Bongkar
2.Untuk Reklame Papan/BillboardNVideotron/Megatron/Bando/Baliho Perpanjangan ditambah 25 96 Ketinggian pan AH DIKOREKSI WALIKOTA P. Oleh 3 — BAGIAN HUKUM DAN (HAM ruas, R Xx: " vV : | He aa PERIODE TARIF TARIF PAJAK No. JENIS REKLAME PEMASANGAN SATUAN NILAI SEWA REKLAME | pexi ame SATUAN REKLAME 1 2 3 4 5 8 9 10 Reklame Perbulan Per M2 400,000| 254 | PerM2 100,000 1 IPapan/Billboard/Videotron/Megatr on/Bando/Baliho Pertahun Per M2 300,000 25 | PerM2 75,000 » (Reklame Kain/Spanduk/Umbul- Pehari Per M2 50,000| 254 jPerM2 . 12,500 umbul vertikal Banner Perbulan Per M2 100,000 2596 | PerM2 25,000 3 . Reklame Melekat/Stiker Perbulan Per Rim 1,000,000 254 | Per Rim 250,000 Pertahun Per Rim 1,750,000 25K | PerRim 437,500 4 Reklame Peran (Yang Perbulan Per M2 180,000) 254 | PerM2 45,000 ermasuk Pada Dinding Kendaraan) Pertahun Per M2 3000001 254 Ii PerM2 75,000 Pehari Per M2 100,000 25K | PerM2 25,000 5 Reklame Udara Perbulan Per M2 2500001 254 ! PerM2 62,500 Pertahun Per M2 500,000| 254 | PerMa 125,000 6 Reklame Film/Slide Perkali Per Roll 180,0001 254 | PerRol 45,000 7 (Reklame Suara Per Penyelenggara Per Menit 1250001 254 | PerMenit 31,250 8 (Reklame Apung Per Penyelenggara (Per Penyelenggara 20,000,000| 254 iPer Penyelenggara 5,000,000 9 |Rekiame Peragaan Perperagaan Per Hari 1,000,000j 254 | Per Hari 250,000 Perbulan Per Rim 1,000,0001 254 | PerRim 250,000 10 Reklame Selebaran PN Pertahun Per Rim 1,750,0001 254 | PerRim 437,500 96 N CA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…